Rokan Hulu-Riau | mapikornews.com - Ketua KPSA Hasanudin Hasibuan mintak kepada bapak Menteri Kehutanan baik Dinas Kehutanan, Provinsi Riau agar bisa  mempertimbangkan yang baik layak dengan keperdulian hutan yang saat ini lahan mahato telah dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit sedangkan dulunya lahan tersebut dikatakan hutan lindung  yang selalu di gunakan  semua mahluk dan hewan liar. 

Dan kawasan hutan lindung yang seluas kurang lebih 28.800 Hektar, saat ini sudah menjadi perkebunan kelapa Sawit, di garab oleh sebuah perusahaan, yang tidak bertanggung jawab. 

Jumat tanggal 07/06/2024, jam 03:00 WIB. Bersama beberapa pengurus koperasi yang akhir ini telah terbentuk menjadi Koperasi Rokan Hulu Bersatu,didampingi oleh Biro media Mapikor (Mail) yang berprofesi seorang jurnalis, tetapi saat ini dirinya mendengar keresahan  baik pengaduan masyarakat tentang adanya permainan, seorang perusahaan telah mengadakan pelanggaran yang telah melanggar aturan  dalam membuat kesalahan di kawasan Hutan Lindung  yang tepatnya di Sungai Mahato sehingga sering terjadi dulunya kekerasan terhadap masyarakat.

Harap kepada seluruh intansi menteri  kehutanan  agar undang undang  yang melanggar peraturan membuat perpecahan  terutama menghancurkan kawasan hutan lindung mohon segeranya  di adakan  penghijauaan kembali, tegasnya KPSA. 

Untuk itu, Dengan  keperdulian ketua  KPSA  Hasanudin Hasibuan  yang terpilih  sebagai penyambung tangan  yang  disahkan oleh Dinas  Kehutanan  kabupaten  tahun (2007) saat ini  memintak  supaya  lahan Seimahato  segera di Hijaukan  kembali seperti yang dulunya. 

Beberapa minggu lalu, KPSA Hasanudin Hasibuan bersama rombongan, adakan kunjungan kedinas  kehutanan Provinsi Riau Pekanbaru sekaligus mengantarkan surat langsung ke kantor Gubernur Riau dengan tujuan maksud supaya seluruh  intansi bisa  mengupayakan lahan  yang  di hancurkan oleh  seseorang  yang tidak bertanggung jawab supaya  itu bisa segera dialih pungsikan kembali kepada masyarakat agar bisa ditanami kayu kayuan  kembali supaya lahan menjadi seperti  semula. 

Tambahnya Dinas Kehutanan bisa mengklarifikasi lahan  perkebunan  seimahato yang saat ini  telah menjadi milik negara  agar lahan  bisa dikembalikan  kemasyarakat hidupnya yang kurang layak. 

Hasanudin bersama masyarakat Rokan Hulu  telah adakan putusan membuat satu organisasi koperasi dengan memintak  penuh  supaya  seluruh  dinas baik menteri  kehutanan  bisa  menegaskan  undang undang  setegas tegasnya. 

Tambahnya Harlen sebagai bendahara koperasi Rokan Hulu Bersatu melalui pakde Adi Sukardi, didalam pengurus organisasi yang diketuai oleh bapak KPSA  pelestari sumberdaya alam, Hasanudin, bermohon, bahwa hukum dan undang undang di tegaskan, 

Lanjut masih ditempat yang sama Hasanudin, memintak kepada menteri kehutanan  bersama pertanahan, dikarnakan lahan perkebunan sawit torusganda yang letaknya di mahato saat ini sudah menjadi milik negara agar bisa dikembalikan kepada masyarakat supaya bisa diperuntungkan oleh warga dan bisa lahan tersebut di tanami kembali dengan kayu kayuan, supaya hutan lindung bisa kembali hijau seperti semula, lagi, ucapnya. 

Dengan itu kesungguhan ketu KPSA saat ini masih memiliki anggota masyarakat lebih kurang (1000) orang memohon  penuh kepada pemerintah yang terkait agar lahan yang di alih pungsikan ini bisa masyarakat dapat menikmati sekaligus bisa kerja sama dengan kepemerintahan untuk  mengadakan penanaman dengan kayu kayuan seribu pohon, dikawasan tersebut. 

Oleh itu bapak dinas Kehutanan Provinsi Riau, membaca situasi keadaan masyarakat Rokan Hulu masih memiliki kemiskinan lebih kurang 75? di Rohul dengan itu memintak terhadap bapak menteri sebagai tempat pelindung karena masyarakat masih mengharapkan sudah hampir puluhan tahun, lahan seimahato yang di kelola oleh sebuah perusahaan sampai saat ini masih menunggu supaya lahan tersebut bisa di hijaukan kembali karena di dalam kawasan tersebut masih banyak yang ingin hidup layak, ibarat binatang buas, ikan dan lain lain. 

Dengan situasi ini Koperasi Rokan Hulu Bersatu masih menunggu jawaban, dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau, karna surat yang telah diantar beberapa minggu lalu,  Pada Hari Senin, tanggal 18/03/2024 KPSA bersama beberapa pengurus telah mengantarkan surat kekantor kehutanan sekaigus ke gubernur Provinsi Riau Pekanbaru, dan Untuk jawaban sampai saat ini masih di tunggu, belum juga ada dapat titik terang dari kantor terkait. 

Terutama masyarakat yang tergabung dalam pimpinan Ketua KPSA Hasanudin Hasibuan tetap memintak supaya hutan lindung yang telah hancur agar supaya bisa di Hijaukan lagi seperti semula Ucapnya. (LBS)