Tanjabtim-Jambi | mapikornews.com — Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), dengan agenda : Pandangan Fraksi-fraksi DPRD atas Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, rangkaian paripurna dipimpin langsung oleh Waka I DPRD Hasnibah, didampingi Siti Aminah serta dihadiri anggota DPRD dinyatakan memenuhi forum sidang berlangsung, rangkaian paripurna tersebut, berlangsung, di gedung DPRD, Komplek Perkantoran-Bukit Benderang, Rabu 01/04/26.
Dari Eksekutif rapat dihadiri oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Muslimin Tanja, unsur Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) administrator dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Fraksi Partai Gerindra menyampaikan sejumlah pandangan strategis, apresiasi, serta catatan kritis kepada pihak eksekutif. Pandangan yang disampaikan mencakup evaluasi kinerja keuangan daerah hingga aspirasi masyarakat yang perlu ditindaklanjuti, dengan rincian sebagaimana penyampaian Samsir dari forum sidang paripurna,
1. Apresiasi Penyampaian LKPJFraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan Nota Pengantar LKPJ Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD, sebagai dasar untuk dilakukan pembahasan bersama guna memastikan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
2. Kesiapan Dokumen PembahasanFraksi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait untuk segera menyiapkan seluruh dokumen serta data pendukung secara lengkap dan akurat sebelum pembahasan LKPJ TA 2025 dimulai. Hal ini guna memastikan proses pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan keputusan yang maksimal.
3. Evaluasi Belanja OperasionalMencermati realisasi Belanja Operasional sebesar Rp784.804.330.160,56 atau mencapai 93,53%, Fraksi Gerindra mengapresiasi tingkat penyerapan yang tinggi. Namun, Fraksi meminta penjelasan rinci mengenai kegiatan apa saja yang dilaksanakan dengan nilai anggaran sebesar itu, serta bagaimana dampak nyatanya terhadap kesejahteraan masyarakat.
4. Detail Belanja ModalUntuk Belanja Modal yang mencapai Rp185.822.185.855,55 dengan realisasi 96,58%, Fraksi kembali memberikan apresiasi. Di sisi lain, Fraksi menuntut penjelasan yang rinci dan akurat terkait aset atau barang modal apa saja yang telah dibeli atau dibangun dengan anggaran tersebut.
5. Catatan Terhadap SILPAFraksi Gerindra menyayangkan masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang cukup besar, yakni mencapai Rp80.915.088.894,90. Hal ini dinilai perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang lebih matang ke depannya agar tidak terulang. Oleh sebab itu, Fraksi meminta penjelasan mendalam terkait penyebab tingginya sisa anggaran tersebut.
6. Aspirasi Masyarakat dan Janji PolitikMenanggapi pertanyaan yang sering dilontarkan masyarakat terkait janji kampanye, Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Daerah memberikan penjelasan resmi mengenai realisasi program Insentif RT sebesar Rp1 juta per bulan, pembangunan tanggul sepanjang 1.000 meter, serta pengadaan pompong 10 GT yang dinantikan masyarakat.
7. Permasalahan Bank JambiFraksi Gerindra meminta Pemerintah Daerah untuk meminta klarifikasi resmi kepada pihak manajemen Bank Jambi terkait masalah yang terjadi dan telah meresahkan masyarakat, khususnya bagi nasabah yang mengalami kerugian.
8. Tindak Lanjut Hasil Audit BPKSeluruh unsur terkait diharapkan memberikan perhatian khusus dan menindaklanjuti temuan serta rekomendasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025.
9. Dukungan Program Pusat: Koperasi Desa Merah PutihFraksi meminta Kepala Daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap program Bapak Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait pembangunan Kantor Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
10. Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)Terkait program Makan Bergizi Gratis, Fraksi meminta perhatian khusus agar Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaannya dengan lebih baik, mengingat masih banyak anak-anak di daerah ini yang belum menikmati manfaat dari program strategis nasional tersebut, tutup Samsir, aktual responsif. (Jdk)
