Penyaluran Bantuan UMKM diKabupaten Lombok Timur Tidak Tepat sasaran, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin membantah isu yang berkembang dimasyarakat mengenai hal tersebut.

Penyaluran Bantuan UMKM diKabupaten Lombok Timur Tidak Tepat sasaran, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin membantah isu yang berkembang dimasyarakat mengenai hal tersebut.  

NTB//Mapikornews.com
     
   Penyaluran bantuan modal usaha untuk para pelaku UMKM diLombok Timur sudah mulai disalaurkan oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Kbupaten Lombok Timur. Tapi sangat disayangkan oleh semua pihak karena penyalurannya  tidak tepat sasaran alias yang menerima kebanyakan UMKM bodong yang tidak punya Usaha sama sekali.Bahkan disalah satu Desa ada oknum Kadus dan Rt yang namanya tertera sebagai penerima UMKM.Bahkan beredar isu yang sudah menjadi perbincangan publik kalau yang mendapatkan bantuan modal usaha  untuk UMKM tersebut kebanyakan yang mendapatkan timses nya Bupati Lombok Timur yang terpilih saat ini.

Mengenai isu yang beredar saat ini ditengah masyarakat sudah bukan menjadi rahasia publik, sehingga Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin atau yang lebih akrab dipanggil H. Iron pun angkat bicara. Bupati H. Iron dengan tegas membantah isu ter sebut, dia mengatakan bahwa penyaluran dana bantuan UMKM TA/2025 sudah sesuai dengan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Lombok Timur. Jadi tidak benar isu yang beredar itu, karena saya selaku Bupati juga tidak tau menahu mana timses saya dan yang bukan timses saya saat Pilbup. 

Dan dari hasil penulusuran Tim Investigasi Mafikor. news Perwakilan Nusa Tenggara Barat,bahwa sesuai dengan informasi dari tokoh masyarakat Lombok Timur yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa sebelum pencairan Dana bantuan UMKM ini mulai disalurkan oleh Dinas terkait,memang benar  kalau data calon penerima bantuan UMKM ini para timses ditingkat Desa yang meminta data kepada masyarakat. Sehingga pihak Pemerintah Desa pun seakan tdak mau tahu prose dari awal pengusulannya.Padahal secara administrasi utu tidak boleh terjadi.Karena data dan fakta yang ada, ada rt, kadus, kader dan keluarga dekat Kades yang mendapatkan. Sehingga sangat fatal kalau Pihak Pemdes tidak tahu dari awal pendataannya. Berarti pemerintah Desa cuci tangan dan dengan kepura-puraan nya yang tidak tahu menahu permasalahan dibtingkat Desa. Hal senada juga dibantah oleh phak Dinas Koperasi Dan UMKM Lombok Timur mengenai keterangan dari Pemerintah Desa tersebut, dan mengatakan kalau kami sudah mengedarkan surat jauh sebelumnya beberapa bulan yang lalu kepada pihak Kelurahan dan Pemerintah Desa agar program bantuan UMKM ini disosialisakan kepada masyarakat. Dan mungkin langkah inilah yang tidak ditindak lanjuti oleh Pemetintah Desa maupun Kelurahan. 

Menyikapi permasalahan yang berkembang dengan kekesruhan ditengah masyarakat mengenai tidak tepat sasarannya bantuan UMKM diLombok Timur saat ini, pihak Legislatif pun tidak tinggal diam. Ketua DPR Lombok Timur M. Yusri menegaskan bahwa dalam waktu dekat akan memanggil Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM Lombok Timur untuk diminta ketrangan dan klarifikasi permasalahan ini, supaya jelas dan diminta kepada masyarakat Lombok Timur tetap menjaga kondusifitas diwilah masing-masing dan tidak cepat terprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Pewarta: ( BMBG )