18 Maret 2024 | Dilihat: 89 Kali

KPK Dikecam karena 'Senyap' dalam Penanganan Kasus Gratifikasi Walikota Molen

noeh21
    
Jakarta | mapikornews.com — Dalam sebuah langkah menegakkan keadilan dan transparansi, aktivis anti korupsi dari Perkumpulan Civitas Akademika Lintas Perguruan Tinggi Indonesia, Dr Marshal Imar Pratama, SE.,MM, dengan tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan kejelasan terkait penanganan kasus dugaan gratifikasi dan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang melibatkan mantan Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil alias Molen. Senin (18/3/2024).

Dalam pernyataannya di Gedung Merah Putih KPK, Marshal menyoroti kekhawatiran masyarakat akan kelanjutan proses hukum yang dinilainya mandeg dan kurang transparan. 

"Kita butuh kejelasan atas perkembangan hukum terkait kasus ini. Harapan masyarakat untuk penegakan hukum yang tegas dan adil masih jauh dari harapan jika prosesnya tidak transparan," ujar Marshal dengan tegas.

Ia menyoroti kehebohan yang muncul saat pemeriksaan terhadap Molen beberapa waktu lalu, namun sejak itu, tidak ada informasi lebih lanjut yang disampaikan, meninggalkan masyarakat dalam ketidakpastian. 

"Kita butuh transparansi dalam proses penegakan hukum. Masyarakat berhak tahu sejauh mana keseriusan KPK dalam menangani kasus ini," tambahnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, telah mengungkapkan bahwa dari proses pemeriksaan LHKPN, KPK telah melakukan penyelidikan terhadap delapan orang, termasuk Maulan Aklil. Namun, informasi terkait hasil penyelidikan dan tindak lanjutnya masih kurang jelas.

Maulan Aklil sendiri telah menjalani pemeriksaan klarifikasi oleh tim Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK pada Rabu lalu. 

Namun, setelah pemeriksaan selama lima jam itu, ia memilih untuk bungkam ketika ditanya oleh wartawan di Gedung Merah Putih KPK.

Sementara itu, dalam diskusi media yang berjudul "Urgensi Pemanfaatan LHKPN Dalam Pemberantasan Korupsi", Pahala Nainggolan juga menyatakan bahwa Walikota Pangkalpinang telah naik ke tahap penyelidikan. 

Namun, informasi yang lebih rinci mengenai kemajuan kasus ini masih belum tersedia secara luas.

Dalam konteks ini, masyarakat berharap agar KPK memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai perkembangan kasus ini, serta tindakan yang akan diambil untuk menegakkan keadilan dan memastikan akuntabilitas para pelaku korupsi. 

Dengan transparansi yang lebih besar, harapan untuk penegakan hukum yang adil dan efektif bisa lebih terwujud. (RF)