Sumut |
mapikornews.com — Bambang Hermanto,S.H.,M.H dan Ruben Panggabean, SH.,MH selaku kuasa hukum keluarga Ahli waris Dalip Singh Bath mengingatkan Pemkot Medan, agar taat hukum dan tidak berbuat sewenang-wenang terhadap bangunan bersejarah Gedung Warenhuis termasuk lahan kosong yang berada di Jalan Hindu, Kesawan, Kecamatan Medan Barat Kota Medan.
”Sebaiknya Pemkot Medan taat hukum dan mematuhi Putusan Kasasi tanggal 4 Februari 2021,” ujar Bambang Hermanto,S.H.,M.H dan Ruben Panggabean,S.H.,M.H. kepada wartawan, beberapa waktu lalu Senin 6 Maret 2023.
Pemkot Medan Jangan Hilangkan Jejak Kepemilikan Warenhuis. Dijelaskan Bambang, saat ini pihaknya sedang mengajukan Eksekusi terhadap putusan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.
Meskipun pihak Kantor Pertanahan Kota Medan dan Pemkot Medan sedang mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK), tetapi sebagaimana diketahui hal tersebut tidaklah menunda proses eksekusi putusan Tata Usaha Negara yang telah membatalkan Sertifikat Hak Pakai nomor 01653/Kelurahan Kesawan diterbitkan tanggal 14 Maret 2018 atas nama Pemerintah Kota Medan.
“Wacana yang disebarluaskan melalui platform sosial media terkait rencana revitalisasi gedung Warenhuis oleh Pemkot Medan sangat kami sayangkan karena tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak ahli waris G.Daliph Singh Bath,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama atas nama Ahli Waris Ismail Nusantara S. Pulungan melalui pesan singkat yang diterima oleh kuasa hukum APINDOSU, mendukung sepenuhnya penataan Kota Medan utamanya di sekitar lokasi Kesawan, sesuai dengan penjelasan Bapak Presiden RI dalam kunjungan kerja di Kota Medan beberapa waktu lalu.
Ismail juga kembali mengingatkan publik bahwa sejak awal ahli waris Warenhuis sangat terbuka untuk membina komunikasi bahkan telah melakukan pertemuan teknis beberapa kali bersama Pemkot Medan dengan tujuan agar proses kolaborasi dan revitalisasi gedung dapat berjalan bersama.
Ahli Waris Dalip Singh Bath menghargai niatan awal yang cukup korporatif dari Pemkot Medan, namun hal tersebut saat ini mulai terlihat bertolak belakang dari komitmen semula, dengan beredarnya berita di media akhir -akhir ini yang diyakini kurang beretika.
Kuasa Hukum seharusnya Pemkot Medan Jangan Takut Beberkan Sengketa Warenhuis ke Publik
Dalam proses penyelesaian Warenhuis sebagaimana dipaparkan oleh tim kuasa hukum, Ismail mengharapkan, hadirnya negara dalam proses peradilan, serta akan mengirimkan permohonan kedua untuk beraudesi langsung dengan Presiden Joko Widodo. Sehingga tujuan pemerintah untuk menjadikan perubahan total di Kota Medan dapat terlaksana, dimana hal ini juga sesuai dengan komitmen bersama Ahli Waris.
Ismail mengharapkan, agar Bapak Presiden RI, Menkopolhukam RI dan Menteri ART/Kepala BPN RI, dapat menerima audensi dan membuka ruang komunikasi yang baik bersama ahli waris, serta mengingatkan Pemko Medan, sehingga proses keputusan pengadilan dapat dihormati bersama, dengan tidak mengurangi Hak Ahli Waris.
Selain proses eksekusi, pihak kuasa hukum menjelaskan juga akan mengambil langkah hukum dengan melayangkan somasi dan tentu akan menggugat pihak Pemko Medan dan Kantor Pertanahan Kota Medan ke pengadilan atas perbuatan melawan hukum.
”Tidak tertutup juga akan kita laporkan ke kepolisian, bila tetap arogan. Dan melaporkan juga ke Lembaga HAM Internasional,” tegasnya.
Minta KPK Supervisi pihaknya juga mempertanyakan logika penganggaran yang disusun Pemko yang disetujui DPRD Medan terhadap biaya revitalisasi Warenhuis yang hingga puluhan miliar rupiah, tetapi ternyata aset tersebut bukan milik Pemkot
”Ini bagaimana proses penganggarannya, kenapa asal-asalan Sertifikat Hak Pakai sebagai alas hak Pemko untuk mengelola gedung Warenhuis kan sudah dinyatakan batal oleh hukum, kita minta KPK melakukan supervisi terhadap anggaran itu,” keluhnya.
Oleh karena itu, kuasa hukum meminta pihak auditor negara BPK / BPKP dan Inspektorat Kemendagri hingga KPK untuk segera melakukan audit terhadap anggaran multi years sebesar Rp 32 miliar yang ditampung di Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya Penataan Ruang Kota Medan.
Langkah ini menurutnya, penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah bahkan berpotensi akan merugikan keuangan negara. “Apakah proses budgeting ini tidak bermasalah hukum?, karena Pemkot menganggarkan biaya yang besar untuk revitalisasi aset yang bukan miliknya,” imbuh Bambang selaku Kordinator Tim Kuasa Hukum Ahli Waris Dalip Singh Bath.
Ray Pitty selaku Cucu dari G. Dalip Singh Bath menjelaskan, jangan Lupakan Sejarah Kota Medan
Peradaban sejarah dan perkembangan Kota Medan tidak terlepas dari kehadiran dan partisipasi aktif seorang saudagar Etnis India Gurdit Singh dan bersama Putra Tertua Beliau G. Dalip Singh Bath, yang mendukung pluralitas dan modernitas dan ikut memajukan perekonomian kota Medan, utamanya dari berbagai usaha yang bergerak dibidang properti, pertanahan dan hiburan Bioskop/Film Keliling, termasuk Empire Bioskop yang dikenal saat ini dengan lahan Warenhuis Medan.
Beliau juga memilih untuk memperluas usahanya melalui kepemilikan sejumlah perusahaan antara lain: PT. OSCAR of DELI MEDAN BIOSCOPE CONTRACTOR and INDUSTRI, dahulu bernama PT.O.D. B CONTRACTOR and INDUSTRY, dahulu bernama Perseroan Terbatas ORGANIZATION of DELI MEDAN BIOSCOOPE LIMITED, dahulu bernama N.V. ORANJE DELI BIOSCOOPBEDRIJVEN, berkedudukan di Jalan Irian Barat 1-2 Kota Medan yang berdiri sejak 29 September 1934.
Ditambahkan Ray Pitty selaku anak dari Almarhumah Maya Seminole putri kelima G. Dalip Singh Bath," kami keluarga ODB yang ada Medan juga terikat dengan sejarah peradaan lama Bioskop pertama yang bernama De Oranje Bioscoop yang berada di kota Medan, inilah sejarah lama yang harus terus diwariskan informasinya kepada Publik, sehingga tidak hilang dimakan zaman ataupun terkikis akibat ulah para mafia tanah.
Kepemilikan Warenhuis Medan merupakan salah satu asset yang tidak terpisahkan dengan asset lahan dan bioskop lainnya selain di Medan, ada di kota Pematang Siantar, Rantau Prapat, Tanjung Pura, Kisaran dan beberapa kota lainnya di Sumatera Utara serta ada juga di Daerah Istimewa Aceh. Kami minta Pemko Medan jangan semena- mena terhadap keluarga kami dan hormatilah kesepakatan kolaborasi yang pernah disepakati," tutupnya. (Ray)
