Tanjabtim-Jambi | mapikornews.com — Setiap peserta didik berhak mendapatkan rasa aman dan lingkungan sekolah yang kondusif. Itu bukan hadiah. Itu hak dasar yang dijamin negara.
Termasuk hak untuk melaksanakan upacara bendera dengan infrastruktur yang layak, bukan berhimpitan di teras sekolah yang sempit.
Namun hak dasar itu belum dirasakan peserta didik di SDN 76/X Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim).
Miris. Sejak berdiri tahun 1982 hingga kini, 44 tahun lamanya, sekolah ini belum memiliki lapangan yang layak. 44 tahun anak-anak dipaksa beradaptasi dengan keterbatasan, sementara pembangunan terus berjalan di sekolah lainnya.
Akibatnya, upacara bendera, ekstrakurikuler, olahraga, hingga sarana bermain anak, terpaksa dilakukan di pelataran / teras sekolah yang tidak representatif.
Kondisi geografis memperparah keadaan. Sekolah berdiri di atas tanah gambut basah, dipengaruhi siklus air pasang surut. Halaman sekolah selalu basah dan tergenang air, terutama saat musim penghujan dan pasang tinggi. Bangunan sekolah panggung menjadi saksi bisu, betapa lingkungan ini tidak pernah benar-benar kering.
Kondisi ini bukan baru. Ini sudah berlangsung puluhan tahun. Ini bukti nyata ketimpangan pembangunan yang tak tersentuh perhatian.
"Pihak sekolah telah berupaya membangun pondasi, tinggal mendatangkan penimbunan tanah," sebagaimana pantauan media ini, Selasa, 03/11/26. Penimbunan lapangan adalah solusi paling rasional dan mendesak.
Konfirmasi terpisah, pembangunan infrastruktur lapangan SDN 76/X Sabak Ulu tersebut mendapatkan respon dari Ketua Tim Fasilitasi TJSLP/CSR, Rina Mariana, S.Kom.
"Kalau ada proposal dan disetujui Ibu Bupati, pembangunan lapangan bisa melalui CSR," sebut Rina singkat.
Pernyataan itu membuka jalan. Solusi sudah ada. Mekanisme sudah ada. Tinggal kemauan dan keberpihakan anggaran untuk merealisasikannya.
Kini bola ada di tangan Pemda Tanjabtim. Apakah 44 tahun penantian ini akan terus berlanjut, atau akan dijawab dengan tindakan nyata?
Karena pendidikan yang bermutu tidak hanya diukur dari kurikulum, tetapi dari apakah negara benar-benar hadir memenuhi hak dasar setiap peserta didiknya.
Anak-anak Sabak Ulu tidak meminta gedung mewah. Mereka hanya meminta lapangan yang kering untuk upacara, untuk bermain dan untuk bermimpi. (Jdk)
