SBB-Maluku | mapikornews.com – Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Laturake, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Tahun Anggaran 2023, 2024 dan 2025, kini menjadi sorotan serius.
Kepada media mapikornews.com - melalui pesan WhatsApp BPD Laturake, dijelaskan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Laturake secara resmi melaporkan Kepala Desa Ruben Makulessy ke Polres Seram Bagian Barat atas dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa dengan nilai mencapai Rp1.500.342.942 atau Rp1,5 miliar lebih.
Laporan tersebut tertuang dalam surat Nomor 422.7/002 tertanggal November 2026, yang ditandatangani Ketua BPD Onesimus Suplatu bersama Wakil Ketua Decky Okute, Sekretaris Endry Manakane, dan Anggota Yustina Mawene.
Dalam dokumen pengaduan, BPD mempersoalkan sejumlah pos anggaran, di antaranya dugaan pajak Tahun 2023 sebesar Rp13.574.955 yang belum disetor, SiLPA 2024 sebesar Rp3.986.150, pajak 2024 sebesar Rp54.433.082, serta sejumlah kegiatan pengadaan dan pembangunan desa.
Anggaran lain yang turut disorot yakni Festival Lomba Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp727.665.075 serta program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp389.000.000. BPD juga mempertanyakan transparansi APBDes, termasuk dugaan tidak tersedianya papan informasi anggaran kepada masyarakat.
KAPOLRES SERAM BAGIAN BARAT DIMINTA SEGERA BERTINDAK
Besarnya nilai anggaran yang dipersoalkan membuat BPD meminta aparat penegak hukum tidak tinggal diam. Kapolres SBB didesak segera menindaklanjuti laporan BPD Laturake melalui pemeriksaan dokumen APBDes, laporan pertanggungjawaban, bukti transaksi, serta pengecekan langsung terhadap realisasi kegiatan di lapangan.
Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan maupun kerugian keuangan negara, proses hukum harus dilakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu.
Persoalan ini bukan sekadar konflik internal pemerintahan desa, melainkan menyangkut hak masyarakat dan tanggung jawab pengelolaan uang negara.
Mapikornews.com - menegaskan, setiap rupiah ADD dan DD wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Publik kini menunggu keseriusan Kapolres Seram Bagian Barat dan jajarannya, dalam menindaklanjuti laporan resmi dari BPD Laturake.
Media mapikornews.com - Membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kepala Desa Ruben Makulessy, untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab atas laporan tersebut. Seluruh dugaan masih harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
UANG NEGARA BUKAN MILIK PRIBADI. JIKA ADA PENYIMPANGAN, USUT TUNTAS!
Mapikornews.com – Media Pemerhati Korupsi Mengawal Laporan Masyarakat Demi Transparansi dan Keadilan. (MO-AH)