Tanjabtim-Jambi | mapikornews.com — DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, pada Rabu, (22/07/2026), di Gedung DPRD Komplek Perkantoran Bukit Benderang. Agenda utama rapat tersebut, yaitu penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Rangkaian rapat paripurna DPRD dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Zilawati, didampingi Wakil Ketua Hasnibah dan Siti Aminah.
Dari unsur eksekutif hadir Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Muslimin Tanja, jajaran Forkopimda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh anggota DPRD dari lima fraksi.
Dari lima fraksi DPRD Tanjabtim, Fraksi Golkar, yang disampaikan Dewi Julianti, mengatakan, bahwa penyusunan belanja daerah harus benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.
Fraksi Golkar meminta alokasi anggaran lebih diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan, dengan tetap menjaga proporsi belanja aparatur agar ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik semakin luas.
"Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik," tegasnya. Pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi sorotan utama.
Fraksi Golkar mendesak Pemerintah Daerah memprioritaskan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan kabupaten, jembatan, jaringan irigasi, sarana air bersih, serta infrastruktur pendukung ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan dan pesisir. Pembangunan pun harus menjamin kualitas dan daya tahan guna manfaat jangka panjang, terang Dewi.
Mengacu pada potensi daerah, Fraksi Golkar mendorong penguatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Ketahanan pangan harus diperkuat menghadapi perubahan iklim, melalui peningkatan sarana produksi, penyuluhan, dan perluasan akses pasar bagi petani serta nelayan.
Dukungan serupa juga diminta bagi pelaku UMKM, meliputi akses permodalan, pelatihan, digitalisasi pemasaran, serta kemudahan perizinan agar daya saing ekonomi rakyat semakin kuat.
Dewi Julianti juga menekankan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, mulai dari sarana prasarana, pemerataan tenaga pengajar dan medis, hingga percepatan penurunan angka stunting.
Di sisi tata kelola, diperlukan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, dengan perencanaan berbasis data serta pengawasan anggaran yang ketat. Fraksi Golkar pada prinsipnya menerima Nota Pengantar Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.
Seluruh masukan dan rekomendasi diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam menyempurnakan dokumen. "Kami berharap pembahasan berjalan objektif dan konstruktif, sehingga terlahir APBD yang berkualitas dan mendorong percepatan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Tanjung Jabung Timur," tandas Dewi diakhir penyampaian nya. (Jdk)
