Malteng | mapikornews.com – Penanganan laporan pengaduan keluarga Fanumbi terkait dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur di Polres Maluku Tengah kembali menjadi sorotan. Hampir enam bulan sejak laporan disampaikan pada 27 Mei 2026, keluarga korban masih mempertanyakan sejauh mana keseriusan dan perkembangan penanganan perkara tersebut. Kamis 12 November 2026.
Sorotan ini semakin menguat setelah keluarga memperlihatkan dokumen resmi Polres Maluku Tengah berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 28 September 2026.
Dalam surat tersebut, Polres Maluku Tengah menjelaskan bahwa penyidik telah melakukan wawancara terhadap sejumlah saksi. Selain itu, penyidik juga telah mengirimkan undangan kepada terlapor berinisial Adam untuk dimintai keterangan. Namun, terlapor disebut tidak hadir memenuhi undangan tersebut.
Penyidik dalam surat itu juga menyampaikan akan kembali mengirimkan undangan kepada terlapor guna meminta keterangan terkait dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
Persoalannya, hingga Kamis, 12 November 2026, keluarga masih mempertanyakan tindak lanjut setelah terlapor tidak memenuhi undangan penyidik tersebut. Apakah undangan kedua sudah dilayangkan? Apakah terlapor sudah berhasil diperiksa? Atau masih terdapat kendala dalam proses penyelidikan?
A. Fanumbi, yang mewakili keluarga, kepada mapikornews.com - melalui sambungan telepon seluler menyampaikan kekecewaan terhadap belum jelasnya perkembangan penanganan perkara yang mereka laporkan.
Menurut Fanumbi, sebelum persoalan tersebut dilaporkan secara resmi ke Polres Maluku Tengah, keluarga telah mengadakan pertemuan dengan menghadirkan terlapor untuk meminta penjelasan di hadapan keluarga.
Dalam pertemuan itu, menurut keterangan Fanumbi, terlapor disebut mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap korban. Berdasarkan pengakuan yang disampaikan dalam pertemuan keluarga tersebut, keluarga kemudian sepakat membawa persoalan itu ke ranah hukum agar diproses sesuai ketentuan perundang - undangan.
Namun, keluarga sangat menyayangkan karena setelah laporan resmi disampaikan, mereka masih harus menunggu kepastian mengenai langkah lanjutan aparat kepolisian.
"Kami sangat kecewa. Persoalan ini sudah hampir enam bulan dilaporkan. Dalam SP2HP memang dijelaskan bahwa terlapor pernah diundang tetapi tidak hadir. Yang menjadi pertanyaan kami, setelah itu bagaimana? Apakah sudah ada undangan kedua? Apakah terlapor sudah diperiksa? Kami membutuhkan kepastian hukum," demikian inti keluhan Fanumbi.
SP2HP SUDAH MENYEBUT TERLAPOR TAK HADIR, PENYIDIK DIMINTA JELASKAN TINDAK LANJUT
Dokumen SP2HP tertanggal 28 September 2026 menjadi bukti bahwa perkara tersebut telah memasuki tahapan penyelidikan dan penyidik telah mengambil sejumlah langkah awal.
Akan tetapi, ketidakhadiran terlapor setelah menerima undangan pemeriksaan tidak boleh menjadi alasan bagi penanganan perkara untuk kehilangan kejelasan dan kepastian.
Polres Maluku Tengah melalui Kasat Reskrim dan penyidik yang menangani perkara ini didesak memberikan penjelasan secara terbuka kepada keluarga mengenai perkembangan terakhir, termasuk langkah hukum yang telah ditempuh setelah terlapor tidak memenuhi undangan pertama.
Keluarga juga berhak memperoleh informasi perkembangan penanganan laporan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
KAPOLRES MALTENG DIMINTA AWASI PENANGANAN PERKARA
Persoalan ini membutuhkan perhatian serius Kapolres Maluku Tengah. Sebab, laporan yang berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual terhadap anak bukan perkara biasa yang dapat dibiarkan tanpa kepastian perkembangan.
Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban negara, termasuk aparat penegak hukum. Karena itu, penyelidikan harus dilakukan secara profesional, objektif, mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban, serta memperhatikan perlindungan identitas dan kondisi psikologis anak.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Investigasi Korupsi Maluku Tengah,Ahmat Sanaky.S.Sos, mendesak Polres Maluku Tengah agar segera menjelaskan tindak lanjut setelah undangan pertama terhadap terlapor tidak dipenuhi. Apabila terdapat kendala dalam menghadirkan atau memeriksa terlapor, penyidik perlu menjelaskan langkah hukum yang telah dan akan ditempuh.
JANGAN BIARKAN KELUARGA KORBAN TERUS MENUNGGU TANPA KEPASTIAN!
Hampir enam bulan merupakan waktu yang cukup panjang bagi keluarga untuk menantikan kejelasan perkembangan laporan. Publik tentu berharap setiap laporan masyarakat, terlebih menyangkut dugaan tindak pidana seksual terhadap anak, ditangani secara serius dan tidak menimbulkan kesan bahwa proses hukum berjalan di tempat.
Kini pertanyaan publik tertuju kepada Polres Maluku Tengah: setelah terlapor tidak memenuhi undangan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam SP2HP 28 September 2026, apa langkah berikutnya yang telah dilakukan penyidik ?.
Mapikornews.com akan terus mengawal perkembangan persoalan ini dan membuka ruang konfirmasi kepada Kapolres Maluku Tengah maupun Kasat Reskrim demi memastikan transparansi, profesionalitas, dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
Hukum harus memberikan perlindungan kepada korban, bukan membiarkan keluarga terus bertanya kapan keadilan akan mendapatkan kepastian. (MO-AH)
