Malteng | mapikornews.com — Inspektorat Maluku Tengah diminta untuk segera Audit Laporan masyarakat terkait dugaan korupsi Kepala Pemerintah Negeri Layeni Kecamatan Teon Nila Serua (Waipia) Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, dan sudah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan, dengan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Pemerintah Negeri Layeni, Roy Marten Tewernussa, S.Pd, sekretaris dan bendahara Negeri, dan Kejaksaan telah menyurati Inspektorat untuk melakukan Audit Kerugian Negara. Kamis 30 April 2026.
Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Herbeth Pesta Hutapea, yang diwakili kasi Intelijen Kejaksaan, Yudha Warta, melalui pesan singkat WastAp,membalas konfirmasi dari media mapikornews.com - Ya berkas Laporan dugaan korupsi Negeri Layeni, Kejaksaan sudah menyurati Inspektorat untuk Audit kerugiannya, singtaknya.
Terkait dengan penyampaian kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Yudha Warta, media mapikornews.com - minta tanggapan penanggung jawab Tim Peduli Masyarakat Negeri Layeni, Plipus Kelelufna, terkait perkembangan laporan dugaan korupsi Negeri Layeni, Kejaksaan telah menyurati Inspektorat untuk melakukan audit kerugian. Kelelufna mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Jarannya yang sangat serius dalam menangani dan menjab laporan kami, sehingga dalam waktu singkat kepala Pemerintah Negeri dan stap sudah diperiksa.
Plipus Kelufnna, kembali mendesak Kepala Inspektorat Maluku Tengah dan Jarannya, untuk segera melakukan audit di Negeri Layeni,dan saya minta Tim Inspektorat kalau turun ke Negeri Layeni, diminta untuk libatkan Saniri dan Tim Peduli Masyarakat Negeri Layeni, agar audit dijalankan secara transparan dan profesional jangan sampai ada dusta di antara kita.
Sebelumnya telah diberitakan,Tim Peduli Masyarakat Negeri Layeni Melaporkan kepala Pemerintah Negeri Layeni ke Kejaksaan Negeri Maluku Tengah terkait dugaan penyalahgunaan DD dan ADD Tahun 2023, 2024 dan Tahun 2025, yang berkisar Rp 665,815,958 ( enam ratus enam puluh lima juta, delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
Kepala Pemerintah Negeri Layeni Roy Marten Tewernussa, dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, hari Senin 02 Maret 2026, dan tembusan disampaikan kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah oleh Tim Peduli Masyarakat Negeri Layeni.
Tim Peduli Masyarakat Negeri Layeni yang diwakili oleh 7 orang menyerahkan laporan dugaan korupsi yang diterima langsung oleh kasi Intel Kejajsaan Negeri Maluku Tengah, Yudha Warta,di ruang tamu Kejaksaan.
Dan setelah dari Kejaksaan Tim Peduli Masyarakat Negeri Layeni mengantarkan tembusan laporan ke Kantor Inspektorat.
Kami yakin Kepala Inspektorat sudah lebih dulu mempelajari laporan kami,sehingga dengan datangnya surat dari Kejaksaan minta Audit kami yakin laporan ini segera di tuntaskan.
Plipus Kelelufna, mewakili masyarakat Negeri Layeni mendesak Kepala Inspektorat dan Jajarannya untuk segera tuntaskan laporan dugaan Korupsi Negeri Layeni.
Kami minta Inspektorat bisa menangani laporan kami secara profesional independen dan keterbukaan publik, tidak ada intervensi dari pihak manapun, karena rumor yang beredar di masyarakat bahwa Raja Negeri Layeni punya bekengan kuat di Pemda Maluku Tengah.
Olehnya itu saya sebagai penanggung jawab Tim Peduli Masyarakat Negeri Layeni, kami minta dengan hormat kepada Kepala Kepala Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah dan jajarannya untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap pemerintahan Raja Negeri Layeni, secara tuntas, karena sebagai Raja yang bersangkutan juga merangkap sebagai pegang uang/ bendahara, sedangkan bendahara Negeri ibarat pot bunga, jabatan bendahara tetapi uang di pegang oleh Raja.
Sebelumnya telah diberitakan oleh media mapikornews.com - laporan dugaan korupsi kepala pemerintah Negeri Layeni tahun 2023, 2024 dan 2025, sebagai berikut: Adapun Negeri Layeni mendapat bantuan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp: 1.265,660,800. (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta, enam ratus enam puluh ribu,delapan ratus rupiah). Sejak Mei 2023 hingga hingga akhir bulan Pebruari 2026, dalam melaksanakan tugas sebagai kepala pemerintah Negeri Layeni, saudara Roy Marten Tewernus, S.Pd, diduga telah menyalahgunakan Anggaran ADD dan DD, Negeri Layeni tahun 2023, 2024 dan tahun 2025, berkisar ratusan juta rupiah.
Dari laporan masyarakat media mapikrnews.com - melakukan investigasi terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Alokosi Dana Desa dan Dana Desa, Pemerintah Negeri Layeni, berdasarkan rancangan APBNegeri tahun 2023, 2024 dan tahun 2025 sebagai bahan laporan.
Adapun kronologis hasil investigasi lapangan terkait dugaan kerugian negara (indikasi korupsi) akibat penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa oleh sdr Roy Marten Tewernusa, S.Pd, sebagai kepala pemerintahan Negeri Layeni, adalah sebagai berikut :
Batang tubuh APBNegeri tahun 2023. yang dibiyayai oleh Dana Desa,yang diduga disalahgunakan :
I. 1. Biaya saluran got Rp : 18.000.000 juta .
2. Biaya lain - lain Rp : 29.000.000juta . Dan.
II .Batang Tubuh APBNegeri 2023. yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa, yang diduga disalahgunakan :
1. Operasional Pemerintahan Rp : 12 000 000. 2. Insentif Ketua RT Rp : 2400 000. 3. Dana Pembinaa :
a. Insentif Pendeta Rp : 11 700 000. b. Operasional mata rumah Rp : 3000 000. c. Linmas Rp : 5000 000.
Total anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa 2023, yang diduga disala gunakan sebesar Rp : 81 100 000.(Delapan puluh satu juta, Seratus ribu rupiah ).
III. Alokasi Dana Desa tahun 2024, yang diduga disalahgunakan :
1 . Operasional Pemerintahan Rp : 10 000 000. 2. Insentif Ketua RT Rp : 2400 000. 3 . Dana pembinaan :
a : Insentif Pendeta Rp : 7800 000. : b : Mata rumah Rp : 3000 000. c . Linmas Rp : 9000 000. Dan IV. Dana Desa tahun 2024, yang diduga disalahgunakan :
1 . Operasional pemerintah 3% Rp : 11 300 000. 2 . Pemutahiran IDM / SDGS Rp : 7.488.744. 3 . PMT reguler Rp : 20.869.668. 4 . Obat Rp : 244 375.
5. Alkes Rp : 1.330.750.
6 . Kebersihan lingkungan Rp : 4.611 125. 7 . Internet Rp : 5.443.000.
8 . Baliho Rp : 3.745.440.
9 . Rumah layak huni Rp : 2.537.997.
10 . Rehab sumur bor Rp : 11.628.825. 11 . Kursi Rp : 900 000.
12 . Ketahanan pangan Rp : 1.578.150. 13 . Dana darurat Rp : 7.234.200.
14 . Anggaran Talut 2 tempat Rp : 25. 000 000. Total anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2024, yang diduga disalahgunakan Rp : 136.112.274. (seratus tiga puluh enam juta, seratus dua belas ribu, dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
V. Anggaran kebijakan khusus yang dibiayai oleh Dana Desa (DD) Tahun 2025, yang diduga disalahgunakan oleh KPN Layeni .
1. Operasional pemerintah Rp : 16.746.590. 2. Profil / SDGS Rp : 12.771.342. 3. Posyandu / PMT Rp : 24.336.980.
4. Pembersihan lingkungan Rp : 6.200 000.
5. TPU Rp : 7.875.000.
6. Pangan aman Rp : 28.119.000.
7. Bantuan Disabilitas Rp : 12.000.000. 8. Internet Rp : 6.421.738. 9. Baligo Rp : 3.447.600. 10. Rumah layak huni Rp : 30.000.000. 11. Pajak Rp : 8.685.414. 12. Pemanfaatan lahan tidur Rp : 144.000.000. 13. SUP Penanggulangan mendesak dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, menggunakan Dana Desa Rp : 148.000.000. Jumlah Dana Desa yang diduga disala gunakan tahun 2025 sebesar Rp : 448.603.664.
Jadi jumlah keseluruhan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, yang diduga disala gunakan oleh KPN Layeni, dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp : 665.815.938. (enam ratus enam puluh lima juta, delapan ratus lima belas ribu, sembilan tiga puluh delapan rupiah).
Dari hasil Infestigasi dan wawancara masyarakat,juga di temukan bahwa raja mengambil kebijakan tidak berkordinasi dengan Badan Saniri Negeri Layeni,yang merupakan mitra kerja nya, sehingga diduga tidak ada kecocokan antara raja dan Badan Saniri Negeri Layeni.
Sumber mengatakan perna ada laporan masyarakat dari Layeni pulau, terkait pembangunan rehab rumah,namun rumanya yang mau direhab tidak perna muncul sehingga masyarakat lapor untuk Badan Saniri, dan Saniri bikin undangan untuk raja sampai 3 kali, tetapi raja tidak hadir dalam memenuhi undangan Badan Saniri, dan diduga ada oknum - oknum Saniri yang sudah 5- 6 bulan belum menerima insentif mereka.
Lanjut sumber, kami juga dengar raja mengundang Badan Saniri untuk rapat pembahasan APBNeg perubahan tetapi, Badan Saniri menolak, dengan catatan raja buat laporan pertanggungjawaban terkait program dan anggaran yang sudah dilaksanakan kepada Badan Saniri, baru dilanjutkan dengan pembahasan APBNeg perubahan.
Dari tidak ada keterbukaan raja kepada Badan Saniri dan fungsi pengawasan Badan Saniri yang diduga lemah, sehingga lahirlah kelompok masyarakat peduli negeri yang mereka namakan, Tim Peduli Masyarakat Negeri Layeni, sehari dua akan melaporkan raja Negeri Layeni ke Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, semoga dengan laporannya nanti,kami berharap Kejaksaan bisa menindaklanjutinya, agar Negeri Layeni yang kita cintai ini berubah menjadi Negeri yang saling terbuka antara Raja dan Badan Saniri, Badan Saniri dengan masyarakatnya, demi kemajuan Negeri Layeni kedepan, tutupnya. (MO-AH)
