Tanjabtim-Jambi | mapikornews.com —Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) menjalin kerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tanjabtim, melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU).
MoU tersebut menjadi upaya memperkuat sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas serta fungsi pemerintahan, khususnya di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.
Penandatanganan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjabtim, Anto Widi Nugroho, S.H., M.H., bersama Kepala Pelaksana BPBD Amri Juhardy, S.IP, yang berlangsung di Kantor BPBD Tanjabtim, Komplek Perkantoran-Bukit Benderang, Senin, 09/11/26.
Rangkaian kegiatan tersebut, turut hadir Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjabtim, Rahmad Abdul, S.H., serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Agung Rahmat Wibowo, S.H., M.H.
Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan Negeri Tanjabtim dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara.
Melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kejaksaan dapat memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada BPBD selaku instansi pemerintah dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
Pendampingan ini sangat penting. Sebab, penanggulangan bencana bukan hanya soal kecepatan bertindak di lapangan, tetapi juga soal kepastian hukum dalam setiap kebijakan yang diambil.
Adanya kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta meminimalkan potensi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Mulai dari tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, seluruhnya kini berjalan dalam koridor hukum yang jelas dan terukur.
Dengan pendampingan hukum, BPBD dapat bertindak lebih percaya diri, lebih cepat, dan lebih tertib administrasi, tanpa dibayangi keraguan akan risiko hukum.
Kepala Kejaksaan Negeri Tanjabtim, Anto Widi Nugroho, menyampaikan, kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya menjadi landasan koordinasi antar lembaga, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Hal itu dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Kejaksaan Negeri Tanjabtim dan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi kelembagaan.
Tujuannya satu: mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Tanjabtim.
Sinergi ini adalah bukti bahwa hukum tidak hanya hadir untuk menindak, tetapi juga hadir untuk mendampingi, mengawal, dan memastikan negara bekerja untuk rakyatnya.(Jdk)
