Tanjabtim-Jambi | mapikornews.com — 81 tahun Indonesia merdeka. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), bumi dan perut buminya menyimpan kekayaan berlimpah berupa minyak dan gas bumi. Namun kenyataannya sungguh ironis: Tanjabtim justru tercatat sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Jambi.
Sampai kapan rakyat Tanjabtim harus menunggu menikmati hasil kekayaan dari tanahnya sendiri? Apakah harus menunggu hingga "Indonesia Emas 2045" baru terwujud? Paradoks Penghasil Migas: PT PetroChina International Jabung Ltd. mengelola kegiatan hulu minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja Jabung, Kabupaten Tanjabtim. Kontrak pengelolaan Blok Jabung telah diperpanjang hingga tahun 2043.
Data Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan Tanjabtim berada di 10,14% atau sekitar 23 ribu jiwa. Angka itu memang menurun, namun belum berbanding lurus dengan kekayaan alam yang terus dikeruk setiap hari. Kondisi infrastruktur justru berbanding terbalik dengan potensi kekayaan tersebut. Dari total 1.167,40 km jalan kabupaten, yang dalam kondisi "mantap" hanya 156,291 km atau tingkat kemantapan sekitar 16,67%. Sisanya, 953,24 km, dalam kondisi rusak. Dari 484 jembatan yang ada, 96 di antaranya berstatus darurat. Kepala Dinas PUPR Tanjabtim, Dedy Novrianika, tidak menampik kenyataan tersebut. "Kerusakan jalan akan terus bertambah jika tidak ada peningkatan dan pemeliharaan signifikan tiap tahun," ujarnya.
Untuk membangun kembali 16 ruas jalan poros sepanjang 100,19 km dengan konstruksi rigid beton termasuk 2 jembatan Parit Dok dan Parit Cino Pemkab Tanjabtim membutuhkan anggaran Rp805,2 miliar.
Jumlah sebesar itu sama sekali tidak tersedia dalam APBD. Pukulan Fiskal: DBH Migas Anjlok 70%, APBD Tumbang: Kondisi keuangan daerah semakin tertekan. Data Transfer ke Daerah (TKD) 2026 menunjukkan penurunan tajam: DBH Migas Tanjabtim yang pada 2025 tercatat Rp216,6 miliar, pada 2026 anjlok drastis menjadi sekitar Rp63,1 miliar.
Penurunan mencapai sekitar 70% atau berkurang Rp153,5 miliar dari tahun sebelumnya. Dampaknya langsung terasa pada sektor pembangunan.
Alokasi pembangunan infrastruktur dari APBD yang biasanya berkisar Rp100-150 miliar, tahun ini hanya tersisa Rp40 miliar. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang infrastruktur jalan pun turun drastis, hanya menerima Rp8 miliar, padahal tahun sebelumnya masih mencukupi untuk jembatan, sanitasi, air bersih, dan irigasi.
"Pengurangan ini sangat berdampak terhadap pembangunan daerah, terutama sektor infrastruktur jalan dan program peningkatan jalan mantap yang telah direncanakan dalam RPJMD," tegas Kepala Bappeda Tanjabtim, Ali Fahruddin.
Terkait rincian dan alasan penurunan DBH Migas, media ini telah berupaya mengonfirmasi kepada instansi berwenang. Namun hingga tulisan ini diturunkan, Kepala Bakauda Tanjabtim, M. Awaludin, belum berkenan memberikan keterangan resmi.
Empat Akar Masalah yang Membuka Luka Setidaknya ada empat persoalan mendasar yang menjebak Tanjabtim dalam paradoks kekayaan dan kemiskinan:
1. Ketergantungan Fiskal Berlebihan. Setelah 81 tahun merdeka, daerah penghasil migas masih sangat bergantung pada dana dari pusat. Ketika DBH turun, seluruh program pembangunan ikut lumpuh.
2. Distribusi DBH Tidak Adil warga di sekitar sumur setiap hari menghirup debu dan menanggung kerusakan jalan akibat truk bertonase berat. Namun porsi yang kembali ke daerah tak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan.
3. Perencanaan vs Realita Anggaran RPJMD menargetkan jalan-jalan mantap, namun tanpa kepastian dana dari pusat, program prioritas tinggal wacana.
4. CSR Bukan Pengganti Kewajiban Negara. Mengandalkan dana perusahaan hanya bersifat tambal sulam. Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawab membangun daerah yang menyumbang kekayaan bangsa.
Harapan di Usia Kemerdekaan RI ke-81... Pemerintah Kabupaten Tanjabtim menyatakan tak akan berhenti berupaya. Berbagai jalur ditempuh: mengejar alokasi dana APBN, mendorong optimalisasi tanggung jawab sosial perusahaan, hingga mengkaji kemungkinan pinjaman daerah. "Kita berharap dukungan pemerintah pusat, perusahaan, dan masyarakat agar pembangunan tetap berjalan," ujar Ali Fahruddin.
Namun satu pertanyaan besar tetap menggantung di hati rakyat, di usia 81 tahun kemerdekaan, mungkinkah daerah penghasil kekayaan alam masih harus "mengemis" untuk membangun jalan di atas tanahnya sendiri? Yang dibutuhkan Tanjabtim saat ini adalah keadilan fiskal. Bukan janji. Bukan wacana. Sebab kemerdekaan sejati bukan hanya bendera yang berkibar di tiang.
Kemerdekaan sejati adalah ketika masyarakat Tanjabtim dinyatakan sejahtera dengan infrastruktur yang terkoneksi dengan baik, dan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta hasil bumi lainnya dapat sampai ke pasar tanpa terhalang kerusakan jalan yang terus memburuk. (Jdk)
