Malteng | mapikornews.com — Penanganan laporan pengaduan dugaan penghinaan yang disampaikan Since Tamala di Polsek Teon Nila Serua (TNS), Kabupaten Maluku Tengah, kini mendapat sorotan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Investigasi Korupsi (LSM IIK) Kabupaten Maluku Tengah, Ahmat Sanaky, S.Sos. Senin 16 November 2026.
Ahmat Sanaky meminta Kapolsek TNS turun tangan dan memberikan perhatian serius terhadap penanganan persoalan tersebut. Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus ditangani secara profesional, objektif, transparan, serta mengedepankan prinsip keadilan bagi seluruh pihak.
Persoalan ini bermula dari laporan dugaan penghinaan yang disampaikan Since Tamala terhadap seseorang berinisial Ifon, yang diduga mengucapkan kata - kata makian dengan menyebut nama binatang, yakni "anj*ng", secara langsung kepada pelapor dan disaksikan serta didengar oleh orang lain.
Bahkan, berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak pelapor, terlapor juga diduga mengeluarkan kata - kata makian yang ditujukan kepada ibu dari Since Tamala di depan petugas kepolisian, tepatnya di meja piket Polsek TNS.
Jika peristiwa tersebut benar terjadi, tindakan demikian patut menjadi perhatian serius. Sebab, penghormatan terhadap martabat dan kehormatan seseorang harus tetap dijunjung tinggi, termasuk ketika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat.
KESEPAKATAN DAMAI DIPERTANYAKAN, PELAPOR MERASA DIRUGIKAN
Ahmat Sanaky juga menyoroti mekanisme penyelesaian persoalan yang menurut keterangan Since Tamala dinilai belum memberikan kepastian dan rasa keadilan kepada pihak pelapor.
Ia mempertanyakan proses pembuatan surat pernyataan penyelesaian yang disebut - sebut telah dilakukan sebelum adanya kesepahaman dan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak.
Menurutnya, dalam proses penyelesaian melalui pendekatan perdamaian, komunikasi dan kesepahaman para pihak perlu terlebih dahulu dibangun. Isi kesepakatan harus jelas, disetujui secara sukarela, serta dipahami oleh masing - masing pihak sebelum dituangkan dalam dokumen tertulis dan ditandatangani.
"Jangan sampai surat pernyataan dibuat lebih dahulu, sementara persoalan pokok dan kesepakatan penyelesaian antara kedua belah pihak belum benar - benar tuntas. Penyelesaian masalah harus memberikan kepastian dan tidak boleh menimbulkan persoalan baru," tegas Ahmat.
Sorotan lainnya adalah unggahan di media sosial Facebook yang diduga dibuat oleh anak dari pihak terlapor. Meski dalam unggahan tersebut tidak disebutkan secara langsung nama Since Tamala, pelapor merasa tulisan itu merupakan sindiran yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dihadapinya, terutama karena mencantumkan nominal uang sebesar Rp2 juta.
Hal ini juga perlu diklarifikasi secara objektif agar tidak berkembang menjadi persoalan baru di tengah masyarakat.
AHMAT SANAKY: PENGHINAAN DENGAN KATA BINATANG ADA KONSEKUENSI HUKUM
Ketua DPD LSM IIK Maluku Tengah tersebut menegaskan bahwa penggunaan kata - kata kasar atau sebutan nama binatang yang ditujukan langsung kepada seseorang untuk merendahkan kehormatan dan martabatnya tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut dapat dinilai sebagai dugaan penghinaan ringan apabila memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal 436 KUHP mengatur penghinaan ringan, yakni penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, baik dilakukan secara lisan maupun melalui perbuatan atau tulisan terhadap seseorang.
Ancaman pidananya adalah:
Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan; atau
Pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
Namun, penerapan pasal tersebut tetap harus memperhatikan unsur perbuatan, konteks ucapan, maksud, serta alat bukti yang diperoleh dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
Dengan demikian, penyebutan kata "an*ing" tidak otomatis membuat seseorang dinyatakan bersalah. Penegak hukum harus menilai apakah ucapan tersebut memang ditujukan untuk menghina dan memenuhi unsur tindak pidana.
KAPOLSEK TNS DIMINTA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM
Ahmat Sanaky meminta Kapolsek TNS melakukan evaluasi terhadap penanganan pengaduan Since Tamala dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menegaskan, masyarakat yang datang melapor kepada kepolisian harus mendapatkan pelayanan dan kepastian penanganan yang profesional. Jangan sampai pihak yang mencari keadilan justru merasa dirugikan akibat proses penyelesaian yang belum memberikan kejelasan.
"Kapolsek harus turun tangan. Jangan biarkan persoalan ini menggantung tanpa penyelesaian yang jelas. Kami meminta agar seluruh proses diperiksa kembali, baik terkait dugaan penghinaan, mekanisme pembuatan surat pernyataan, maupun kesepakatan antara para pihak," tegasnya.
Ia juga meminta agar pihak pelapor dan terlapor diberikan ruang yang sama untuk menyampaikan keterangan sehingga persoalan tersebut dapat ditangani secara objektif dan tidak memihak.
Menurut Ahmat, kehadiran polisi bukan sekadar menyelesaikan perselisihan, tetapi juga memastikan bahwa hak - hak masyarakat dihormati dan hukum ditegakkan secara adil.
DPD LSM IIK MALTENG AKAN TERUS MENGAWAL
DPD LSM IIK Kabupaten Maluku Tengah menyatakan akan terus memberikan perhatian terhadap perkembangan penanganan laporan tersebut.
Ahmat Sanaky berharap Kapolsek TNS segera memberikan penjelasan dan mengambil langkah yang diperlukan agar tidak muncul persepsi negatif masyarakat terhadap pelayanan kepolisian.
"Jangan karena persoalan dianggap kecil, kemudian penanganannya menjadi tidak maksimal. Kehormatan dan martabat seseorang harus dihargai. Jika terdapat dugaan pelanggaran hukum, proseslah sesuai aturan. Jika dilakukan perdamaian, pastikan kesepakatannya benar - benar lahir dari kehendak bebas kedua belah pihak," tutup Ahmat Sanaky.
Mapikornews.com – Mengawal Kebenaran, Menyuarakan Keadilan. (MO-TIM)