Pangkalpinang | mapikornews.com — Keakuratan data, keseimbangan informasi, serta kejelasan sumber menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pemberitaan.
Jurnalis wajib memastikan bahwa informasi yang dihimpun telah diperiksa kebenarannya agar berita yang disampaikan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Selain itu, jurnalis juga harus menghindari pemberitaan hoaks, informasi menyesatkan, maupun narasi yang belum teruji kebenarannya hanya demi mengejar popularitas, jumlah pembaca, atau viralitas di media sosial.
Sebab, penyebaran berita hoaks dapat menimbulkan dampak serius bagi masyarakat, mulai dari kesalahpahaman, keresahan publik, konflik sosial, hingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap media dan lembaga penyiaran tertentu.
"Dampak dari pemberitaan hoaxs ini tentunya sangat luas. Apalagi berita itu di-share melalui media sosial," ungkap Kabid Humas Polda Kep Bangka Belitung, Kombes Pol Agus Sugiyarso, Kamis (19/11/2026) siang di sela-sela menerima kunjungan pengurus DPD Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJID) Bangka Belitung di ruang pertemuan gedung Humas Polda Bangka Belitung.
Pada prinsipnya tegas Agus, tugas jurnalis bukan sekadar menyampaikan informasi dengan cepat, tetapi memastikan informasi tersebut benar, akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kecepatan publikasi tidak boleh mengalahkan kebenaran fakta.
Kredibilitas media dan kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui pemberitaan yang jujur, independen, profesional, serta bertanggung jawab.
* PJID Bangka Belitung Gagas Bentuk Forum Sinergi Pers & Polri
Di kesempatan sama, Ryan Augusta Prakasa selaku Ketua DPD PJID Bangka Belitung pun mengaminkan pernyataan disampaikan Kabid Humas, bahkan dirinya menegaskan kembali, dalam hal ini
Oleh karena itu, sinergi antara pers dan Polri perlu dibangun melalui komunikasi yang terbuka, profesional, dan berkesinambungan. Salah satu gagasan yang diutarakan Ryan, dapat diwujudkan adalah membentuk Forum Sinergi Pers dan Polri.
"Forum ini sebagai wadah komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi positif antara insan pers dan jajaran kepolisian," ucap Ryan di hadapan Kabid Humas.
Lanjutnya, forum ini diharapkan menjadi ruang bersama untuk bertukar informasi, meningkatkan literasi jurnalistik, menangkal penyebaran hoaks, meluruskan informasi yang keliru, serta mendorong keterbukaan informasi publik dengan tetap menghormati ketentuan hukum dan independensi pers.
Keberadaan forum tersebut bukan untuk membatasi kebebasan pers ataupun menghilangkan fungsi kontrol sosial media, melainkan membangun kemitraan yang sehat tanpa mengurangi independensi dan profesionalisme masing-masing pihak.
"Pada akhirnya, sinergi Pers dan Polri bukan semata-mata untuk kepentingan institusi, melainkan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat," terang wartawan senior ini.
Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, akurat, berimbang, dan dapat dipercaya demi terciptanya situasi keamanan, ketertiban, serta kehidupan sosial yang kondusif. (RF)