Malteng | mapikornews.com – Penanganan pengaduan dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dialami Since Tamala, perempuan berusia 44 tahun, di wilayah hukum Polsek Kecamatan Teon Nila Serua/Waipia, Kabupaten Maluku Tengah, kini menuai sorotan serius. Jumat 13 November 2026.
Persoalan yang semula diharapkan dapat diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan justru menyisakan tanda tanya. Pasalnya, Since Tamala mengaku belum menerima realisasi kesepakatan lisan yang sebelumnya dibicarakan dalam proses penyelesaian di Polsek TNS, meskipun dirinya telah menandatangani Surat Kesepakatan Damai tertanggal 15 Oktober 2026.
Kondisi tersebut mendapat perhatian Ketua DPD LSM Indonesian Investigasi Korupsi (IIK) Kabupaten Maluku Tengah, Ahmat Sanaky, S.Sos, yang menyoroti pentingnya profesionalitas penyidik dalam menangani setiap pengaduan masyarakat.
Menurutnya, penyelesaian melalui mediasi atau pendekatan kekeluargaan tidak boleh meninggalkan persoalan baru, apalagi sampai menimbulkan kesan bahwa salah satu pihak dirugikan akibat ketidakjelasan substansi kesepakatan.
KRONOLOGI PENGADUAN: BERAWAL DARI DUGAAN UCAPAN KASAR
Kepada media ini melalui sambungan telepon seluler, Jumat (13/11/2026), Since Tamala mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses penanganan persoalan yang dilaporkannya.
Ia menjelaskan, peristiwa tersebut bermula ketika dirinya meminta sebidang tanah milik keluarga Yasso untuk dijadikan kebun. Namun, ketika sedang bekerja di lokasi tersebut, pihak terlapor datang dan menegurnya dengan perkataan yang menurutnya menyakitkan, bahkan diduga mengeluarkan kata - kata binatang.
"Saya hanya menegur dengan baik. Saya bertanya, Mama, kenapa? Tetapi terlapor justru mengatakan bahwa saya berkebun di lokasi kebunnya, sambil mengeluarkan kata - kata binatang kepada saya. Karena saya menghargai orang tua, saya memilih mengalah dan melaporkan persoalan ini kepada Bapak Raja Negeri Jerili untuk dimediasi," ungkapnya.
Karena mediasi di tingkat pemerintah negeri tidak menghasilkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan, Since kemudian membawa persoalan tersebut ke Polsek TNS.
Namun, menurut pengakuannya, persoalan kembali memanas ketika kedua pihak dipanggil ke kantor polisi. Bahkan, ia mengklaim terlapor kembali mengeluarkan kata - kata makian terhadap ibunya di hadapan anggota kepolisian.
"Saat itu saya langsung meminta agar persoalan ini diproses sesuai hukum. Saya bertanya, mengapa mama saya yang berada di rumah dan tidak mengetahui persoalan ini justru ikut menjadi sasaran makian?" tuturnya.
JANJI RP2 JUTA DAN PERMINTAAN MAAF DIPERTANYAKAN
Since mengungkapkan bahwa dalam proses penanganan di Polsek TNS, penyidik memberikan penjelasan mengenai konsekuensi hukum apabila persoalan tersebut dilanjutkan melalui proses hukum.
Setelah itu, menurut keterangannya, terlapor menyampaikan permintaan maaf dan muncul kesepakatan lisan antara kedua pihak.
Dalam kesepakatan tersebut, terlapor disebut berjanji mendatangi rumah Since untuk meminta maaf secara langsung kepada ibunya serta menyerahkan uang sebesar Rp2 juta sebagai bagian dari penyelesaian persoalan.
Karena menganggap persoalan telah menemukan jalan penyelesaian secara kekeluargaan, Since kemudian menyampaikan kepada penyidik agar perkara tidak perlu dilanjutkan ke proses hukum.
Namun, realisasi janji tersebut justru menjadi persoalan baru.
Since mengaku, setelah kedua pihak meninggalkan Polsek TNS, terlapor diminta kembali untuk membuat surat pernyataan. Keesokan harinya, penyidik mengantarkan dokumen tersebut kepada dirinya.
Karena menghargai proses yang berjalan, Since mengaku tetap menandatangani surat tersebut. Akan tetapi, menurut pengakuannya, permintaan maaf secara langsung kepada ibunya dan kesepakatan uang Rp2 juta belum direalisasikan.
Persoalan semakin memanas setelah dua hari kemudian, anak dari pihak terlapor diduga mengunggah tulisan bernada sindiran mengenai uang Rp2 juta melalui akun Facebook miliknya.
"Saya sebenarnya sudah mau mengalah dan menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Tetapi bagaimana mungkin persoalan dianggap selesai, sementara janji yang sudah disampaikan belum direalisasikan? Bahkan muncul lagi unggahan di Facebook yang menyindir soal uang Rp2 juta," tegasnya.
DOKUMEN DAMAI 15 OKTOBER 2026: ADA PERBEDAAN YANG HARUS DIJELASKAN!
Berdasarkan dokumen Surat Kesepakatan Damai yang diperlihatkan kepada media ini, tertanggal 15 Oktober 2026 di Waipia, kedua pihak, yakni Since Tamala sebagai pihak pertama dan Vonny Bulohlabna sebagai pihak kedua, menyatakan saling memaafkan.
Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa kesepakatan dibuat tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak lain. Selain itu, terdapat ketentuan bahwa apabila persoalan yang telah diselesaikan melalui Polsek Waipia kembali diungkit, risikonya menjadi tanggung jawab masing - masing pihak.
Akan tetapi, terdapat hal penting yang patut memperoleh penjelasan.
Dokumen tertulis tersebut tidak secara khusus mencantumkan kesepakatan pembayaran Rp2 juta maupun kewajiban permintaan maaf secara langsung kepada ibu pelapor sebagaimana yang diklaim Since sebagai bagian dari pembicaraan lisan sebelumnya.
Perbedaan antara keterangan mengenai kesepakatan lisan dan isi dokumen tertulis inilah yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak - pihak terkait.
Pertanyaannya, apakah seluruh hal yang dibicarakan dalam proses penyelesaian telah dijelaskan secara utuh sebelum dokumen ditandatangani? Apakah kedua pihak benar - benar memahami substansi surat tersebut? Dan bagaimana penyidik memastikan bahwa penyelesaian dilakukan atas dasar kesukarelaan serta tidak meninggalkan keberatan dari salah satu pihak?
Inilah persoalan yang tidak boleh dibiarkan menggantung.
AHMAT SANAKY SOROTI PROFESIONALITAS PENYIDIK, POLRES MALTENG HARUS EVALUASI!
Ketua DPD LSM IIK Kabupaten Maluku Tengah, Ahmat Sanaky, S.Sos, menilai setiap penanganan pengaduan masyarakat harus mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan kepastian prosedur.
Menurutnya, pendekatan kekeluargaan memang dapat menjadi salah satu jalan penyelesaian sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, jangan sampai proses perdamaian justru menimbulkan ketidakjelasan dan rasa ketidakadilan bagi pihak yang datang mencari perlindungan hukum.
Ia meminta Kapolres Maluku Tengah memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang terjadi di Polsek TNS, termasuk meminta penjelasan dari penyidik mengenai kronologi mediasi, proses pembuatan surat pernyataan, serta status akhir pengaduan Since Tamala.
DPD LSM IIK Malteng juga menilai bahwa evaluasi terhadap pelayanan penyidik perlu dilakukan apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian prosedur atau kekurangan dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Sebab, tugas kepolisian bukan sekadar mempertemukan pihak - pihak yang berselisih dan mendorong perdamaian, tetapi juga memastikan bahwa setiap proses penanganan pengaduan berjalan sesuai aturan hukum dan hak para pihak tetap dihormati.
SINCE BERI BATAS WAKTU: 17 NOVEMBER AKAN KEMBALI MELAPOR KE POLRES
Merasa belum mendapatkan kepastian, Since Tamala memberikan batas waktu hingga Senin, 16 November 2026, kepada pihak terlapor dan penyidik Polsek TNS untuk memberikan penjelasan serta penyelesaian atas persoalan tersebut.
Ia menegaskan, apabila sampai batas waktu tersebut tidak ada penyelesaian, dirinya berencana mendatangi Polres Maluku Tengah pada Selasa, 17 November 2026, untuk kembali menyampaikan pengaduan dan meminta penanganan lebih lanjut.
"Kalau sampai hari Senin, 16 November 2026, persoalan ini tidak juga diselesaikan, maka pada Selasa, 17 November 2026, saya akan membawa dan melaporkan kembali persoalan dugaan penghinaan ini ke Polres Maluku Tengah. Saya ingin ada kepastian hukum, bukan hanya diminta menandatangani surat sementara persoalan yang dijanjikan belum selesai," tegasnya.
Ia berharap Kapolres Maluku Tengah tidak menutup mata terhadap keluhan masyarakat seperti ini. Menurutnya, setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kepolisian yang adil, profesional, dan tidak diskriminatif.
JANGAN BIARKAN PERDAMAIAN MENJADI SUMBER PERSOALAN BARU!
Kasus ini menjadi catatan penting bagi jajaran kepolisian bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan kekeluargaan harus dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab.
Kesepakatan damai bukan sekadar dokumen yang ditandatangani. Substansi kesepakatan harus dipahami para pihak, prosesnya harus berlangsung secara sukarela, dan status penanganan pengaduan harus dijelaskan secara transparan.
Apabila terdapat perbedaan antara apa yang disampaikan dalam pembicaraan lisan dan apa yang dituangkan dalam dokumen tertulis, maka hal tersebut perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi kepolisian.
Mapikornews.com - menegaskan bahwa kritik terhadap pelayanan kepolisian merupakan bagian dari kontrol sosial, bukan bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu.
Media ini memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kapolsek TNS, penyidik yang menangani pengaduan, maupun pihak terlapor Vonny Bulohlabna untuk menyampaikan penjelasan mengenai kronologi penanganan, proses mediasi, serta substansi Surat Kesepakatan Damai tertanggal 15 Oktober 2026.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan perdamaian yang hanya terlihat selesai di atas kertas, tetapi membutuhkan proses yang jelas, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
JANGAN BIARKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP INSTITUSI KEPOLISIAN TERGERUS HANYA KARENA KETIDAKJELASAN PENANGANAN PENGADUAN!
Mapikornews.com – Media Pemerhati Korupsi, Media Pemerhati Rakyat. (MO-AH).
