Malteng | mapikornews.com – Pasien BPJS berobat di RSUD Masohi, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, masih disuruh beli obat di apotek luar. Kamis 11 Juni 2026.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Investigasi Korupsi (DPD LSM IIK) Kabupaten Maluku Tengah, Ahmat Sanaky, S.Sos. menyoroti Pelayanan pada RSUD Masohi.
Ahmad Sanaky, mempertanyakan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Masohi setelah muncul keluhan dari masyarakat terkait pasien yang masih diminta membeli obat di luar rumah sakit, bahkan saat akan menjalani tindakan operasi.
Menurut Sanaky, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar di tengah keberadaan program BPJS Kesehatan yang seharusnya menjamin pelayanan medis bagi masyarakat peserta sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kenapa sampai hari ini masih ada pasien yang harus membeli obat di luar rumah sakit?
Bahkan ada keluarga pasien yang mengaku saat akan dilakukan operasi, mereka diminta menyediakan sendiri obat bius dari luar. Ini harus dijelaskan kepada publik," tegas Sanaky.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, seorang tenaga medis di Instalasi Gawat Darurat (IGD) disebut menyampaikan kepada keluarga pasien bahwa apabila bersedia membeli obat bius di luar, maka operasi dapat dilakukan di RSUD Masohi. Namun jika tidak mampu, pasien akan dirujuk ke Ambon.
Pernyataan tersebut, kata Sanaky, sangat memprihatinkan karena dapat menambah beban masyarakat yang sedang menghadapi kondisi darurat kesehatan.
"Kalau informasi ini benar, maka ini sangat menyedihkan.
Masyarakat datang ke RSUD milik Pemerintah Daerah Maluku Tengah ini dengan harapan mendapatkan pelayanan yang layak. Jangan sampai pasien yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS masih dibebani biaya pembelian obat yang seharusnya tersedia," ujarnya.
Sanaky meminta Direktur RSUD Masohi segera memberikan penjelasan terbuka terkait ketersediaan obat - obatan, khususnya obat yang dibutuhkan untuk tindakan operasi. Ia juga mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan obat dan pelayanan kepada pasien.
Selain itu, ia meminta Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir, turun tangan untuk memastikan pelayanan kesehatan di RSUD Masohi agar berjalan sesuai standar dan hak - hak pasien terlindungi.
"Bupati Maluku Tengah harus segera melakukan pengawasan dan evaluasi. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan RSUD milik Pemerintah Daerah ini. Rumah sakit hadir untuk melayani rakyat, bukan menambah penderitaan rakyat yang sedang sakit," tegasnya.
Lebih lanjut, Sanaky menilai bahwa apabila benar pasien BPJS masih harus membeli obat di luar karena ketidaktersediaan stok di rumah sakit, maka perlu ada audit dan penelusuran terhadap tata kelola pengadaan serta distribusi obat - obatan.
"Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Jangan sampai program BPJS yang seharusnya membantu masyarakat justru terasa tidak memberikan manfaat maksimal akibat buruknya pelayanan atau ketersediaan obat di rumah sakit," pungkasnya.
Media mapikornews.com mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada pihak RSUD Masohi, namun hingga berita ini naik tayang, pihak RSUD Masohi belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan yang disampaikan tersebut. Berita ini akan diperbarui setelah ada klarifikasi dari pihak rumah sakit maupun pemerintah daerah. (MO-AH).
