Tanjabtim-Jambi | mapikornews.com —Penasihat Hukum Nico Silitonga dari pihak Arwansyah Lubis selaku pelapor kasus pengerusakan tanaman sawit, di desa Sungai Jambat Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), melalui rilis tertulis yang diterima media ini, Kamis, 19/11/26, memberikan klarifikasi resmi terkait polemik putusan pengadilan atas nama Rusdianto MS.
Dalam rilis tersebut, Nico Silitonga menegaskan bahwa berdasarkan Putusan No. 42/Pid.B/2026/PN.Tjt, Sdr. Rusdianto Bin Mappasessuk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara melawan hukum menghancurkan dan membuat tidak dapat dipakai barang yang seluruhnya milik orang lain.
Pernyataan yang menyebut Sdr. Rusdianto dinyatakan tidak bersalah dalam perkara pengerusakan adalah berita tidak benar. Sebaliknya, Rusdianto sudah dinyatakan bersalah, sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Tanjung Jabung Timur dalam perkara pengerusakan lahan di atas lahan yang diklaim sepihak oleh Rusdianto, tulis Nico dalam rilisnya.
Dokumen resmi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang diverifikasi media ini menguatkan pernyataan tersebut. Pada Senin, 14 September 2026, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada Terdakwa Rusdianto MS Bin Mappasessuk (Alm), dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat pidana pengawasan selama 10 bulan.
Dalam syarat khusus, terdakwa wajib melaporkan diri secara berkala kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur secara tatap muka sebanyak 1 kali dalam sebulan selama 10 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
Majelis juga menetapkan barang bukti berupa 1 batang tanaman pohon kelapa sawit dalam keadaan rusak untuk dimusnahkan, serta 1 unit alat berat Merek Zoomlion type excavator Zoomlion ZE 75 GA beserta fotokopi SPAB No. 0503/SPAB-STI/III/2025 dari PT. Sumatera Tractor Indonesia untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sugeng Bin Bejo (Alm). Terdakwa dibebankan biaya perkara Rp5.000,00.
Lebih lanjut dalam rilis tertulisnya, Nico Silitonga menyoroti munculnya sporadik dengan luas 52 Ha atas nama Rusdianto. Kami dari Kantor Hukum Nico Silitonga & Rekan telah menyurati Kepala Desa Edy Leonardo di Kantor Desa Sungai Jambat, tapi tidak ada respon atau jawaban dari pihak Kepala Desa, ungkapnya.
Nico menyebut Kepala Desa Edy Leonardo tidak lain adalah adik kandung dari Sdr. Rusdianto.
Pihak Arwansyah Lubis meminta semua pihak untuk menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan masyarakat, serta meminta pemerintah desa bersikap transparan dalam persoalan administrasi pertanahan.
Sementara itu, Ambo Acok yang juga disebut dalam perkara ini sebelumnya telah memberikan hak jawabnya kepada media ini, Kamis (19/11)
Ambo Acok Sangkal Disebut Tersangka, Tegaskan Masih Status Saksi Dalam Pengaduan Rusdianto di Polda Jambi
Menanggapi berita yang beredar pada berita online di redaksi Pilar Media Nusantara yang menyatakan bahwa status tersangka, Ambo Acok, salah satu yang diadukan Rusdianto, menyangkal hal tersebut.
Ambo Acok menyatakan bahwa sampai berita ini diterbitkan, mereka masih berstatus saksi dalam pengaduan Rusdianto di Polda Jambi, bukan tersangka.
Ambo Acok sangat menyayangkan bahwa penulis berita tersebut tidak mengonfirmasi kepada pihak penyidik Unit Harda Polda Jambi atas hal tersebut, sehingga menimbulkan berita sesat di tengah masyarakat.
Seharusnya, sebelum menaikkan berita yang menyangkut status hukum seseorang, wartawan melakukan konfirmasi langsung kepada penyidik yang menangani perkara, agar pemberitaan tidak menyesatkan dan tidak merugikan pihak yang diberitakan, terang Ambo Acok.
Ia menegaskan, penyebutan status tersangka tanpa dasar surat resmi dari penyidik adalah bentuk pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dan kode etik jurnalistik.
Ambo Acok meminta kepada redaksi media yang telah memberitakan tersebut untuk melakukan klarifikasi dan perbaikan berita, serta kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi sumbernya, ungkap Ambo Acok anggota DPRD Tanjabtim ini bermaksud mengimbau.
Pengakuan mendalam, samasekali tidak benar saya dituduh menyerobot. Kebun itu saya beli puluhan tahun yang lalu, jauh sebelum saya beli, saya sudah tinggal di atas tanah itu, jelasnya.
Saya datang dengan cara yang sah, membeli dengan bukti yang jelas dan menggarapnya secara turun-temurun. Biarlah hukum yang berbicara, bukan opini yang menyesatkan, ungkapnya dengan ekspresi meyakinkan. (Jdk)