Jakarta | mapikornews.com — Jika edisi Alarm 5 kami bongkar ganti baju jadi Bank Jakarta, bobol IT Rp100 miliar, kredit tanpa jaminan Rp1 triliun ke Angkasa Pura I, dan laba anjlok Rp221 miliar, ternyata itu belum seberapa. Tim investigasi mapikornews.com menemukan 8 borok lain yang sengaja dikubur dalam-dalam.
*BOROK 6: Biaya Siluman Eksekusi Rp1,5 Miliar - Eksekusi Tak Pernah Ada LHP BPK 2016-2019 menemukan biaya eksekusi aset TPSI Jalan Wijaya I Rp1,5 miliar. Anehnya, eksekusi tidak pernah dilakukan karena aset sudah diserahkan secara sukarela. Ada juga biaya laporan polisi di Bareskrim Rp450 juta, Rp900 juta, dan Rp1,35 miliar, serta biaya kasasi di MA Rp1,1 miliar. Kuasa hukum Cecep Suhardiman menyebut ini modus penggelembungan biaya hukum. Uang bank BUMD dihamburkan untuk laporan polisi yang tidak jelas.
*BOROK 7: Remunerasi Jumbo - Komisaris Rp2,2 M/Orang, Direksi Rp4,9 M/Orang*Di saat sistem IT bobol 3 kali, laba anjlok, dan kredit fiktif merajalela, remunerasi tetap jumbo. Total remunerasi komisaris Rp6,8 miliar setahun atau rata-rata Rp2,2 miliar per orang, direksi total Rp29,7 miliar setahun atau rata-rata Rp4,9 miliar per orang. Kinerja minus, gaji selangit. Ini uang rakyat DKI.
*BOROK 8: KPA Bodong Rp39,1 M - Capem Permata Hijau & Muara Angke*Tahun 2022, PT Broadbiz Asia dengan Dirut Robby Irwanto mengizinkan KPA fiktif memakai identitas orang lain yang dicatut. Kacab M. Taufik dan Joko Pranoto lolos tanpa verifikasi. Negara rugi Rp39,1 M. Robby dituntut 16 tahun penjara dan uang pengganti Rp39 miliar.
*BOROK 9: Pecah 6 Nama Palsu - Modus KUR Fiktif Semarang Rp2,71 M*Tersangka TW awalnya ajukan kredit ritel Rp4 M ditolak. RM Kredit Ritel DBF menyuruh pecah jadi 6 nama KUR @Rp500 juta. Wapimca EYK sebagai pemutus kredit setuju ikut. Data usaha palsu, penilaian tanah di-mark up Rp500 juta per debitur, buku tabungan dan ATM yang dimiliki TW. Kejati Jateng tahan ketiganya 9 September 2025. Kerugian Rp2,71 M.
*BOROK 10: Kredit Rp295 M ke PT RMU - Sudah DHN Tetap Cair*PT RMU sudah masuk Daftar Hitam Nasional tapi kredit Rp295 M tetap cair dengan jaminan kendaraan pribadi dan invoice proyek tak tervalidasi. Aliansi KAWAL kepung kantor pusat Juni 2025, kirim surat ke Polda Metro Jaya, Bareskrim, OJK, Kejati DKI, Komisi XI DPR, tapi arah bungkam hanya representasi staf Orsec Oji.
*BOROK 11: Penyaluran KJP Tersendat - Anak Sekolah Jadi Korban*Saat sistem down 30 Maret 2025 malam takbiran, penyaluran dana KJP tertunda sepekan. Anak sekolah di Jakarta tidak bisa menarik dana pendidikan. Bank yang seharusnya melayani warga Jakarta malah menyandera hak pendidikan anak.
*BOROK 12: Modus IPO 2026 - Cuci Tangan Lewat Modal Dasar Rp26 Triliun*Rebranding jadi Bank Jakarta dengan kenaikan modal dasar dari Rp11,5 T menjadi Rp26 T untuk persiapan IPO 2026 yang dinilai hanya untuk cuci tangan. CBA mengingatkan jika tata kelola tidak diperbaiki, IPO hanya akan jadi ajang jual borok ke publik. Investor akan membeli saham bank bobol.
*BOROK 13: Audit Forensik Internasional Tak Pernah Dibuka*Gubernur Pramono sudah diperintahkan audit forensik internasional kasus bobol IT, namun hasilnya tidak pernah dibuka ke publik. Ada apa? Pramono sendiri mengatakan tidak mungkin ada orang di dalam. Siapa orang di dalamnya? Hingga kini Bareskrim baru tetap menetapkan 6 tersangka, namun aktor intelektual belum tersentuh.
DPN Peduli Nusantara Tunggal Jakarta menegaskan, jika Pramono-Rano serius benahi Bank Jakarta, jangan hanya ganti logo lidah api Monas jingga. Bongkar semua. Buka LHP BPK, buka audit forensik IT, serahkan ke KPK dan Kejagung. Jangan biarkan BUMD DKI menjadi sarang koruptor.
Jika Sarana Jaya dan Dharma Jaya digarong lewat tanah dan daging, Bank DKI digarong lewat kredit fiktif Rp 2 triliun dan biaya siluman.
(Tim Investigasi Mapikor)
