Bogor | mapikornews.com – Dugaan penyelewengan dana Samisade kembali mencuat. Hasil investigasi MAPIKOR menyebut program Satu Miliar Satu Desa di Desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, tahun anggaran 2023-2025 mengalami kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan fiktif dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1,7 miliar.
Temuan itu disampaikan Jurnalis Media Pemerhati Korupsi atau MAPIKOR melalui surat konfirmasi Nomor 09/MPK-INV/BGR/VII/26 kepada Kepala Desa Pasarean. Investigasi dilakukan dengan mengukur langsung di lapangan dan membandingkannya dengan data Surat Keputusan Bupati Bogor.
Untuk "TA 2023" anggaran Samisade Desa Pasarean sebesar Rp1.000.000.000 dialokasikan untuk pengaspalan di Kp. Tapos, Kp. Babakan Empang, dan Kp. Kawakilan Dua - Kp. Kunak.
Dari hasil pengukuran, realisasi volume tidak sesuai SK. Pekerjaan sepanjang 1.194 meter di Kp. Kawakilan Dua RT 02 RW 03 - Kp. Kunak RT 04 RW 04 diduga tidak dikerjakan sama sekali alias fiktif. Potensi kerugian negara dari tahun ini ditaksir Rp634.718.200.
Pada TA 2024, dengan anggaran yang sama Rp1.000.000.000 untuk titik di Kp. Pasarean RT 02 RW 01 dan Kp. Babakan Sirna RT 03 RW 07, MAPIKOR kembali menemukan selisih volume yang signifikan antara data di SK dengan kondisi di lapangan. Dugaan kerugian mencapai Rp792.478.000.
Sementara di TA 2025, dari anggaran Rp702.800.000 untuk pengaspalan di Kp. Pasarean RT 01 RW 01 dan RT 03 RW 01, total volume yang terukur hanya 81 meter kubik. Dari perhitungan itu, diduga ada kerugian Rp362.800.000.
Jika diakumulasi, total dugaan kerugian selama tiga tahun mencapai Rp1.789.992.200.
Selain masalah volume, MAPIKOR juga menyoroti tidak terpasangnya papan informasi kegiatan (Prasasti) pada proyek tahun 2023 dan 2024.
"Pengukuran kami sesuaikan dengan titik lokasi RT dan RW, volume dan anggaran yang terdaftar pada data SK Bupati Bogor," tulis Jurnalis MAPIKOR dalam surat konfirmasinya.
Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Desa Pasarean belum memberikan tanggapan terkait temuan tersebut.
Samisade merupakan program unggulan Pemkab Bogor yang menggelontorkan dana Rp1 miliar per desa setiap tahun untuk pembangunan infrastruktur desa. (Ar)
