Tanjabtim-Jambi | mapikornews.com — Polemik terkait pembongkaran dan pembangunan Jembatan Parit 10, Dusun Hikmah, Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara- Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), kini telah jelas terang benderang.
Melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Nomor: 140/…/BA-MUSDESUS/XII/2025 yang digelar pada 19 Desember 2025 di Balai Dusun Hikmah, Pemerintah Desa bersama masyarakat dan PT Cipta Niaga Gemilang (CNG) memastikan seluruh proses berjalan secara transparan, terbuka, dan bermartabat. Ketua RT Parit 10, Latang, menegaskan bahwa keputusan ini sama sekali bukan keputusan sepihak, ungkapnya, Kamis, 06/08/26.
“Pembongkaran jembatan yang merupakan aset daerah ini telah disepakati bersama. Ini bukti nyata bahwa pemerintah hadir mendengar suara rakyat. Tidak ada satu pun pihak yang dirugikan,” tegas Latang.
Musdesus dihadiri langsung oleh unsur Pemerintah Desa Mendahara Tengah, BPD, perwakilan PT CNG, Polsek Mendahara, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya. Forum tersebut menjadi ruang dialog terbuka, di mana pemerintah tidak memaksakan kehendak, melainkan mengedepankan rasa keadilan dan semangat musyawarah agar setiap keputusan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Melalui pembahasan yang matang dan berimbang, ditetapkan lima poin keputusan:
1. Menyetujui pembongkaran Jembatan Parit 10 oleh PT CNG.
2. PT CNG wajib membangun kembali jembatan baru yang lebih layak, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
3. PT CNG wajib menyediakan akses jalan alternatif selama proses pembangunan berlangsung.
4. Pemerintah Desa bersama BPD diberi kewenangan mengawasi penuh agar pelaksanaan berjalan sesuai kesepakatan.
5. Hal-hal bersifat teknis lanjutan diselesaikan melalui musyawarah agar tidak ada pihak yang merasa dikesampingkan. Pemdes Mendahara Tengah Hadir Melayani, Bukan Memutuskan Secara Sepihak.
Langkah yang diambil oleh Kepala Desa Mendahara Tengah, Nurhidayah, didukung BPD dan segenap pemangku kepentingan desa, serta dihadiri unsur Forpimcam Mendahara, menjadi bukti nyata tiga hal mendasar, bahwa negara hadir menyelesaikan persoalan, bukan abai, bahwa proses dilakukan secara adil dan bermartabat melalui musyawarah, bukan paksaan dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh rakyat. “Pemerintah itu sejatinya pelayan rakyat.
Apabila ada pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat, maka rakyat harus dilibatkan sejak awal. Harus adil. Harus bermartabat. Dan itulah yang kami rasakan hari ini,” ujar Latang mengatasnamakan masyarakat Parit 10, masyarakat juga dihadirkan dalam forum tersebut.
Keputusan ini sekaligus memberikan teladan kepemimpinan yang sesungguhnya, tegas adil, berani mengambil keputusan atas dasar musyawarah dan kepentingan bersama, bukan karena tekanan atau kepentingan pribadi, mengutamakan masyarakat di atas segalanya, serta bertanggung jawab sepenuhnya, terbuka terhadap pengawasan dan siap menjawab hingga pekerjaan tuntas.
Realisasi di Lapangan: Janji Ditepati, Harapan Semakin Nyata....... Kini, kesepakatan tersebut sudahtampak wujudnya. PT CNG membangun jembatan beton sepanjang 60 meter. Atas aspirasi yang disampaikan warga, lebar jembatan yang semula direncanakan 2 meter pun diperlebar menjadi 3 meter agar lebih bermanfaat.
Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai 70 persen, dan akses penyeberangan sementara tetap disiapkan demi kelancaran aktivitas warga.
Proyek bernilai lebih dari Rp1 miliar ini kelak akan meningkatkan konektivitas desa sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
“Desaku kini ‘menyala’. Terima kasih PT CNG telah hadir dan mendengar aspirasi masyarakat,” ucap Latang dengan penuh apresiasi.
Dengan adanya Berita Acara Musdesus ini, tersusunlah payung hukum sekaligus payung moral yang melindungi hak seluruh pihak.
Pembangunan pun dapat berjalan beriringan dengan terjaganya hak rakyat, serta makin mengukuhkan Pemdes Mendahara Tengah nyata menunjukkan kepercayaan masyarakat yang dipimpinnya, bahwa di tangan pemimpin yang berani memutuskan kepentingan rakyat dengan mengedepankan keadilan dan kemaslahatan yang menjadi prioritas utama Pemdes setempat.
Musdesus Jembatan Parit 10 adalah bukti pemerintahan bottom-up Keputusan lahir dari musyawarah warga, pemerintah dan PT. CNG. Mengedepankan keadilan, transparansi dan pengawasan. Kepentingan rakyat di atas segalanya untuk pembangunan yang bermartabat. (Jdk)
