Tanjabtim-Jambi | mapikornews.com — Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), yang berlangsung pada Selasa, 23 Juni 2026, di gedung DPRD-Kompleks Perkantoran Bukit Benderang dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi?fraksi terhadap Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tanjabtim Tahun Anggaran 2025.
Serangkaian sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Hasnibah, didampingi Wakil Ketua II Siti Aminah serta dihadiri seluruh anggota fraksi.
Dari unsur Pemerintah Daerah hadir Sekretaris Daerah Sapril, unsur Forum Pimpinan Daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta sejumlah pejabat administrator Aparatur Sipil Negara dalam lingkup Pemkab Tanjabtim.
Pandangan Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Samsir memaparkan sepuluh butir hal penting.
Dua hal diantaranya dinilai sangat urgen dan membutuhkan tanggapan serius dari Eksekutif terkait pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) serta percepatan pembangunan dan pengembangan Kopdes Merah Putih di 93 desa dan kelurahan di wilayah Tanjabtim. Mengenai Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi sorotan luas masyarakat, Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan upaya optimal agar jangkauan program benar?benar merata.
Masih banyak anak di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum menikmati manfaatnya, padahal program ini merupakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto demi kualitas tumbuh kembang generasi penerus.
Selanjutnya, terkait Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, Fraksi Gerindra mendorong percepatan pembangunan kantor serta pengoperasiannya di seluruh wilayah.
Fraksi juga meminta penjelasan resmi disertai data yang akurat mengenai: Tingkat pelaksanaan kemajuan pembagian kantor kopdes di 93 desa dan kelurahan se?Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terang Samsir.
Lebih lanjut dan spesifik Fraksi Gerindra menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan pusat sekaligus menghimbau Pemerintah Daerah mempercepat langkah nyata agar koperasi berfungsi sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat di tingkat paling bawah, tandasnya.
Berikut, forum sidang paripurna ini juga menyoroti harga bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Solar yang terindikasi naik dan melambung di tingkat masyarakat, termasuk harga Gas melon ukuran 3 kilogram dijual dengan harga beragam dan jauh lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan, menyikapi hal ini Fraksi Gerindra meminta instansi berwenang berperan aktif serta turun langsung ke lapangan guna melakukan pengawasan ketat.Lanjut Fraksi Gerindra menegaskan, agar pengawasan dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh.
Tujuannya agar harga BBM dan Gas bersubsidi tetap terkontrol, sesuai ketentuan, dan beban masyarakat dapat terkurangi dengan baik, ungkap Samsir diakhir penyampaiannya. (Jdk)
