Tanjabtim-Jambi | mapikornews.com — Paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Atas Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tanjabtim terhadap Raperda Tentang Laporan Pertanggungan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tanjabtim Tahun Anggaran 2025, rangkaian Paripurna berlangsung di gedung DPRD Komplek Perkantoran-Bukit Benderang, pada Selasa, 07/07/26.
Sidang Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Zilawati, didampingi Waka DPRD Hasnibah-Siti Aminah beserta anggota DPRD lainnya memenuhi kuorum hingga sidang berlanjut.
Dari eksekutif yang disampaikan oleh Wabup Tanjabtim Muslimin Tanja, unsur Forpimda, para OPD dan sejumlah administrator ASN dalam lingkup Pemkab Tanjabtim.
Lima Fraksi DPRD Tanjabtim diantaranya Fraksi Golongan Karya (Golkar) dalam kata terakhir, yang disampaikan Muhammad Samin, menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan dan langkah strategi yang akan dilakukan Kapolsek Nipah Panjang dalam pemberantasan narkotika dan obat?obatan terlarang lainnya.
Sebagai bagian dari lima fraksi di DPRD Kabupaten Tanjabtim, Fraksi Golkar menilai pendekatan yang dilakukan sudah tepat, selain penindakan tegas terhadap peredaran, juga menerapkan cara persuasif guna menyelamatkan para pengguna.
Salah satu bentuk nyatanya adalah membekali mereka dengan pelatihan keterampilan dan kesiapan kerja.
Fraksi Golkar meminta agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tanjabtim berperan aktif serta menjalin kerja sama erat bersama Polsek Nipah Panjang.
Kolaborasi ini dipandang sangat penting agar upaya pemulihan dan pemberdayaan berjalan secara teratur, berkelanjutan dan tepat sasaran.
Tujuannya jelas, menyelamatkan anak bangsa dari jeratan bahaya narkoba, membuka jalan pemulihan sekaligus memberi harapan agar kembali mandiri ditengah kehidupan.
Pemberantasan narkoba dianggap mendesak dan menjadi tugas bersama. Oleh karena itu Fraksi Golkar juga menekankan langkah?langkah selanjutnya agar upaya tersebut semakin kuat dan dihapus, terang Samin berharap.
Selanjutnya Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah ulasan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2025. Fraksi tekanan pentingnya peningkatan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Golkar meminta Pemerintah Daerah terus mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi dilakukan melalui, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Pengelolaan Aset Daerah secara profesional,Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Di sisi belanja, Fraksi Golkar mendorong agar anggaran diarahkan pada belanja yang produktif, efisien, tepat sasaran, dan berdampak nyata.
Sektor prioritas meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, UMKM, serta pengembangan ekonomi kerakyatan.
Fraksi Golkar juga menyoroti masih tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang disebabkan tidak terlaksananya program dan kegiatan.
“Oleh karena itu, kami meminta Pemerintah Daerah terus meningkatkan kualitas perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan agar serapan anggaran semakin optimal,” tegasnya.
Fraksi Golkar secara khusus meminta OPD yang menjadi penyumbang SILPA terbesar pada TA 2025 untuk melakukan perencanaan yang lebih matang. Tujuannya agar setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar berguna dan bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Sebagai bentuk komitmen tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Fraksi Golkar mendesak Pemerintah Daerah segera mereview seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sesuai peraturan perundang-undangan.
Ke depan, Fraksi Golkar berharap arah pembangunan di Tanjabtim semakin memperhatikan, pemerataan pembangunan antarwilayah, pengentasan kemiskinan dan penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta penguatan ketahanan ekonomi masyarakat pada saat yang sama. Fraksi Golkar menegaskan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan APBD yang akuntabel, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
“Anggaran daerah itu amanah. Harus dikelola dengan prinsip bermanfaat sebesar-besarnya untuk,” tutup Samin penuh antusias. (Jdk)
