18 November 2026 | Dilihat: 138 Kali

DPRD Fraksi PAN Setujui APBD Tanjabtim 2027: Sorotan Utama, "Dorong Pembangunan Fasilitas Kesehatan"

DPRD Fraksi PAN Setujui APBD Tanjabtim 2027: Sorotan Utama, "Dorong Pembangunan Fasilitas Kesehatan"

Tanjabtim-Jambi | mapikornews.com —Paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Laporan Banggar terhadap Ranperda APBD 2027, berlangsung di Gedung DPRD Komplek Perkantoran Bukit Benderang, pada Selasa 18 November 2026.

Rangkaian Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Hj. Zilawati, didampingi Wakil Ketua, Hasnibah dan Siti Aminah.

Dari Eksekutif dihadiri oleh Bupati Tanjabtim, Hj. Dillah Hikma Sari, serta unsur Forkopimda, Kepala OPD, dan sejumlah ASN administrator dalam lingkup Pemkab Tanjabtim.

Suasana sidang terasa khidmat ketika giliran Fraksi PAN mengawali penyampaian nya. Dengan suara tegas, runtut, dan penuh keyakinan, Firmansyah Ayusda menyampaikan Pandangan Akhir Fraksi PAN. Ia tidak membacakan naskah dengan datar. Ia menyampaikannya dengan penekanan yang jelas, jeda yang terukur, dan sikap yang menunjukkan kesungguhan politik Fraksi PAN dalam mengawal APBD 2027.

Mengawali penyampaiannya, Firmansyah Ayusda menyampaikan apresiasi atas pembahasan Banggar bersama TAPD yang telah berjalan secara bersama-sama. Ia menegaskan, Fraksi PAN memandang APBD sebagai instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen administrasi dan angka semata. APBD harus menjadi instrumen nyata untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Penyampaian itu disambut dengan perhatian penuh dari peserta sidang. Satu per satu, catatan Fraksi PAN diuraikan secara terstruktur, lugas, dan mudah dipahami.

Pertama, soal pendapatan daerah. Firmansyah Ayusda menyebutkan, pendapatan ditetapkan Rp 857.155.775.585, turun dari rancangan sebelumnya Rp 867.820.461.585. Dengan nada mengingatkan, ia meminta Pemda tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat, tetapi terus meningkatkan PAD melalui pembenahan pemungutan, pendataan wajib pajak, dan teknologi informasi.

Kedua, soal belanja daerah. Belanja mencapai Rp 912.152.678.825. Firmansyah Ayusda menegaskan agar setiap rupiah benar-benar bermanfaat, mengutamakan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, bukan kegiatan seremonial.

Ketiga, soal pendidikan. Anggaran Dinas Pendidikan turun dari Rp 268,13 Miliar menjadi Rp 249,62 Miliar. Dengan penekanan yang kuat, ia menyampaikan bahwa penurunan ini tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan. Fraksi PAN mendorong peningkatan sarana prasarana sekolah, perbaikan ruang kelas rusak, dan pemerataan guru di wilayah terpencil.

Keempat, soal kesehatan dan fasilitas kesehatan yang menjadi sorotan utama. Dengan intonasi yang paling tegas, Firmansyah Ayusda mengapresiasi kenaikan anggaran Dinas Kesehatan dari Rp 140,74 Miliar menjadi Rp 155,16 Miliar. Kenaikan itu, tegasnya, harus sejalan dengan kualitas pelayanan: ketersediaan obat, peningkatan fasilitas Puskesmas, rehabilitasi Pustu yang rusak, pemerataan tenaga medis, dan pelayanan RSUD Nurdin Hamzah. Masyarakat kurang mampu harus mudah mengakses layanan tanpa dipersulit administrasi. Pembangunan fasilitas kesehatan harus menjadi prioritas nyata, bukan sekadar tambahan anggaran di atas kertas.

Kelima, soal infrastruktur. Anggaran Dinas PUPR naik dari Rp 30,74 Miliar menjadi Rp 59,52 Miliar. Peningkatan itu harus diarahkan pada pembangunan jalan, jembatan, dan drainase secara merata di seluruh kecamatan. Pelaksanaan hendaknya dilakukan awal triwulan pertama atau kedua agar berkualitas, bukan menumpuk di akhir tahun.

Keenam, soal ekonomi rakyat. Firmansyah Ayusda mendorong kesejahteraan petani dan pekebun, penguatan perikanan dan peternakan, bantuan sarana produksi tepat sasaran, pembinaan UMKM, dan penguatan koperasi. Keberhasilan pembangunan bukan hanya dari serapan anggaran, tetapi dari meningkatnya pendapatan masyarakat.

Ketujuh, soal pengawasan. Fraksi PAN meminta seluruh OPD melaksanakan program sesuai perencanaan dan prinsip tata kelola yang baik. OPD harus berkoordinasi agar tidak tumpang tindih program, tepat waktu dan sesuai target, menjaga kualitas pekerjaan, dan transparan dalam pengadaan.

Menutup penyampaiannya, Firmansyah Ayusda menegaskan dengan suara mantap bahwa hasil pembahasan Banggar bersama TAPD harus menjadi komitmen bersama untuk dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bukan sekadar kesepakatan formal. Berdasarkan seluruh catatan tersebut, Fraksi PAN DAPAT MENYETUJUI hasil pembahasan Banggar terhadap Raperda APBD Tanjabtim 2027.

Penyampaian yang tegas, terstruktur, dan elegan itu membuat Pandangan Akhir Fraksi PAN menjadi dominan kepada kebutuhan kondisi real dilapangan yang dianggap mendasar dan urgen bersamaan menjadi perhatian Pemda yang sulit untuk dipungkiri. (Jdk)