18 November 2026 | Dilihat: 119 Kali

EMPAT TERSANGKA KORUPSI ADD-DD NEGERI TENGAH-TENGAH RESMI DITAHAN! KERUGIAN NEGARA DITAKSIR RP900 JUTA, KINI SIAP DISIDANGKAN

EMPAT TERSANGKA KORUPSI ADD-DD NEGERI TENGAH-TENGAH RESMI DITAHAN! KERUGIAN NEGARA DITAKSIR RP900 JUTA, KINI SIAP DISIDANGKAN

Ambon-Maluku | mapikornews.com – Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Tengah - Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Tahun Anggaran 2018 dan 2019, akhirnya memasuki babak penting. Empat orang tersangka resmi ditahan setelah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku menyerahkan para tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II berlangsung di Kantor Kejati Maluku, Rabu 18 / 11 / 2026, sekitar pukul 12.00 WIT. Keempat tersangka masing - masing berinisial AM, IL, SWU, dan FR.

Setelah menjalani pemeriksaan administrasi serta pemeriksaan kesehatan, keempat tersangka langsung dibawa ke tempat penahanan sekitar pukul 17.30 WIT.

Empat orang tersangka terdiri dari dua orang tersangka perempuan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan, sementara dua orang  tersangka laki laki  ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon.

Ketua Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, AKP Fredy Samale,kepada awak media mengakatakan benar  pelaksanaan tahap II sekaligus penahanan terhadap keempat orang tersangka tersebut.

“Ya, sudah dilakukan tahap II dan keempat tersangka langsung ditahan. Dua tersangka perempuan ditahan di Lapas Perempuan, sedangkan dua tersangka laki laki ditahan di Rutan,” ungkap Fredy kepada wartawan di Kantor Kejati Maluku.

KERUGIAN NEGARA DITAKSIR RP900 JUTA

Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan pengelolaan ADD dan DD Negeri Tengah - Tengah selama dua tahun anggaran, yakni 2018 dan 2019. Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyimpangan tersebut diperkirakan mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp900 juta.

Angka tersebut tentu menjadi perhatian serius, mengingat ADD dan DD merupakan sumber anggaran negara yang diperuntukkan bagi pembangunan negeri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan pelayanan publik di tingkat desa.

Dugaan penyimpangan terhadap dana publik bukan sekadar persoalan administrasi pemerintahan, melainkan menyangkut tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.

SEMPAT BOLAK - BALIK BERKAS, PENYIDIK LENGKAPI PETUNJUK JAKSA

Sebelum memasuki tahap II, perjalanan penanganan perkara ini sempat mengalami proses pengembalian berkas dari JPU kepada penyidik atau P-19.

Berkas perkara yang diserahkan penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku pada 5 Oktober 2026 sebelumnya dikembalikan oleh jaksa untuk dilengkapi dengan sejumlah petunjuk.

Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Maluku, AKBP Handy Senonugroho, sebelumnya menjelaskan bahwa penyidik harus memenuhi petunjuk JPU, termasuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap sejumlah saksi dan tersangka.

“Setelah seluruh petunjuk dipenuhi, berkas perkara akan segera kami kirimkan kembali kepada JPU untuk diteliti lebih lanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” jelas Handy sebelumnya.

Pemenuhan petunjuk tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan materi penyidikan guna memastikan kelengkapan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan.

BABAK BARU PENEGAKAN HUKUM, PUBLIK MENUNGGU PERSIDANGAN

Dengan dilaksanakannya tahap II, tanggung jawab penanganan perkara kini beralih kepada JPU Kejati Maluku untuk mempersiapkan proses penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ambon.

Langkah ini menjadi perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan keuangan negara, khususnya pengelolaan ADD dan DD yang seharusnya digunakan sebesar - besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Publik kini menantikan proses persidangan yang terbuka dan profesional, termasuk bagaimana JPU menguraikan konstruksi perkara, peran masing - masing tersangka, serta pembuktian dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp900 juta tersebut.

Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penahanan para tersangka. Pembuktian di persidangan harus dilakukan secara transparan, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah agar seluruh fakta hukum dapat terungkap.

Mapikornews.com - menegaskan bahwa setiap rupiah uang negara wajib dipertanggungjawabkan. Dana Desa bukan milik pribadi, melainkan amanah rakyat yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.Keempat tersangka tetap harus dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (MO-TIM)