Tanjabtim-Jambi | mapikornews.com —Paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD atas Laporan Banggar terhadap Ranperda APBD 2027 yang berlangsung di Gedung DPRD, Komplek Perkantoran- Bukit Benderang, Rabu, 18 November 2026.
Sidang Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hj. Zilawati, didampingi Wakil Ketua Hasnibah-Siti Aminah. Dari eksekutif hadir Bupati Tanjabtim Hj. Dillah Hikma Sari, unsur Forkopimda, Kepala OPD, dan sejumlah administrator ASN di lingkungan Pemkab Tanjabtim.
Mengawali Pandangan Fraksi Golkar yang disampaikan Alam Bakri menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Badan Anggaran DPRD yang telah melaksanakan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Ranperda APBD Tanjabtim Tahun Anggaran 2027. Pembahasan itu penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Fraksi Golkar setelah mencermati dan mempelajari Laporan Banggar, Alam Bakri menyampaikan lima poin penting sebagai berikut:
Pertama, PAD harus meningkat tanpa membebani masyarakat.
Fraksi Golkar mengharapkan Pemda Tanjabtim untuk melakukan skema peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui penggalian potensi daerah secara optimal, tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada masyarakat. Pengawasan dan pengelolaan sumber pendapatan daerah juga harus ditingkatkan agar target pendapatan yang telah ditetapkan dapat tercapai, jelasnya.
Peningkatan PAD bukan sekadar target angka, tetapi fondasi kemandirian fiskal daerah. Semakin kuat PAD, semakin berkurang ketergantungan daerah terhadap dana transfer, dan semakin besar ruang bagi Pemda untuk membiayai pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat Tanjabtim, ungkapnya.
Kedua, belanja daerah harus memberi manfaat langsung.
Fraksi Golkar meminta alokasi belanja daerah tahun 2027 benar-benar diarahkan pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Prioritas pembangunan tetap pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, perikanan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, infrastruktur harus merata dan berkeadilan.
Fraksi Golkar menghendaki agar pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Tanjabtim. Perhatian khusus perlu diberikan pada pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta fasilitas umum lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam menunjang aktivitas ekonomi dan sosial.
Keempat, pelayanan publik harus semakin baik.
Fraksi Golkar mendorong Pemda untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan pelayanan dasar lainnya. Tujuannya jelas, agar masyarakat memperoleh pelayanan yang layak, mudah dan merata, sebagaimana harapan publik, tandasnya.
Kelima, pelaksanaan APBD harus tepat sasaran dan diawasi.
Fraksi Golkar mengharapkan seluruh program dan kegiatan yang telah disepakati dalam APBD 2027 dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus terus ditingkatkan guna menghindari pemborosan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, ungkapnya mengingatkan.
Lebih aktual Alam Bakri mengemukakan, berdasarkan hasil pembahasan dan berbagai pertimbangan tersebut, Fraksi Golkar menyatakan dapat menerima Laporan Banggar DPRD terhadap Ranperda APBD Tanjabtim Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya diproses sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fraksi Golkar berharap seluruh catatan, saran, dan masukan yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian Pemda dalam pelaksanaan APBD 2027 demi terwujudnya pembangunan daerah yang merata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Tanjabtim, terang Alam Bakri, optimis. (Jdk)