Tanjabtim-Jambi | mapikornews.com —Bertahun-tahun masyarakat Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), hidup dalam kepungan debu. Saat cuaca panas, gumpalan debu beterbangan tak terhindarkan. Ribuan jiwa padat penduduk sekitar jalan, termasuk pengguna kendaraan roda dua, setiap hari merasakan ketidaknyamanan yang sama.
Menurut warga sekitar Andi penjual santan, kondisi ini sudah berlangsung hampir dua tahun. Bukan keluhan sesaat dan bukan persoalan sepele.
Diperkirakan sepanjang 5 kilometer jalan provinsi yang melintasi desa itu, aspal permukaan jalan terkelupas di beberapa titik vital. Saat cuaca panas, jalan yang dimaksud menjadi sumber gumpalan debu.
Bahu jalan membelah permukiman padat penduduk dan merupakan jalan alternatif menuju kantor pusat pemerintah pelayanan publik serta jalan utama menuju sekolah SDN 81/X Pematang Rahim, SMPN 19 Tanjung Jabung Timur, SMA Swasta, TK, dan Sanggar Belajar, yang harus dilalui ratusan siswa pelajar menghirup udara tidak sehat dalam meraih ilmu.
Pembiaran buruknya jalan dengan arus kendaraan tinggi siang malam ini, adalah ancaman serius terhadap kesehatan. Debu aspal yang terkelupas bercampur tanah dan sisa pembakaran kendaraan mengandung partikel halus PM10 dan PM2.5. Partikel ini tidak tersaring hidung, langsung masuk ke saluran pernapasan bawah dan paru-paru.
Kepala Desa Pematang Rahim, M. Dong, pada Rabu 18 November 2026, mengonfirmasikan kondisi tersebut dengan nada pasrah namun jujur. Pihaknya tidak dapat berbuat apa-apa, karena jalan itu adalah wewenang Pemerintah Provinsi Jambi.
Padahal suara masyarakat sudah disampaikan secara langsung, melalui forum resmi. Saat DPRD Provinsi Jambi Dapil 6 melaksanakan reses tatap muka di rumah Ketua Lembaga Adat pada awal tahun 2026 lalu, yang dihadiri seluruh elemen masyarakat, keluhan warga hanya satu, jalan itulah yang dikeluhkan.
Namun hingga di penghujung tahun ini, tidak ada tanda-tanda perbaikan, terang Kades.
Apa yang disampaikan Kades adalah fakta menegaskan, suara masyarakat sudah disampaikan melalui forum resmi reses. Sudah didengar langsung oleh wakil rakyat DPRD provinsi. Namun hingga kini, perbaikan yang diharapkan belum juga terlihat.
Menyikapi kondisi itu, Pemerintah Provinsi Jambi tampaknya terkesan tutup mata. Pembiaran penduduk setempat menghirup udara berdebu adalah pembiaran terhadap ancaman kesehatan ribuan jiwa penduduk.
Sebagaimana diketahui, negara berkewajiban menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan udara bersih sebagai bagian dari hak asasi manusia serta perlindungan kesehatan masyarakat. Kewajiban ini berakar pada UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta diperkuat pengakuan global Majelis Umum PBB atas hak lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan.
Pemprov Jambi harus hadir. Jangan biarkan warga Pematang Rahim -Mendahara Ulu terus menghirup debu atas jalan yang menjadi kewenangan provinsi sendiri. (Jdk)