Harga MBG Rp10 Ribu, Apiki Desak Standar Protein Diperketat dan Rantai Pasok Dibersihkan*
*Jakarta* – mapikornews.com
Aliansi Perdagangan dan Industri Kreatif Indonesia (Apiki) mengapresiasi peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun mendesak pemerintah segera membenahi kualitas menu agar target peningkatan gizi dan pencegahan stunting tercapai.
Ketua Umum Apiki Anto Suroto menyoroti efisiensi anggaran Rp10.000 per porsi yang di lapangan memaksa porsi protein hewani dipangkas. Salah satu yang viral adalah pemotongan satu ekor ayam menjadi 20–25 bagian.
“Apiki memahami adanya keterbatasan fiskal, tetapi pemenuhan kebutuhan protein anak tidak bisa dikompromikan. Anak butuh asupan yang cukup untuk tumbuh dan berkonsentrasi belajar,” kata Anto.
Apiki mendorong keterlibatan UMKM pemasok bahan pangan berjalan langsung tanpa intervensi pengelola dapur. Praktik “potongan” atau “titipan” dinilai merusak mutu MBG.
“Untuk menjadi makanan bergizi, kerja sama dengan mitra UMKM sayur mayur, telur, ayam, dan daging harus bebas dari istilah ‘potongan’ atau ‘titipan’ dari pihak pengelola Dapur MBG. Kalau masih ada praktik seperti itu, kualitas menu pasti anjlok. Biarkan UMKM menyuplai langsung sesuai standar, biar makanan anak bisa lebih berkualitas dan gizi anak benar-benar terpenuhi,” tegasnya.
Menurut Anto, SPPG yang telah lulus verifikasi standar penyelenggara dapur MBG sudah memiliki kapasitas menghitung biaya dan gizi menu secara profesional.
“Karena yang telah lulus Standar Penyelenggara Dapur MBG adalah yang sudah terverifikasi standarisasinya secara profesional, sudah bisa menghitung Harga Pokok Produksi (HPP) menu dan gizi makanan yang sudah ditetapkan Pemerintah bisa dipatuhi dan dijalankan,” ujarnya pada 7 Juni 2025.
Ia juga mengingatkan agar anggaran yang sudah ditetapkan pemerintah tidak dikurangi di tingkat pengelola. “Jangan sampai ada istilah potongan atau titipan karena sudah ditentukan anggaran dari Pemerintah,” kata Anto.
Apiki merekomendasikan tiga hal kepada Badan Gizi Nasional: mengevaluasi ulang standar porsi dan komposisi menu sesuai Angka Kecukupan Gizi Kemenkes; mengkaji skema penyesuaian anggaran atau cakupan penerima; serta memastikan pengadaan bahan pangan dari UMKM transparan.
“Masyarakat punya peran pengawasan dan monitoring, memberikan informasi yang positif agar dapat membantu Pemerintah terus meningkatkan standar menu yang berkualitas. Makanan Bergizi Gratis harus benar-benar bisa dirasakan penerima MBG dan berdampak pada generasi muda masa depan,” ujar Anto.
“Apiki siap menjadi mitra pemerintah dan SPPG dalam mencari solusi berkelanjutan. Tujuannya satu: memastikan MBG benar-benar bergizi, bukan hanya sekadar tersedia,” pungkasnya.
