Malteng | mapikornews.com — Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 pada sektor pendidikan di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Provinsi Maluku, khususnya anggaran lebih dari Rp 5 miliar untuk belanja mobiler sekolah, mulai menjadi sorotan dan diminta untuk tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi semata. Senin 14 September 2026.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Investigasi Korupsi (DPD LSM IIK) Kabupaten Maluku Tengah, Ahmat Sanaky, S.Sos minta Kapolres Maluku Tengah dan jajarannya, untuk memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah guna memastikan apakah seluruh proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, distribusi hingga penggunaan anggaran tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
Sanaky, mengatakan, sorotan ini mencuat karena nilai anggaran yang mencapai miliaran rupiah dinilai bukan angka kecil. Penggunaan uang negara sebesar itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik dari sisi volume pekerjaan, spesifikasi barang, harga satuan, pihak penyedia, mekanisme pengadaan, hingga sekolah - sekolah penerima mobiler.
Sanaky menegaskan, publik tentu berhak mengetahui: ke mana saja mobiler tersebut didistribusikan? Berapa jumlah barang yang dibeli? Berapa harga satuannya? Siapa penyedianya? Apakah barang yang dibeli sesuai spesifikasi dan kebutuhan sekolah?
Pertanyaan - pertanyaan tersebut menjadi penting untuk dijawab agar tidak muncul dugaan adanya penyimpangan dalam penggunaan DAK Pendidikan tahun 2024.
KAPOLRES DIMINTA JANGAN HANYA PERIKSA DI ATAS KERTAS.
Desakan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah bukan berarti menyimpulkan telah terjadi tindak pidana. Namun, pemeriksaan diperlukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara apabila ditemukan indikasi yang patut didalami.
Pihak Polres juga dinilai perlu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen perencanaan dan pengadaan, termasuk RKA / DPA, dokumen kontrak, HPS, proses pemilihan penyedia, berita acara serah terima, faktur, bukti pembayaran serta dokumen distribusi mobiler ke sekolah - sekolah.
Tidak kalah penting, pemeriksaan lapangan juga diperlukan untuk memastikan apakah barang yang tercatat dalam dokumen benar - benar ada, diterima sekolah dan sesuai dengan jumlah serta spesifikasi yang dibayarkan menggunakan uang negara.
JANGAN SAMPAI MILIARAN RUPIAH HANYA BERHENTI DI DOKUMEN.
Penggunaan DAK yang bersumber dari Keuangan Negara harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Karena itu, apabila terdapat perbedaan antara dokumen pengadaan dengan kondisi riil di lapangan, maka persoalan tersebut patut didalami lebih jauh oleh polres maupun auditor yang berwenang.
Sebaliknya, apabila seluruh proses pengadaan dan penggunaan anggaran telah sesuai aturan, pemeriksaan tersebut justru dapat menjadi momentum untuk membersihkan keraguan publik sekaligus memberikan kepastian bahwa anggaran pendidikan benar - benar digunakan sebagaimana mestinya.
DPD LSM IIK, sebagai Lembaga Pemerhati Korupsi, kami mendesak Kapolres dan jajarannya untuk tidak tebang pilih dalam menangani setiap informasi maupun laporan terkait pengelolaan anggaran daerah.
“Uang Negara bukan milik pejabat, melainkan uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan,” menjadi pesan penting dalam mengawal penggunaan DAK Pendidikan tahun 2024 tersebut, tutupnya.
Hingga berita ini naik tayang pihak - pihak terkait masih perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai realisasi DAK tahun 2024 lebih dari Rp5 miliar untuk belanja mobiler sekolah, termasuk rincian pengadaan dan distribusinya.
Publik menunggu: apakah anggaran miliaran rupiah tersebut benar - benar terealisasi sesuai peruntukannya, atau justru menyimpan persoalan yang harus dibongkar melalui pemeriksaan pihak kepolisian.
Media mapikornews.com - membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak - pihak yang disebutkan dalam pemberitaan. (MO-AH).
