Malteng | mapikornews.com – Penanganan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan Negeri Layeni, Kecamatan TNS, Kabupaten Maluku Tengah, kembali menjadi sorotan publik. Tim Peduli Masyarakat Negeri Layeni mendesak Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah agar segera menuntaskan dan menyerahkan hasil uji petik investigasi kepada Kejaksaan Negeri Masohi. Rabu 11 November 2026.
Desakan tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, permintaan hasil pemeriksaan oleh pihak kejaksaan disebut telah disampaikan sejak beberapa bulan lalu. Namun hingga November 2026, hasil uji petik investigasi yang dinantikan belum juga diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Masohi.
Penanggung jawab Tim Peduli Masyarakat Negeri Layeni, Phlipus Kelelufna, kepada Mapikornews.com melalui sambungan telepon seluler mengatakan, pihaknya baru saja menggelar rapat internal tim dan menyepakati untuk kembali mendatangi Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah guna mempertanyakan perkembangan serta kepastian penyelesaian hasil pemeriksaan tersebut.
"Kami baru selesai rapat tim. Dalam rapat tersebut, kami sepakat untuk kembali ke Inspektorat mempertanyakan kelanjutan hasil uji petik investigasi di Negeri Layeni. Sebab, sudah sekian bulan surat permintaan dari kejaksaan disampaikan kepada Inspektorat, tetapi sampai sekarang hasilnya belum juga diserahkan ke Kejaksaan Negeri Masohi," ungkap Kelelufna.
Ia menegaskan, persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan tanpa kepastian. Apalagi, waktu terus berjalan dan tahun anggaran 2026 hampir berakhir, sementara masyarakat masih menunggu kejelasan atas laporan dugaan penyimpangan yang telah disampaikan.
"Oleh karena itu, sehari dua ini kami akan turun langsung ke Inspektorat untuk mempertanyakan persoalan ini. Kami ingin mengetahui sejauh mana prosesnya dan kapan hasil uji petik investigasi tersebut diserahkan kepada kejaksaan," tegasnya.
INSPEKTORAT SEBUT GELAR PERKARA SUDAH DILAKUKAN, TINGGAL MENUNGGU PERHITUNGAN KERUGIAN
Sementara itu, berdasarkan keterangan pihak Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah melalui Irbansus kepada Mapikornews.com beberapa waktu lalu di ruang pertemuan Irbansus, disampaikan bahwa proses gelar perkara terkait dugaan penyimpangan di Negeri Layeni telah selesai dilaksanakan.
Gelar perkara tersebut, menurut keterangan Irbansus, turut melibatkan Kepala Pemerintahan Negeri Layeni, Roy Marten Tewernussa, bersama Sekretaris dan Bendahara Negeri Layeni.
Pihak Inspektorat juga menyampaikan bahwa proses tersebut tinggal menunggu hasil akhir perhitungan kerugian sebelum hasil pemeriksaan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Masohi, sesuai surat permintaan dari pihak kejaksaan.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: sudah sejauh mana proses perhitungan kerugian dilakukan, apa kendala yang menyebabkan penyelesaian hasil pemeriksaan belum tuntas, dan kapan hasilnya secara resmi diserahkan kepada aparat penegak hukum ?
KETUA DPD LSM IIK: JANGAN BIARKAN PROSES HUKUM BERLARUT - LARUT
Terpisah, Ketua DPD LSM Indonesian Investigasi Korupsi (IIK) Kabupaten Maluku Tengah, Ahmat Sanaky, turut angkat bicara. Ia mendesak Kepala Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah beserta jajarannya agar segera menyelesaikan seluruh tahapan pemeriksaan dan menyerahkan hasil temuan uji petik investigasi kepada Kejaksaan Negeri Masohi.
Menurut Sanaky, hasil pemeriksaan Inspektorat sangat penting untuk memberikan kepastian terhadap laporan masyarakat. Karena itu, jangan sampai proses yang telah berjalan berbulan - bulan justru menimbulkan tanda tanya dan mengurangi kepercayaan publik terhadap keseriusan penanganan laporan dugaan penyimpangan keuangan negeri.
"Inspektorat harus segera menyerahkan hasil temuan uji petik investigasi kepada kejaksaan agar proses hukum dapat dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Biarlah aparat penegak hukum memprosesnya secara profesional dan apabila perkara memenuhi unsur serta bukti yang cukup, dilanjutkan ke persidangan," tegas Sanaky.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap pihak yang disebut dalam laporan tetap harus dihormati hak hukumnya dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
"Ini masih dugaan dan harus tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Karena itu, biarlah proses hukum berjalan dan diuji melalui mekanisme peradilan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui apakah laporan Tim Peduli Masyarakat Negeri Layeni memiliki dasar dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak," ujarnya.
PUBLIK MENUNGGU KEPASTIAN, INSPEKTORAT DIMINTA TERBUKA
Persoalan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan negeri bukan sekadar urusan administratif antara pelapor dan instansi pemeriksa. Ini menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana keuangan negeri dikelola serta bagaimana laporan dugaan penyimpangan ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang.
Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan hasil uji petik investigasi, termasuk kepastian penyelesaian perhitungan kerugian dan penyerahan dokumen pemeriksaan kepada Kejaksaan Negeri Masohi.
Masyarakat tidak membutuhkan janji penyelesaian yang terus tertunda, melainkan kepastian proses dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, perhatian publik tertuju pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah. Apakah hasil uji petik investigasi Negeri Layeni segera diserahkan kepada kejaksaan, atau masyarakat kembali harus menunggu tanpa kepastian ?. (MO-AH)
Mapikornews.com - akan terus memantau perkembangan persoalan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan keterbukaan informasi publik.
