Pangkalpinang | mapikornews.com — Anggaran sebesar Rp. 17.694.000.000 yang dialokasikan untuk proyek pembangunan gedung kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pangkalpinang telah menjadi sorotan tajam. Proyek ini hingga saat ini masih mangkrak, menyisakan kegagalan yang mencoreng nama BPJS Kesehatan dan mengecewakan harapan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih baik, Selasa (23/1/2024).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tim Aliansi Wartawan Muda Bangka Belitung (AWAM BABEL), proyek ini dimulai dengan peletakan batu pertama pada tanggal 21 Juli 2023 oleh Wali Kota Pangkalpinang, Dr. H. Maulan Aklil, S.I.P., M.Si. Namun, hingga hari ini, Senin (22/1/2024), proyek tersebut baru selesai pada tahap tiang bangunan saja. Padahal, dalam kontrak pekerjaannya yang diterbitkan dengan Nomor Kontrak.261/KTR/0623003/SPK/PTMKP/BPJS-KES/VI/2023, masa kerjanya ditetapkan selama 200 hari kalender.

Proyek senilai 17 miliar lebih tersebut dikerjakan oleh PT. MULYA KREATIF PERKASA dengan konsultan perencana dari CV. REKA ADICIPTA CONSULTANT dan manajemen kontruksi dari CV. PRAMBANAN. Meskipun anggaran yang sangat besar telah dialokasikan, proyek ini tidak kunjung selesai, meninggalkan pertanyaan besar terkait manajemen dan pengawasan proyek oleh pihak terkait.

Tim AWAM BABEL mencoba melakukan penelusuran di lokasi proyek dan menemukan bahwa papan plang proyek sudah tidak ada, meskipun pekerjaan belum selesai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap transparansi dan akuntabilitas proyek pembangunan.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Pelayanan BPJS Kesehatan Pangkalpinang, Tri Wibowo, menyampaikan informasi bahwa pihak BPJS Kesehatan telah memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan denda administratif kepada pihak kontraktor yang terkendala dalam menyelesaikan proyek sesuai dengan kontrak.

“Dalam penyelenggaraan pembangunan gedung kantor kami, telah melalui berbagai proses yang secara bertahap dan memenuhi standar ketentuan dan persyaratan yang berlaku dalam proses pengadaan jasa konstruksi bangunan,” ungkap Tri Wibowo.

Meski demikian, pemberian sanksi administratif belum mampu mempercepat penyelesaian proyek yang menjadi harapan banyak pihak, termasuk masyarakat yang berharap dapat menikmati pelayanan kesehatan yang lebih baik melalui fasilitas yang representatif.

Sebagai tanggapan terhadap situasi ini, BPJS Kesehatan Pangkalpinang menyatakan bahwa penyedia atau developer pembangunan gedung yang melaksanakan kegiatan konstruksi bersedia memenuhi kewajiban untuk melakukan perbaikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

Namun, meski pihak BPJS Kesehatan telah mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti keterlambatan proyek, hal ini masih menimbulkan pertanyaan besar terkait proses pengadaan jasa konstruksi dan mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan dalam proyek tersebut.

Sebagai informasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan proyek konstruksi, penyedia jasa konstruksi harus mematuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Di samping itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 01 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) juga memberikan pedoman terkait proses pengadaan jasa konstruksi.

Dalam konteks pembangunan gedung publik seperti kantor BPJS Kesehatan, aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran menjadi sangat krusial. Proyek yang mangkrak menunjukkan adanya kegagalan dalam manajemen proyek, pengawasan, dan pelaksanaan kontrak yang dapat merugikan pihak BPJS Kesehatan dan juga masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.

Tim AWAM BABEL berharap agar pihak terkait segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek ini dan menghindari pemborosan anggaran yang dapat berdampak negatif pada pelayanan kesehatan masyarakat. Pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap manajemen proyek, pelaksanaan kontrak, dan efektivitas pengawasan menjadi sangat penting agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

Sebagai langkah awal, transparansi penuh dan keterbukaan informasi terkait proyek ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa proyek ini dapat diselesaikan dengan baik. Seiring dengan itu, peningkatan sistem pengawasan, evaluasi kinerja kontraktor, dan penerapan sanksi yang efektif perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan proyek-proyek konstruksi yang dikelola oleh instansi pemerintah.

Akhirnya, situasi ini juga harus menjadi pelajaran berharga bagi BPJS Kesehatan dan instansi terkait dalam menyusun kebijakan, merancang kontrak, dan mengelola proyek-proyek pembangunan guna memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat. Keberhasilan proyek-proyek tersebut akan berdampak positif pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (RF)