Tanjabtim-Jambi | mapikornews.com — Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), yang berlangsung di Gedung DPRD, Komplek Perkantoran-Bukit Benderang, Selasa, 23/06/26, dengan agenda utama keseluruhan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tanjabtim Tahun Anggaran 2025.
Rangkaian sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Hasnibah didampingi Siti Aminah serta para Anggota DPRD yang dinyatakan memenuhi kuorum.
Dari Eksekutif tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Sapril, unsur Forum Pimpinan Daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta jajaran aparatur sipil negara lingkup Pemkab Tanjabtim.
Farhan Sirajuddin Yusuf dari Fraksi Demokrasi Keadilan, mengawali penyampaiannya menyatakan apresiasi sekaligus sejumlah catatan penting yaitu terkait pelayanan publik, fraksi ini menyoroti kinerja RSUD Nurdin Hamzah yang dinilai belum optimal.
Masyarakat masih mengeluhkan keterbatasan ketersediaan obat, belum lengkapnya dokter spesialis, minimnya peralatan medis, serta tingginya angka rujukan pasien ke rumah sakit luar daerah.
"Kondisi ini berlangsung selama lima tahun tanpa perbaikan yang signifikan. Hal ini menurunkan mutu pelayanan dan juga berpotensi mengurangi pendapatan rumah sakit. Kami meminta penjelasan mengenai kendala yang dihadapi dan langkah konkret yang telah diambil," tegas Farhan.
Lebih lanjut, Fraksi ini juga menghitung besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 yang mencapai Rp81.827.064.542,38.
Nilai yang sangat besar ini dinilai bertolak belakang dengan kondisi kebutuhan daerah. “Apakah menyebabkan perencanaan yang belum matang atau kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai target?” tanyanya.
Selain itu, disampaikan juga saran agar efisiensi proses lelang dan pengadaan ditingkatkan, evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap OPD penghasil pendapatan agar target Pendapatan Asli Daerah tercapai secara maksimal, serta alokasi anggaran lebih diprioritaskan bagi sektor perekonomian rakyat, pertanian, perkebunan dan pelayanan dasar.
Di akhir penampilannya, Fraksi Demokrasi Keadilan berharap pelaksanaan anggaran tidak hanya memenuhi aturan administrasi, namun benar-benar memberikan dampak nyata bagi keadilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tanjung Jabung Timur, pungkas Farhan. (Jdk)
