Pulau Buru-Maluku | mapikornews.com — Bupati Kabupaten Buru Ikram Umasugi SE. bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara resmi memulai rangkaian kegiatan persiapan operasional Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di kawasan Gunung Botak, jalur H. Selasa (9/6/2026).
Langkah ini menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya tata kelola pertambangan yang lebih tertib, aman, dan menyejahterakan masyarakat lokal.
Dalam sambutannya Bupati Buru Ikram Umasugi, disambut antusias oleh ratusan warga, Bupati Buru menyampaikan instruksi tegas terkait mekanisme operasional di lapangan. Beliau mengimbau seluruh masyarakat yang akan beraktivitas di kawasan IPR untuk segera mendaftarkan diri melalui 10 koperasi yang telah resmi memiliki izin.
"Pemerintah ingin memastikan semuanya terorganisir dengan baik. Saya minta kepada seluruh masyarakat agar bergabung dalam 10 koperasi yang sudah memiliki legalitas. Ini penting sebagai wadah koordinasi dan perlindungan hak-hak penambang," tegas Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan kebijakan keberpihakan kepada putra daerah sebagai prioritas utama dalam organisasi penambang. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kekayaan alam di wilayah Buru memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.
"Kita prioritaskan putra daerah dalam organisasi penambang ini. Adapun bagi saudara-saudara kita yang datang dari luar daerah, kami mewajibkan untuk melengkapi administrasi kependudukan menjadi warga Pulau Buru terlebih dahulu agar terdata dengan jelas," jelasnya.
Menanggapi kekhawatiran warga mengenai kerumitan birokrasi, Bupati memberikan jaminan bahwa pemerintah akan membuka akses seluas-luasnya. Beliau berjanji akan memberikan kemudahan dalam proses pengurusan administrasi bagi seluruh pihak yang berniat mengikuti aturan legalitas yang telah ditetapkan.
" Saya telah menginstruksikan dinas terkait untuk memberikan kemudahan dan pelayanan cepat bagi masyarakat yang ingin mengurus kelengkapan dokumen. Kami ingin transisi menuju pertambangan rakyat yang legal ini berjalan tanpa hambatan birokrasi yang memberatkan rakyat," tambahnya.
Acara ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan Gunung Botak sambil tetap menggerakkan roda ekonomi rakyat. Dengan resmi dimulainya tahapan ini, masyarakat kini menatap masa depan yang lebih pasti, di mana Gunung Botak menjadi tumpuan ekonomi yang sah, terorganisir, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Pulau Buru. (NB)
