Maluku Tengah | mapikornews.com — Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi vertikal untuk mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah kepulauan.
Hal tersebut menjadi fokus kunjungan kerja Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, ke sejumlah instansi teknis di Maluku, yakni Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Maluku, serta Balai Wilayah Sungai Maluku. Senin, 10/08/2026
Dalam pertemuan dengan jajaran keimigrasian, Pemkab Maluku Tengah mendorong penguatan pelayanan yang mampu menjawab karakteristik daerah kepulauan, termasuk mobilitas masyarakat, pariwisata, investasi, dan konektivitas antar wilayah. Kawasan strategis seperti Banda menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan dukungan tata kelola pelayanan keimigrasian yang responsif terhadap perkembangan mobilitas orang dan aktivitas ekonomi.
Di sektor perumahan dan permukiman, koordinasi diarahkan pada penyediaan hunian layak, penanganan kawasan kumuh, dan peningkatan sanitasi. Pada 2026, Maluku Tengah memperoleh alokasi 1.612 unit Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang tersebar di sejumlah kecamatan. Untuk 2027, Pemkab telah mengusulkan 1.059 unit dan terus melakukan koordinasi agar dukungan program dapat diperluas sesuai kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, bersama Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Maluku, pembahasan mencakup dukungan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk Sekolah Rakyat, pembangunan reservoir dan IPAL, serta penguatan program Pamsimas dan Sanimas. Perhatian juga diberikan pada kebutuhan infrastruktur dasar dan langkah antisipatif menghadapi potensi dampak El Nino.
Khusus wilayah Kepulauan Banda, Pemkab mendorong solusi jangka panjang terhadap kebutuhan air bersih melalui penguatan sumber air di Banda Besar. Pada 2027, direncanakan dukungan penyediaan sumur bor di Banda Neira dan Banda Besar sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan air masyarakat.
Koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Maluku juga diarahkan pada percepatan pengelolaan sumber daya air. Sejumlah usulan Maluku Tengah telah mendapat tindak lanjut pada 2026, antara lain pembangunan jaringan irigasi di Seram Utara Seti dan Seram Utara Kobi serta Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Amahai dan Teon Nila Serua. Pembahasan turut mencakup penanganan talud di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, serta kebutuhan infrastruktur di kawasan Pelabuhan dan Pasar Banda.
Untuk wilayah Pulau Rhun dan Pulau Ay, perhatian diarahkan pada penguatan akses air bersih dalam menghadapi ancaman kekeringan. Pada 2027, sejumlah program yang disiapkan BWS Maluku antara lain pengembangan JIAT dan jaringan tersier serta program Water Security for Small Island Development melalui pembangunan ABSAH di Pulau Rhun dan Pulau Ay.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Maluku Tengah, Rahmat, SH., M.Si., mengatakan rangkaian kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan berbagai kebutuhan strategis masyarakat mendapat ruang koordinasi dan dukungan dari pemerintah pusat maupun instansi terkait.
“Yang ingin dibangun adalah koordinasi yang konkret dan berkelanjutan. Pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan berdasarkan kondisi riil di lapangan, kemudian bersama instansi terkait mencari solusi dan memastikan program yang ada dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Rahmat.
Menurutnya, karakteristik Maluku Tengah sebagai daerah kepulauan membutuhkan pola pembangunan yang tidak seragam, tetapi mempertimbangkan kondisi geografis, keterjangkauan pelayanan, kebutuhan masyarakat, serta potensi masing-masing wilayah.
“Air bersih, hunian layak, sanitasi, irigasi, pelayanan publik, hingga konektivitas merupakan bagian yang saling berkaitan. Karena itu, Pemkab Maluku Tengah terus membangun kolaborasi lintas sektor agar pembangunan tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga memperkuat ketahanan dan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang,” jelasnya.
Rangkaian koordinasi tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemkab Maluku Tengah untuk membangun sinergi yang konstruktif dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan. (MoL)
