Bangko-Jambi | mapikornews.com — Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menuntaskan persoalan legalitas kepemilikan tanah masyarakat. Komitmen ini ditandai dengan optimalisasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang dianggap sebagai kunci kesejahteraan warga di Bumi Tali Undang Tambang Teliti.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Merangin Tahun 2026. Rapat strategis ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Merangin, Kamis (12/11/2026).
Dalam agenda penting ini, Bupati tidak bekerja sendiri. Ia menggandeng Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni, Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Merangin, Nur Adi Kusno, serta perwakilan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan untuk mengawal percepatan reforma agraria agar tepat sasaran dan tepat waktu.
Dalam paparannya, Bupati M. Syukur menyoroti urgensi program TORA sebagai instrumen krusial untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan warga. Ia mengakui bahwa program ini memiliki sejarah panjang dengan dinamika tersendiri di tingkat daerah.
"Program TORA ini sebenarnya sudah lama, tapi memang belum sedikit maksimal di daerah. Kendala sebelumnya sering kali terkait siapa yang menganggarkan fasilitas tersebut di daerah, antara pemerintah daerah atau pemerintah pusat," ujar M. Syukur menjelaskan hambatan birokrasi yang sempat terjadi di masa lalu.
Namun, kini Pemerintah Kabupaten Merangin berkomitmen penuh memastikan status kepemilikan lahan warga memiliki kekuatan hukum yang jelas. Cakupan legalisasi ini pun luas, meliputi wilayah perkampungan, fasilitas umum (fasum), tempat ibadah, hingga areal pertanian dan perkebunan rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
Bupati juga memberikan atensi khusus pada peran Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia menekankan pentingnya pelibatan BPN sebagai rujukan utama dalam melakukan identifikasi pertanahan secara akurat dan terukur setiap tahunnya, guna menghindari tumpang tindih klaim lahan di kemudian hari.
Poin paling tegas dari rapat ini adalah peringatan mengenai pengamanan aset. Bupati mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan lahan yang telah dilegalkan. Oleh karena itu, ia menginstruksikan pelibatan aparat penegak hukum dalam pengawasannya.
"Kita perlu menjaga dan mengawal program ini agar jangan sampai lahan yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat ini berpindah tangan atau diserobot pihak luar. Oleh karena itu, program ini juga akan melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan proses identifikasi berjalan transparan dan akuntabel," tegasnya.
Langkah pelibatan kepolisian dan kejaksaan ini diharapkan mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat, sekaligus memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang berniat mengeksploitasi celah hukum dalam pertanahan. Dengan adanya kepastian hukum melalui sertifikat tanah, masyarakat Merangin diharapkan tidak hanya memiliki aset yang sah, tetapi juga memiliki akses yang lebih baik terhadap permodalan dan pembangunan ekonomi di tahun 2026 dan seterusnya. (Dam)
