Bangko-Jambi | mapikornews.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah. Langkah strategis ini dilakukan melalui pemanfaatan data akurat berdasarkan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) serta upaya reklamasi lahan pertanian yang terdampak aktivitas pertambangan ilegal.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Ekspose Hasil Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten Merangin Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Kantor Dinas PUPR Merangin, Kamis (12/11/2026).
Rakor dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni, yang membacakan Segala tertulis Bupati Merangin, M. Syukur.
Dalam arahannya, Bupati M. Syukur menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan strategis yang menjadi fondasi utama bagi masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Oleh karena itu, ketersediaan, akses, serta pemanfaatan pangan harus ditentukan oleh data yang valid hingga tingkat tapak.
“Peta FSVA ini bukan sekedar dokumen atau gambaran kondisi wilayah, melainkan harus menjadi kompas dan dasar dalam menentukan arah kebijakan serta program pembangunan ketahanan pangan di Merangin,” tegas Sekda Zulhifni membacakan Arah Bupati.
Untuk mengoptimalkan peta tersebut, Pemkab Merangin mengeluarkan empat instruksi utama bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pertama, OPD terkait wajib menyediakan data yang akurat dan akuntabel. Kedua, hasil pemetaan harus dijadikan acuan prioritas penanganan daerah rawan pangan. Ketiga, koordinasi harus diperkuat dari tingkat kabupaten hingga desa untuk menerjemahkan konseptualisasi ke dalam program yang tepat sasaran. Keempat, program ketahanan pangan harus diintegrasikan dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan pencegahan stunting.
Di sisi lain, atensi khusus juga diarahkan pada sektor pertanian pangan. Merangin tercatat memiliki 7.000 hektar sekitar lahan sawah, dengan konsentrasi terbesar yang membentang di wilayah Sungai Manau Lamo, meliputi Kecamatan Renah Pembarap, Sungai Manau, hingga Pangkalan Jambu.
Namun, lumbung pangan ini menghadapi ancaman serius akibat kerusakan lingkungan dari aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Menyikapi kondisi tersebut, Pemkab Merangin tidak tinggal diam. Pemerintah sukses mereklamasi sejumlah lokasi bekas tambang PETI dan mengubahnya kembali menjadi lahan persawahan produktif melalui metode penimbunan lubang galian.
Keberhasilan ini salah satunya terlihat di Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap, yang kini kembali menunjukkan hasil pertanian yang menggembirakan.
Meski demikian, Bupati M. Syukur memberikan peringatan keras agar kerusakan serupa tidak terulang di masa depan.
“Sawah yang sudah terlanjur rusak karena PETI telah kita reklamasi. Namun pesan pentingnya, bagi lahan sawah yang saat ini masih utuh dan belum tersentuh, jangan sampai dirusak atau beralih fungsi,” pungkas Bupati. (Bendungan)
