19 November 2026 | Dilihat: 124 Kali

SKANDAL HAK TENAGA KERJA RSUD MASOHI! KONTRAK TAHUNAN DIDUGA TAK SESUAI REALISASI GAJI, PEKERJA MENGAKU HANYA TERIMA Rp 650 RIBU

SKANDAL HAK TENAGA KERJA RSUD MASOHI! KONTRAK TAHUNAN DIDUGA TAK SESUAI REALISASI GAJI, PEKERJA MENGAKU HANYA TERIMA Rp 650 RIBU

Malteng | mapikornews.com – Dugaan persoalan ketenagakerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, kembali menjadi sorotan. Kali ini, sejumlah tenaga kesehatan yang berstatus tenaga kontrak tahunan mengeluhkan dugaan ketidaksesuaian pembayaran gaji dengan nilai yang tercantum dalam surat perjanjian kontrak kerja.

Bahkan, para tenaga kerja tersebut mengungkapkan adanya dugaan ketidaktransparanan pihak manajemen RSUD Masohi dalam memberikan dokumen kontrak kerja maupun rincian pembayaran gaji kepada para pekerja. Kamis 19 November 2026.

Berdasarkan laporan pengaduan sejumlah tenaga kesehatan kepada media mapikornews.com, mereka mengaku bahwa dalam kontrak kerja tahun 2025 secara jelas tercantum besaran honor atau gaji sebesar Rp1.500.000 per bulan. Namun, dalam realisasi pembayaran, mereka mengaku hanya menerima Rp 650.000.

Ironisnya, menurut pengakuan para pekerja, hingga saat ini mereka tidak pernah diberikan slip gaji maupun rincian tertulis yang menjelaskan dasar pengurangan pembayaran tersebut.

"Kami ini tenaga kontrak tahunan. Dalam surat kontrak tahun 2025 jelas tertulis gaji Rp1.500.000 per bulan. Tetapi ketika menerima pembayaran, kami hanya diberikan Rp650.000. Kami juga tidak pernah diperlihatkan rincian atau slip gaji," ungkap salah satu tenaga kesehatan kepada Mapikornews.com.

Lebih jauh, mereka mengungkapkan bahwa proses penandatanganan dokumen pembayaran diduga tidak dilakukan secara transparan. Menurut pengakuan mereka, bendahara hanya memperlihatkan lembaran yang memuat nama untuk ditandatangani, sementara isi maupun rincian dokumen tersebut tidak diperlihatkan secara utuh.

KONTRAK TAHUN 2026 DIDUGA TAK PERNAH DISERAHKAN KEPADA PEKERJA

Persoalan tidak berhenti pada pembayaran gaji tahun 2025. Para tenaga kesehatan tersebut juga mengungkapkan adanya persoalan serius terkait kontrak kerja tahun 2026.

Mereka mengaku tidak diberikan kesempatan untuk membaca secara utuh isi surat kontrak sebelum diminta membubuhkan tanda tangan. Bahkan, menurut pengakuan mereka, hingga saat ini pihak RSUD Masohi belum menyerahkan salinan surat perjanjian kontrak kerja tahun 2026 kepada masing - masing tenaga kerja.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keterbukaan manajemen rumah sakit dalam menjalankan hubungan kerja dengan tenaga kontrak tahunan.

Bagaimana mungkin seorang pekerja diminta menandatangani dokumen perjanjian kerja, sementara isi perjanjian tersebut tidak diperlihatkan secara utuh dan salinannya tidak diberikan kepada pihak yang menandatangani?

Padahal, surat perjanjian kerja merupakan dokumen penting yang menjadi pegangan pekerja maupun pemberi kerja untuk mengetahui hak, kewajiban, masa kerja, besaran upah, serta ketentuan lain yang telah disepakati.

GAJI DIKABARKAN BERGANTUNG PADA PENDAPATAN BPJS, MANAJEMEN DIMINTA BUKA - BUKAAN

Para tenaga kesehatan tersebut juga mengaku memperoleh informasi bahwa pembayaran gaji mereka saat ini bergantung pada hasil pendapatan rumah sakit dari BPJS Kesehatan.

Informasi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh manajemen RSUD Masohi. Sebab, apabila benar terdapat perubahan mekanisme pembayaran atau besaran upah, maka harus ada dasar hukum, ketentuan kontrak, serta penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai tenaga kesehatan yang setiap hari menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat justru berada dalam ketidakpastian mengenai hak dasar mereka sebagai pekerja.

Para pekerja menegaskan bahwa status mereka adalah tenaga kontrak tahunan berdasarkan surat keputusan atau perjanjian kontrak, bukan tenaga harian lepas (THL).

Karena itu, mereka mempertanyakan dasar kebijakan yang menyebabkan pembayaran gaji tidak sesuai dengan nominal yang menurut mereka tercantum dalam kontrak kerja.

DINAS TENAGA KERJA JANGAN CUMAN DIAM, DIMINTA TURUN TANGAN

Atas persoalan tersebut, para tenaga kesehatan meminta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tengah segera turun tangan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap sistem pengupahan serta administrasi kontrak kerja di RSUD Masohi.

Mereka meminta agar instansi terkait tidak hanya menerima laporan secara administratif, tetapi juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap dokumen kontrak tahun 2025 dan 2026, daftar pembayaran gaji, slip upah, serta mekanisme penandatanganan dokumen oleh para pekerja.

Ada sejumlah hal yang perlu mendapatkan penjelasan resmi dari pihak manajemen RSUD Masohi:

Mengapa gaji yang menurut pekerja tercantum sebesar Rp1.500.000 dalam kontrak tahun 2025 justru direalisasikan hanya Rp650.000?

Apa dasar hukum dan dasar administrasi atas perbedaan nominal pembayaran tersebut?

Mengapa pekerja mengaku tidak diberikan slip gaji maupun rincian pembayaran?

Mengapa salinan kontrak kerja tahun 2026 tidak diberikan kepada tenaga kerja yang bersangkutan?

Apakah benar pembayaran gaji tenaga kontrak tahunan bergantung pada pendapatan BPJS Kesehatan, dan apa dasar ketentuan tersebut?

Apakah seluruh hak tenaga kerja telah dibayarkan sesuai perjanjian kerja dan ketentuan peraturan perundang - undangan?

JANGAN BIARKAN HAK PEKERJA TERABAIKAN!

Para tenaga kesehatan berharap Bupati Maluku Tengah, Dinas Tenaga Kerja, Inspektorat, serta pihak terkait memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.

Mereka tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya menginginkan kejelasan status kerja, transparansi isi kontrak, kepastian besaran gaji, serta pembayaran hak sesuai ketentuan yang berlaku.

"Yang kami minta sederhana. Berikan kepada kami surat kontrak kerja sebagai pegangan. Kami ingin mengetahui secara jelas hak dan kewajiban kami. Kami ini tenaga kontrak tahunan berdasarkan SK kontrak, bukan tenaga harian lepas. Karena itu, kami meminta Dinas Tenaga Kerja turun tangan menyelesaikan persoalan hak - hak kami," tegas perwakilan tenaga kesehatan tersebut.

Mapikornews.com menilai pengaduan ini perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif dan transparan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara isi kontrak dan realisasi pembayaran, maka pihak yang bertanggung jawab harus memberikan penjelasan serta melakukan penyelesaian sesuai ketentuan hukum.

Hak tenaga kerja bukan kemurahan hati pemberi kerja, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian dan peraturan perundang - undangan.

Hingga berita ini naik tayang, keterangan resmi dari manajemen RSUD Masohi terkait pengaduan para tenaga kontrak tersebut masih perlu dimintakan. Mapikornews.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Direktur RSUD Masohi maupun pihak Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah demi menjaga prinsip keberimbangan dan profesionalitas jurnalistik. (MO-AH)