Tanjabtim-Jambi | mapikornews.com — Tarik ulur proses penetapan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) periode 2024-2029, kini menjadi sorotan publik periode satu semester terakhir, dinamika politik yang terjadi justru menciptakan ketidakjelasan, kekosongan jabatan Ketua DPD menuai tanda tanya besar yang tak kunjung terjawab hingga kini.
Bermula pada November 2025, ketika Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, melalui Musyawarah Daerah (Musda), secara langsung menunjuk Dillah Hikma Sari, Bupati aktif Tanjabtim, sebagai Ketua DPD PAN Tanjabtim sekaligus Ketua Formatur.
Keputusan tersebut sempat menimbulkan reaksi beragam, namun yang menjadi perhatian utama adalah tidak adanya tindak lanjut yang jelas dalam penyusunan struktur kepengurusan. Hingga batas waktu yang ditentukan, konsolidasi formatur tidak kunjung terealisasi, sehingga posisi Ketua DPD tetap dalam status "kosong" atau belum definitif.
Situasi ini semakin mencuat pada Kamis, 30 April 2026, di Abadi Competion Center saat Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan, secara resmi mengukuhkan Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, Al Haris yang juga pejabat aktif, Gubernur Jambi beserta seluruh Ketua DPD-Sekretaris-Bendahara Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jambi.
Dalam agenda akbar tersebut, hanya DPD PAN Tanjabtim yang tampaknya pengecualian tanpa pelantikan atau pengukuhan. Hal ini menjadikan Tanjabtim sebagai satu-satunya wilayah yang masih mengalami kekosongan kepemimpinan partai, menciptakan kesan penuh misteri di mata publik.
Sepanjang periode ketidakjelasan ini, sejumlah nama silih berganti muncul dan hilang menjadi bahan perbincangan sebagai calon pengganti atau kandidat kuat. Mulai dari Zilawati, H. Ambo Tang, Jamil Akbar, M. Aris, Sumaryadi hingga terakhir nama yang digadang-gadang akan segera dilantik yaitu H. Asnawi. Namun, semua isu sederet nama-nama tersebut berakhir tanpa kepastian. Fenomena "muncul lalu hilang" ini tidak hanya menciptakan kebingungan di internal partai, tetapi juga membuat masyarakat dan pendukung merasa jenuh serta kecewa.
Proses politik yang seharusnya transparan dan terukur justru terkesan berjalan tanpa arah yang jelas Sekaligus penantian publik yang tak berujung. Kekosongan jabatan Ketua DPD selama enam bulan terakhir, tentu membawa dampak signifikan bagi organisasi:
1. Lumpuhnya Konsolidasi: Tanpa pimpinan yang jelas, roda organisasi berjalan lambat. Program kerja, pembinaan kader, dan koordinasi internal menjadi tidak optimal.
2. Potensi Perpecahan: Ketidakpastian kepemimpinan seringkali memicu munculnya kubu-kubu atau kelompok kepentingan yang dapat melemahkan soliditas partai.
3. Hilangnya Arah Strategis: PAN Tanjabtim yang memegang 15 kursi atau 50% dari total kursi di DPRD yang seharusnya menjadi kekuatan utama dalam menentukan arah kebijakan daerah. Namun, tanpa komando yang tegas, peran strategis di parlemen akan menjadi kurang maksimal.
Lebih dalam lagi, dinamika ini memberikan dampak psikologis yang buruk bagi persepsi publik: Preseden Buruk: Tarik ulur yang berlarut-larut menciptakan citra partai yang tidak tegas dan penuh manuver politik yang sulit dipahami, sering disebut sebagai "politik daging sapi" yang hanya mementingkan kepentingan elit.Kehilangan Edukasi Politik: Sebagai partai besar dengan representasi legislatif yang kuat, PAN seharusnya menjadi garda depan dalam memberikan contoh demokrasi yang sehat dan edukasi politik yang baik bagi masyarakat di Bumi "Sepucuk Nipah Serumpun Nibung". Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya.Risiko Kehilangan Kepercayaan: Ketidakjelasan ini memunculkan pesimisme di kalangan pendukung.
Ada kekhawatiran yang kuat bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, loyalitas pemilih akan tergerus dan berpotensi membuat mereka "hijrah" atau beralih dukungan ke partai politik lain yang dianggap lebih konsisten dan jelas arahnya.
Hingga berita ini diturunkan, alasan mendasar di balik kekosongan jabatan dan penundaan pengukuhan ini masih menjadi rahasia internal, yang hanya diketahui oleh petinggi partai.
Publik hanya bisa menunggu dan berharap agar segera ada kepastian yang membawa kejelasan, demi terciptanya stabilitas politik dan kepercayaan yang kembali terbangun. (Jdk)
