Tanjabtim-Jambi | mapikornews.com — Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), melalui Wakil Bupati, Muslimin Tanja, secara resmi menyampaikan Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Penyampaian ini berlangsung dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, yang digelar di Gedung DPRD Komplek Perkantoran Bukit Benderang, Rabu (23/07/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Zilawati, didampingi Wakil Ketua DPRD Hasnibah dan Siti Aminah.
Turut hadir dalam kesempatan ini unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran administrator ASN, serta seluruh anggota DPRD dari lima fraksi yang ada di parlemen daerah.
Dalam pembukaan jawaban Eksekutif, Wakil Bupati Muslimin Tanja menegaskan bahwa pandangan, saran, dan catatan kritis yang disampaikan seluruh fraksi menjadi bahan pertimbangan yang sangat berharga bagi Pemerintah Daerah.
Seluruh masukan tersebut akan menjadi landasan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan keuangan daerah, guna menjawab tantangan ekonomi dan fiskal yang dihadapi, serta mewujudkan visi pembangunan yang berkeadilan dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Tanjung Jabung Timur.
"Kami menyadari bahwa tantangan pengelolaan keuangan daerah saat ini menuntut langkah strategis, terukur, dan berorientasi pada kemandirian.
Oleh karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi prioritas utama, tanpa harus menambah beban berlebih kepada masyarakat," tegas Muslimin Tanja.
Pemerintah Daerah telah merumuskan empat pilar utama strategi optimalisasi pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2027: Pertama, Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
Pemerintah akan memperkuat sistem pemantauan dan penagihan, serta memanfaatkan teknologi informasi guna mempermudah akses wajib pajak sekaligus meminimalkan kebocoran penerimaan.
Kedua, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber PAD. Langkah ini mencakup pemutakhiran data potensi ekonomi daerah yang belum tergarap maksimal, serta penemuan sumber pendapatan baru yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan ketat terhadap potensi penerimaan juga akan diperkuat di setiap sektor. Ketiga, Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. Seluruh aset milik daerah akan dikelola secara profesional agar mampu memberikan nilai tambah ekonomi, baik melalui kerja sama pemanfaatan, sewa, maupun bentuk kemitraan lain yang sah dan menguntungkan kedua belah pihak. Keempat, Penguatan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
BUMD akan didorong untuk memiliki tata kelola perusahaan yang sehat, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik sekaligus keberlanjutan keuntungan, sehingga kontribusinya terhadap PAD dapat meningkat signifikan.
Menjawab sorotan tajam dari Fraksi PAN terkait dinamika pendapatan, besaran SILPA, dan rencana penyertaan modal, Wakil Bupati memberikan penjelasan rinci dan terbuka.
Terkait penurunan pendapatan transfer sebesar 1,89 persen dan penurunan total belanja daerah sebesar 1,28 persen, Pemerintah Daerah menjelaskan hal ini dipengaruhi oleh penyesuaian alokasi transfer dari pemerintah pusat serta langkah efisiensi yang dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar.
Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan instansi pusat guna memastikan ketersediaan dana transfer yang memadai, sekaligus mempercepat penggalian potensi pendapatan mandiri daerah.
Mengenai asumsi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp40 miliar, dijelaskan bahwa angka ini bukan target yang dikejar, melainkan konsekuensi alami dari pelaksanaan APBD yang dipengaruhi efisiensi belanja, keterlambatan penyelesaian kegiatan, maupun pelampauan target pendapatan.
Angka ini digunakan secara terukur sebagai komponen penerimaan pembiayaan untuk menjaga kesinambungan fiskal, dan akan disesuaikan kembali berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan 2026 serta ditetapkan melalui Perda.
Jika terdapat selisih, penyesuaian akan dilakukan pada tahap Perubahan APBD. Terkait rencana penyertaan modal sebesar Rp1 miliar, Pemerintah Daerah menegaskan alokasi ini telah melalui kajian mendalam.
Rincian kegiatan, sasaran manfaat, serta rencana pengembalian nilai investasi akan disampaikan secara lengkap dan transparan saat pembahasan bersama Badan Anggaran dan TAPD, guna menjamin tidak menjadi beban fiskal di masa mendatang melainkan memberikan kontribusi positif bagi ekonomi daerah.
Pemerintah Daerah juga menegaskan komitmennya untuk menjamin keselarasan antara usulan pembangunan masyarakat dengan alokasi anggaran yang tersedia.
Seluruh masukan yang berasal dari Musrenbang tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten, Rencana Kerja OPD, serta Pokok-pokok Pikiran DPRD telah melalui proses sinkronisasi dan verifikasi ketat.
"Kami tidak mengabaikan satu pun aspirasi yang disampaikan. Namun, dalam kondisi keterbatasan kapasitas fiskal, kami harus menetapkan skala prioritas berdasarkan urgensi kebutuhan masyarakat, kesiapan teknis pelaksanaan, serta kemampuan keuangan daerah," ujar Muslimin Tanja.
Usulan yang belum dapat diakomodasi sepenuhnya pada tahun 2027 akan dicatat dan dijadikan prioritas utama pada perencanaan tahun-tahun mendatang, seiring dengan peningkatan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi tinggi atas catatan kritis dan konstruktif Fraksi PAN.
Kami sepakat bahwa peningkatan PAD sebesar 3,6 persen harus diiringi dengan optimalisasi pemanfaatan aset dan tata kelola keuangan yang lebih baik, guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
Terkait alokasi belanja, Pemerintah berkomitmen memastikan setiap rupiah benar-benar berpihak pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Seluruh pertanyaan terkait penurunan pendapatan, asumsi SILPA, serta rincian penyertaan modal telah kami jelaskan secara rinci.
Kami juga memastikan penyusunan anggaran selaras dengan Musrenbang, Renja OPD, Pokok Pikiran Dewan, serta visi misi kepala daerah.
Pemerintah Daerah sepenuhnya sejalan dengan pandangan Fraksi Golkar yang menekankan pentingnya kemandirian fiskal, belanja yang berdampak langsung pada kesejahteraan, serta pemerataan infrastruktur.
Sementara untuk pembangunan infrastruktur, prioritas tetap diarahkan pada peningkatan kualitas jalan kabupaten, jembatan penghubung desa, jaringan irigasi pertanian, sarana air bersih, serta akses ekonomi di wilayah pedalaman dan pesisir.
Terhadap Fraksi NasDem, Pemerintah sepakat bahwa fokus utama anggaran harus diarahkan pada pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Rincian teknis program serta alokasi belanja modal akan disampaikan secara lengkap oleh OPD terkait.
Pemerintah Daerah menyambut baik dukungan Fraksi Gerindra untuk tetap konsisten menuntaskan visi misi kepala daerah dengan semangat "MERATA". Pemerintah sangat mengapresiasi catatan mendalam dari Fraksi Demokrasi Keadilan.
Seluruh poin masukan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan rancangan anggaran ini.
Di sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan, alokasi anggaran akan difokuskan pada peningkatan produktivitas, penyediaan sarana produksi, serta akses pasar yang lebih luas bagi petani dan nelayan.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, prioritas pada peningkatan sarana prasarana serta penurunan angka stunting tetap menjadi fokus utama.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga diperkuat melalui dukungan permodalan, pelatihan, pemasaran digital, dan kemudahan izin bagi pelaku UMKM.
Sementara tata kelola pemerintahan akan terus diperbaiki melalui reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan, serta keterbukaan informasi publik yang dapat diakses melalui situs resmi daerah.
Di akhir penyampaiannya, Wakil Bupati Muslimin Tanja kembali menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas partisipasi aktif dan masukan yang sangat berharga.
"Kami meyakini bahwa sinergi yang kuat antara Eksekutif dan Legislatif adalah kunci utama terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang bersih, bertanggung jawab, dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat Tanjung Jabung Timur," tutup Wabup. (Jdk)
