Pulau Buru-Maluku | mapikornews.com — Angka capaian ekonomi makro Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, menunjukkan performa yang solid pada pertengahan kuartal kedua tahun ini. Berdasarkan data terbaru, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Buru sukses menyentuh angka Rp 2,77 triliun (tepatnya Rp 2.774,40 miliar). Rekam jejak fiskal ini sekaligus menegaskan posisi strategis daerah ini dalam konstelasi ekonomi regional Maluku.
Jika dibedah lebih dalam, struktur perekonomian Bumi Bupolo ini masih sangat bergantung pada sektor primer. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tampil sebagai motor penggerak utama (prime mover) dengan kontribusi masif mencapai Rp 906,11 miliar, atau setara dengan 32,66% dari total PDRB.
Tingginya ketergantungan pada sektor agraris dan maritim ini mencerminkan karakteristik wilayah Kabupaten Buru yang kaya akan sumber daya alam, sekaligus menjadi tumpuan hidup mayoritas masyarakat lokal. Di sisi lain, kue ekonomi yang dihasilkan menetapkan angka PDRB per kapita daerah ini berada di level Rp 22,26 juta per tahun.
Tantangan Diversifikasi dan Sektor Minor
Meskipun sektor primer menunjukkan taringnya, tantangan struktural berupa ketimpangan antar-sektor masih menjadi pekerjaan rumah. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, misalnya, tercatat sebagai kontributor terkecil dengan andil hanya sebesar 2,35%.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa akselerasi industrialisasi dan penguatan infrastruktur energi di Kabupaten Buru masih memerlukan stimulus investasi yang lebih agresif guna mendorong diversifikasi ekonomi ke sektor sekunder dan tersier.
Berikut adalah rincian profil indikator ekonomi makro Kabupaten Buru :
Indikator EkonomiNilai / CapaianKeterangan / Pangsa Pasar
PDRB Total (ADHB)Rp 2.774,40 MiliarTotal output ekonomi daerah
PDRB Per KapitaRp 22,26 Juta / TahunRata-rata pendapatan per kapita
Sektor UtamaRp 906,11 MiliarPertanian, Kehutanan, & Perikanan (32,66%)
Sektor TerendahPangsa 2,35%
Pengadaan Listrik dan Gas
Momentum Sensus Ekonomi 2026, Kompas Kebijakan Masa Depan
Guna merespons dinamika pasar dan memetakan lanskap usaha secara akurat, Pemerintah Kabupaten Buru bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) kini resmi mengalihkan fokus strategis mereka pada pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Agenda nasional berskala besar yang dijadwalkan berlangsung dari Mei hingga Agustus 2026 ini bukan sekadar rutinitas statistik sepuluh tahunan. SE2026 diproyeksikan menjadi instrumen krusial (critical tool) untuk memotret seluruh aktivitas usaha non-pertanian, memperbarui basis data dasar, serta memetakan potensi ekonomi yang selama ini belum terekam (underground economy).
Arah Kebijakan, Data komprehensif hasil SE2026 nantinya akan menjadi basis formulasi kebijakan pembangunan daerah yang lebih presisi, intervensi pasar yang lebih efektif, serta penentu arah insentif bagi para pelaku usaha lokal maupun investor yang akan masuk ke Kabupaten Buru.
Bagi para investor, pelaku analis kebijakan, dan masyarakat yang ingin memantau indikator makro secara berkala, seperti pergerakan angka inflasi daerah, tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM), atau laju pertumbuhan ekonomi triwulanan dapat mengakses pembaruan data secara resmi melalui portal Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buru atau laporan kinerja makro yang dirilis berkala oleh Pemerintah Kabupaten Buru. (NB)
