Pulau Buru-Maluku | mapikornews.com —Pemalangan akses jalan lorong di Desa Widit, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru memunculkan persoalan serius terkait fungsi pengawasan pemerintah desa dan ketegasan aparat penegak hukum terhadap dugaan aktivitas pengolahan material emas ilegal. Jumat 20/11/26.
Di tengah informasi mengenai keberadaan sekitar 15 unit tong yang diduga beroperasi di kawasan tersebut, muncul pertanyaan besar mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pemalangan jalan dan mengapa aktivitas yang diduga ilegal itu belum mendapatkan kejelasan penindakan.
Persoalan ini tidak boleh berhenti pada polemik pemalangan jalan. Bupati Buru Ikram Umasugi harus segera memanggil Kepala Desa Widit Hadan Waedurat untuk meminta penjelasan dan melakukan evaluasi terhadap fungsi pengawasan pemerintahan desa.
Sementara itu, Polda Maluku diminta melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap Kapolsek Waeapo terkait langkah pengawasan serta penanganan dugaan aktivitas tong ilegal di wilayah hukumnya.
Kepala Desa Widit harus memberikan penjelasan terbuka. Sebagai penyelenggara pemerintahan desa, kepala desa memiliki tanggung jawab dalam pelayanan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Jika benar terdapat sekitar 15 unit tong pengolahan material emas yang beroperasi tanpa kejelasan izin, Bupati Buru perlu meminta laporan resmi mengenai aktivitas tersebut.
Termasuk siapa yang memprakarsai pemalangan jalan, siapa yang memberikan persetujuan, apa dasar hukumnya, serta apakah pemerintah desa mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengolahan material emas tersebut.
Bupati juga perlu memastikan apakah terdapat kelalaian dalam fungsi pengawasan atau dugaan keterlibatan oknum pemerintah desa.
Jangan sampai masyarakat memiliki persepsi bahwa pemerintah desa justru membiarkan aktivitas yang diduga ilegal berlangsung tanpa pengawasan.
Persoalan ini juga menjadi ujian bagi institusi kepolisian, khususnya Polsek Waeapo yang memiliki wilayah tanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan tersebut.
Polda Maluku diminta turun tangan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap Kapolsek Waeapo mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan dalam menindaklanjuti informasi dugaan operasional sekitar 15 unit tong di Desa Widit.
Pemeriksaan ini penting untuk memastikan apakah laporan atau informasi mengenai aktivitas tersebut sudah diterima, bagaimana respons aparat, serta apakah langkah pengawasan dan penegakan hukum telah dijalankan sesuai kewenangan.
Jika ditemukan adanya kelalaian, pelanggaran disiplin, atau dugaan penyimpangan oleh anggota kepolisian, institusi harus mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai muncul kesan bahwa aktivitas yang diduga ilegal dapat berlangsung tanpa pengawasan, sementara masyarakat dan wartawan justru menghadapi hambatan ketika hendak mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah wartawan yang hendak melakukan peliputan menghadapi hambatan ketika mencoba memasuki akses jalan lorong di Desa Widit.
Bahkan, terdapat informasi bahwa orang yang hendak melintas harus mendapatkan izin Kepala Soa maupun tokoh adat.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan : apakah pemalangan tersebut murni berdasarkan kesepakatan masyarakat dan kepentingan adat, atau terdapat kepentingan lain yang perlu ditelusuri aparat?
Apabila pemalangan dilakukan untuk membatasi akses pengawasan terhadap aktivitas yang diduga ilegal, maka persoalan tersebut harus diperiksa secara serius.
Akses jalan masyarakat tidak boleh dijadikan alat untuk menutup informasi atau menghindari pengawasan hukum.
Hal lain yang perlu menjadi perhatian penyidik adalah kemungkinan adanya aliran uang, penyetoran, atau keuntungan kepada pihak-pihak tertentu yang diduga berkaitan dengan kelancaran operasional tong-tong tersebut.
Pertanyaan ini harus dijawab melalui penyelidikan berbasis bukti, bukan asumsi.
Penyidik perlu menelusuri siapa pemilik 15 unit tong, siapa pengelolanya, dari mana material emas diperoleh, bagaimana legalitas pengolahannya, serta apakah terdapat pihak yang memberikan perlindungan terhadap kegiatan tersebut.
Jika ditemukan bukti keterlibatan oknum pemerintah desa, aparat, maupun pihak lain, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. (NB)