20 November 2026 | Dilihat: 45 Kali

Guncang Sidang Korupsi Alkes MOT! Hangga Bongkar 7 Kejanggalan Dakwaan JPU, Kerugian Negara Dipersoalkan

Guncang Sidang Korupsi Alkes MOT! Hangga Bongkar 7 Kejanggalan Dakwaan JPU, Kerugian Negara Dipersoalkan

Pangkalpinang | mapikornews.com – Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan Modular Operating Theatre (MOT) di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai memasuki babak krusial. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Jumat (20/11/2026), tim penasihat hukum terdakwa Hendy melancarkan perlawanan keras terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Melalui pembacaan eksepsi atau nota keberatan, tim penasihat hukum secara terbuka mempersoalkan konstruksi dakwaan yang dinilai mengandung sejumlah persoalan mendasar, mulai dari ketidakcermatan penyusunan dakwaan, dugaan pencampuradukan dua proyek berbeda, hingga persoalan keabsahan kerugian keuangan negara.

Sidang yang menghadirkan tiga terdakwa, yakni Hendy, Holpi, dan Drs. Apipi tersebut menjadi panggung bagi tim pembela untuk menguji ketepatan dan kekuatan dasar hukum dakwaan penuntut umum sebelum perkara memasuki pemeriksaan pokok.

Tim penasihat hukum Hendy yang terdiri dari Hangga Oktafandany, S.H., Tanwin, S.H., dan Dr. Wari Kartika Sari, S.H., bersama lima anggota tim hukum lainnya menyampaikan keberatan secara terperinci di hadapan majelis hakim.

Dalam pembacaan eksepsi, Hangga Oktafandany menegaskan bahwa surat dakwaan JPU tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum acara pidana.

Menurutnya, persoalan dalam dakwaan bukan sekadar menyangkut perbedaan penafsiran terhadap peristiwa hukum, melainkan menyentuh substansi mendasar mengenai siapa yang bertanggung jawab, proyek mana yang dipersoalkan, serta bagaimana kerugian keuangan negara dikonstruksikan.

Salah satu sorotan paling tajam adalah dugaan pencampuradukan dua proyek berbeda ke dalam satu konstruksi dakwaan. Tim pembela menilai penggabungan tersebut berpotensi mengaburkan batas tanggung jawab dan perbuatan yang sesungguhnya dituduhkan kepada terdakwa.

Persoalan lainnya adalah penempatan tanggung jawab terhadap terdakwa atas tindakan yang menurut penasihat hukum bukan merupakan kewenangannya.

Tak kalah penting, Hangga juga mempersoalkan dalil kerugian keuangan negara yang dicantumkan penuntut umum. Pihaknya menilai dalil tersebut justru bertentangan dengan hasil pemeriksaan resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

*Tujuh Poin yang Dipersoalkan*

Dalam eksepsinya, Hangga menguraikan tujuh pokok keberatan yang menjadi dasar perlawanan terhadap dakwaan JPU.

Pertama, surat dakwaan dinilai tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Kedua, tim pembela mempersoalkan keabsahan kerugian keuangan negara yang dijadikan dasar dalam konstruksi dakwaan.

Ketiga, terdapat dugaan kesalahan dalam menentukan subjek yang bertanggung jawab karena terdakwa dinilai bukan pihak yang memiliki kewenangan atas perbuatan yang dipersoalkan.

Keempat, dua proyek berbeda disebut telah dicampuradukkan dalam uraian dakwaan sehingga menimbulkan persoalan dalam memahami konstruksi perkara.

Kelima, keberadaan bangunan EOT (Engineering, Operating Theatre) disebut nyata dan berdiri. Keenam, perubahan perencanaan disebut dilakukan oleh pihak lain, bukan oleh terdakwa.

Ketujuh, persoalan kerusakan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut dinilai lebih berkaitan dengan faktor teknis sehingga, menurut tim pembela, tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Atas dasar seluruh keberatan tersebut, tim penasihat hukum meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan eksepsi mereka, serta menyatakan surat dakwaan JPU tidak dapat diterima atau batal demi hukum.

Penasihat hukum juga meminta agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maupun dakwaan subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, mereka memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum serta dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

"Semoga Yang Mulia Majelis Hakim senantiasa dilimpahi berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas-tugas keadilan," ungkap Hangga mengakhiri pembacaan eksepsinya.

*Tim Hukum Terdakwa Lain Ikut Persoalkan Dakwaan*

Keberatan terhadap dakwaan JPU tidak hanya datang dari tim penasihat hukum Hendy. Tim penasihat hukum terdakwa lainnya juga mengemukakan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian majelis hakim.

Mereka menyoroti uraian perbuatan masing-masing terdakwa yang dianggap tidak dirumuskan secara tegas dan terang. Bahkan, dakwaan dinilai belum menjelaskan secara terperinci kontribusi masing-masing pihak dalam peristiwa yang dituduhkan.

Selain itu, tim pembela mempersoalkan ketidaksesuaian antara uraian nilai yang disebut sebagai kerugian negara dengan konstruksi dakwaan.

Penuntut umum juga dinilai belum menguraikan secara jelas hubungan antara dana yang masih berada dalam rekening perusahaan dengan unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada para terdakwa.

Rangkaian keberatan tersebut memperlihatkan bahwa pembelaan para terdakwa tidak hanya menyasar aspek administratif surat dakwaan, tetapi juga menyentuh substansi pembuktian, penentuan pertanggungjawaban pidana, serta konstruksi kerugian keuangan negara.

*JPU Minta Waktu Sepekan*

Setelah seluruh tim penasihat hukum dari ketiga terdakwa menyelesaikan pembacaan nota keberatan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyampaikan tanggapan.

Namun, pihak JPU meminta waktu selama satu minggu untuk menyusun jawaban atas seluruh eksepsi yang telah disampaikan tim penasihat hukum.

Majelis hakim kemudian menetapkan sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan tanggapan JPU terhadap nota keberatan para terdakwa, yang dijadwalkan tujuh hari mendatang.

Dengan demikian, persidangan berikutnya akan menjadi momentum bagi penuntut umum untuk menjawab satu per satu argumentasi pembelaan, khususnya terkait kejelasan dakwaan, pemisahan proyek, penentuan pihak yang bertanggung jawab, serta persoalan kerugian keuangan negara.

Kini, ujian berikutnya berada pada kemampuan JPU mempertahankan konstruksi dakwaannya di hadapan majelis hakim. Sementara itu, tim penasihat hukum telah meletakkan tujuh dasar keberatan yang mereka nilai cukup fundamental untuk menggugurkan dakwaan.

Apakah seluruh keberatan tersebut dapat diterima atau justru dinilai tidak beralasan? Jawabannya akan ditentukan melalui pertimbangan hukum majelis hakim dalam proses persidangan selanjutnya.

Perlu ditegaskan, seluruh argumentasi yang disampaikan dalam eksepsi merupakan dalil pembelaan penasihat hukum dan belum menjadi fakta hukum yang diputuskan pengadilan. Perkara ini tetap berjalan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. (RF/Ikmal Hakim/KBO Babel)