Tanjabtim-Jambi | mapikornews.com — Kegiatan Bimbingan Teknis Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru (WUB) Industri Kecil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), yang berlangsung di Hotel Ratu, Komplek Perkantoran-Bukit Benderang, selama empat hari, dari 23 hingga 24 November 2026, tidak hanya menjadi ajang pelatihan. Kegiatan ini menjadi panggung kolaborasi nyata antara pusat, daerah, dan lembaga sosial.
Sebanyak 25 peserta dari keluarga miskin dan miskin ekstrem mengikuti bintek ini. Mereka dibekali kewirausahaan, perizinan, akses pembiayaan, hingga praktik teknis olahan pangan berbasis hasil laut. Bersamaan dengan pelatihan, mereka menerima bantuan simbolis berupa satu unit kompor gas, kuali, dan modal usaha Rp1 juta dari BAZNAS Tanjabtim.
Enam suara dari enam lembaga mewarnai pembukaan kegiatan ini. Berbeda jabatan, satu tujuan: WUB bukan proyek seremonial, tetapi jalan keluar dari kemiskinan ekstrem melalui kemandirian ekonomi.
Sekretaris Ditjen IKMA Kemenperin RI, Yedi Sabaryadi, yang didampingi Ketua Tim Kerja Hukum, Humas dan Isu Aktual Ditjen IKMA, Eva Laida, secara resmi membuka kegiatan ini.
Yedi menegaskan, kegiatan ini adalah amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, di bawah koordinasi Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Kemenperin, tidak ingin industri hanya tumbuh di kota besar. Negara harus hadir sampai ke pesisir, sampai ke dapur rumah tangga masyarakat miskin. Pendampingan tidak berhenti di pelatihan, tetapi berlanjut melalui sertifikasi, standardisasi, restrukturisasi mesin, hingga perluasan akses pasar dan kemitraan usaha.
Berikut, Eva Laida dalam laporannya menyampaikan, bahwa kegiatan di Tanjabtim ini merupakan tindak lanjut sinergi program antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Sosial, yang dilaksanakan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Eva menegaskan, peserta dibekali secara lengkap agar mampu memulai dan mengembangkan usaha secara mandiri dan meningkatkan pendapatan keluarga. Ia berharap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tanjabtim terus berperan aktif membina dan melakukan monitoring atas perkembangan usaha IKM unggulan daerah agar dapat memanfaatkan berbagai program dan fasilitasi yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjabtim Irwanudin, menekankan pentingnya ketepatan sasaran.
Menurutnya, sinergi Kemenperin dan Kemensos memastikan program WUB tidak salah alamat. Peserta yang hadir adalah keluarga yang benar-benar masuk dalam data percepatan pengentasan kemiskinan, keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini menjadi penerima bantuan sosial.
Selama ini, kata Irwanuddin, negara hadir lewat bantuan. Namun bantuan sosial sifatnya sementara. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kemampuan untuk menghasilkan penghasilan sendiri secara berkelanjutan. Dari penerima bantuan, mereka bisa berubah menjadi pelaku usaha, dari yang dibantu menjadi yang membantu keluarga dan lingkungannya.
Lebih lanjut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjabtim Zulfaisyal, menyambut baik kehadiran program pusat di daerahnya.
Ia menyampaikan, Tanjabtim memiliki potensi besar di sektor pesisir dan perikanan. Udang, ikan, dan hasil laut lainnya melimpah. Namun selama ini, sebagian besar masih dijual dalam bentuk mentah. Nilai tambahnya belum dinikmati masyarakat Tanjabtim.
Program WUB ini, kata Zulfaisyal, menjadi momentum untuk mengubah pola tersebut. Masyarakat pesisir dilatih untuk mengolah hasil lautnya sendiri menjadi produk olahan pangan unggulan daerah yang bernilai jual lebih tinggi.
Zulfaisyal menegaskan, Disperindag siap menjadi garda terdepan pembinaan pasca pelatihan. Dinas akan melakukan monitoring perkembangan usaha peserta, membantu legalitas usaha melalui NIB, membantu pengemasan dan pemasaran produk, serta menghubungkan peserta dengan berbagai program fasilitasi dari Kementerian Perindustrian.
Kepala DPMPTSP Tanjabtim, Rina Mariana, menegaskan legalitas adalah pintu masuk kemandirian. Banyak usaha kecil di Tanjabtim punya produk bagus, tetapi belum punya NIB. Tanpa NIB, usaha tidak bisa mengakses pembiayaan, masuk toko modern, ikut pameran, dan mengurus sertifikasi.
Karena itu, DPMPTSP hadir sebagai fasilitator, bukan penghambat. Perizinan kini semakin mudah, cepat, dan tanpa biaya melalui OSS. Rina mengajak 25 peserta segera mengurus NIB setelah pelatihan, agar usahanya diakui negara, dipercaya konsumen, dan dilirik perbankan.
Pimpinan BAZNAS Tanjabtim, H. Syafruddin, menegaskan BAZNAS menopang kegiatan ini melalui dana zakat produktif dan dukungan CSR sosial keagamaan yang dikelola secara amanah.
Bantuan kompor gas, kuali, dan modal Rp1 juta per peserta bukan bantuan konsumtif yang habis sekali pakai, tetapi modal awal produktif yang harus diputar untuk menghasilkan. Zakat yang paling mulia adalah zakat yang mengubah mustahik menjadi muzaki, dari penerima menjadi pemberi.
Enam suara ini menegaskan satu hal: kolaborasi pusat dan daerah di Tanjabtim sudah berjalan. Kemenperin membawa program, Kemensos membawa data, Dinsos mengawal sasaran, Disperindag membina usaha, DPMPTSP mempermudah legalitas, dan BAZNAS menopang modal awal.
Jika kolaborasi ini dijaga, akan lahir industri kecil lokal yang mengolah kekayaan laut Tanjabtim sendiri, menyerap tenaga kerja lokal, dan memutus rantai kemiskinan ekstrem dari bantuan menjadi penghasilan. (Jdk)