Tanjabtim-Jambi | mapikornews.com — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Gedung DPRD Komplek Perkantoran Bukit Benderang, Rabu (29/04/26), tercetus kesepakatan penting dari dua fraksi besar. Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Zilawati didampingi Wakil Ketua II Siti Aminah ini, turut dihadiri Wakil Bupati Muslimin Tanja, Forkopimda, Kepala OPD, dan jajaran ASN lingkup Pemkab Tanjabtim.
Dari lima fraksi yang ada, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang disampaikan Ilham Febriansyah dan Fraksi Golongan Karya (Golkar) yang disampaikan Alam Bakri, menunjukkan kesamaan visi. Keduanya sepakat dan memperkuat rekomendasi Komisi III terkait urgensi kehadiran tenaga Psikolog di RSUD Nurdin Hamzah.
Selain tentang Pshikolog, dalam pandangannya, Alam Bakri juga memaparkan arah kebijakan yang mendesak untuk ditindaklanjuti Pemerintah Daerah yaitu:
1. Bidang PemerintahanMendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
2. Bidang Ekonomi & Pembangunan yaitu: Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi. Penguatan sektor UMKM, Pertanian, dan Perikanan sebagai tulang punggung ekonomi.Percepatan infrastruktur yang merata, berkeadilan, dan tepat sasaran.
3. Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pemerataan sarana pendidikan dan peningkatan kompetensi guru, khususnya di wilayah terpencil.
Penguatan layanan kesehatan mulai dari Puskesmas hingga RSUD, serta percepatan penurunan stunting. Lanjut secara spesifik, Fraksi Golkar menekankan betapa pentingnya peran Psikolog dalam sistem pelayanan kesehatan.
"Peran Psikolog sangat vital untuk kesehatan mental, rehabilitasi narkoba, serta pendampingan korban kekerasan dan bullying. Hal ini juga menjadi amanat Kemenkes agar setiap fasilitas kesehatan memiliki layanan ini," tegas Alam Bakri.
Oleh karena itu, Fraksi Golkar mendesak RSUD Nurdin Hamzah agar segera merekrut tenaga Psikolog yang bersertifikasi resmi dan kompeten, demi mewujudkan pelayanan RSUD Nurdin Hamzah yang lebih baik, tandas Alam Bakri.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya validasi data bantuan sosial agar penyaluran tepat sasaran. Menutup pandangannya, Fraksi Golkar menyetujui laporan Komisi I, II, dan III untuk ditetapkan menjadi rekomendasi DPRD, guna disahkan menjadi Peraturan Daerah, sebagaimana mekanisme yang berlaku, ungkap Alam Bakri. (Jdk)
