Pangkalpinang | mapikornews.com — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan keterbukaan informasi publik di daerah saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (29/4/2026).
Agenda ini tak sekadar seremonial, tetapi menjadi ruang evaluasi sekaligus konsolidasi terhadap praktik transparansi yang masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Kegiatan tersebut melibatkan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KI Babel) bersama sejumlah pemangku kepentingan, dengan fokus pada peningkatan kualitas komunikasi publik serta penguatan sistem layanan informasi yang lebih terbuka dan akuntabel.
Pertemuan dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Agung Pratistho, serta dihadiri Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Babel, Fajri, bersama jajaran KI Babel dan unsur pemerintah daerah lainnya.
Dalam forum yang berlangsung dinamis, peserta mengupas persoalan mendasar yang kerap menghambat keterbukaan informasi, mulai dari lemahnya penguatan kelembagaan, belum optimalnya koordinasi antar badan publik, hingga resistensi terhadap transparansi di tingkat implementasi.
Agung Pratistho menegaskan, keterbukaan informasi publik harus ditempatkan sebagai instrumen utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat. Ia mengingatkan, tanpa kolaborasi lintas sektor yang solid, upaya membangun ekosistem komunikasi publik yang efektif hanya akan berhenti pada tataran wacana.
“Sinergi antar lembaga bukan pilihan, melainkan keharusan agar informasi publik benar-benar dapat diakses masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat,” tegasnya.
Sementara itu, Fajri menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Babel terus berupaya melakukan pembenahan dalam sistem layanan informasi publik, termasuk memperkuat koordinasi antara Diskominfo, KI, dan seluruh badan publik.
Namun demikian, ia mengakui bahwa tantangan di lapangan masih cukup kompleks, terutama dalam menyelaraskan komitmen antar institusi agar sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi.
Di sisi lain, Ketua KI Babel, Ita Rosita, menekankan bahwa peran Komisi Informasi tidak hanya sebatas penyelesaian sengketa, tetapi juga memastikan standar keterbukaan informasi dijalankan secara konsisten oleh seluruh badan publik.
Menurutnya, sinergi dengan pemerintah pusat melalui Kemenko Polkam menjadi momentum penting untuk memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi di daerah.
“Forum ini penting untuk menyamakan persepsi sekaligus mempertegas komitmen bersama. Keterbukaan informasi tidak boleh berhenti pada regulasi, tetapi harus nyata dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Ita Rosita didampingi Wakil Ketua Rikky Fermana, Martono selaku Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan, Pahriani sebagai Koordinator Penyelesaian Sengketa Informasi, serta Ahmad Tarmizi yang membidangi Sosialisasi dan Edukasi.
Diskusi juga mengangkat berbagai praktik terbaik dalam pelayanan informasi publik serta strategi konkret untuk meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Bangka Belitung.
Kunjungan ini diharapkan tidak berhenti sebagai agenda rutin, melainkan mampu melahirkan langkah nyata dalam memperkuat transparansi sebagai fondasi demokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. (RF/KI Babel)
