KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KHUSUS JAKARTA
"Ada apa Dibalik Proyek LRT 5,5 Triliun Kalau Benar Kenapa Kadishub DKJ Budi Awaludin Harus Takut Memberikan Klarifikasi ?"
Jakarta, || mapikornews.com
Usai peresmian LRT Velodrome-Manggarai Rp 5,5 Triliun oleh Presiden Prabowo pada (16/9/2026) berbuntut panjang. Kepala Dinas Perhubungan ( Kadishub) DKJ Budi Awaludin mendadak diam seribu bahasa hilang bagai ditelan bumi. sulit dihubungi dan tidak mau memberi klarifikasi.
Padahal sebelumnya, Budi paling vokal soal uji coba 3 tahap LRT Kelapa Gading-Manggarai, dari 10 September sampai 30 November 2026. Kini saat publik menagih transparansi soal bengkaknya anggaran dari Rp 5 T menjadi Rp 5,5 T tanpa payung hukum jelas, soal viralnya maling curi besi di Stasiun Manggarai, hingga isu tarif mencekik Rp 160 ribu, Budi diduga justru ngumpet.
Pihak redaksi media ini sudah meminta Klarifikasi melalui pesan WhatsApp langsung kepada Budi melalui telepon genggamnya dan walaupun teleponnya aktif ditandai contreng dua, tapi pesan tersebut diabaikan, prilaku Budi tersebut mengudang tanda tanya sehingga menimbulkan opini "KALAU BENAR KENAPA HARUS TAKUT" ada apa di balik proyek mercusuar Rp 12,1 Triliun tersebut,
Pengamat Transportasi Ir. Agus Chairudin menilai diamnya Dishub adalah lampu merah. "Dishub itu regulator. Kalau sertifikasi laik operasi saja tidak jelas, lalu Kadishub ngumpet dimana? Ini proyek siluman yang butuh Audit Total Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)" tegasnya.
Gubernur Pramono Anung pun didesak tidak tutup mata. Belajar dari kasus LRT Sumsel yang menyeret eks Dirjen Perkeretaapian jadi tersangka, LRT Jakarta jangan sampai jadi bancakan baru, Dilain pihak Ketum Masyarakat Pemerhati Korupsi (Mapikor) Nasir Umar, mempertanyakan biaya sebenarnya LRT Kelapa Gading - Manggarai. Ada selisih antara yang disebut Gubernur Pramono dengan rilis resmi sebelumnya
Sampai berita ini ditayangkan, redaksi mapikornews. belum memperoleh klarifikasi dari Kadis perhubungan Daerah Khusus Jakarta Budi Awaludin sehingga patut Diduga Budi ikut menikmati uang haram peoyek tersebut kasus proyek ini sangat seharusnya jadi perhatian khusus bagi Gubernur DKJ Pramono Anung
(Tim Redaksi)
