Tanjabtim-Jambi | mapikornews.com — Tuntutan transparansi ijazah kini tidak lagi berhenti di DPR RI. Gelombang itu sudah sampai ke daerah. Publik mulai bertanya dengan nada yang sama: bagaimana dengan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim).
Jika anggota DPR RI didesak membuka dan memverifikasi ijazahnya melalui petisi daring yang sudah ditandatangani puluhan ribu orang, maka tidak ada alasan bagi anggota DPRD Kabupaten Tanjabtim untuk bersembunyi di balik alasan privasi.
Logikanya sederhana. Ijazah bukan sekadar kertas. Ijazah adalah syarat pencalonan. Ijazah adalah dasar kepercayaan publik saat rakyat memilih. Jika syarat itu diragukan, maka legitimasi kursi yang diduduki pun ikut dipertanyakan.
Karena itu, pembuktian sukarela adalah jalan paling terhormat.
Publik tidak sedang menuduh ada ijazah palsu di DPRD Tanjabtim. Melainkan sedang menawarkan cara untuk mengakhiri kecurigaan. Buka, Tunjukkan Verifikasi saja.
Anggota DPRD Tanjabtim yang merasa ijazahnya asli, tidak punya alasan untuk takut. Justru dengan membuka, mereka akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus, membersihkan nama pribadi, dan menguatkan Marwah lembaga.
Bayangkan, jika seluruh anggota DPRD Tanjabtim secara serentak mengunggah ringkasan riwayat pendidikan dan status verifikasi ijazahnya di laman resmi DPRD atau media sosial resmi. Mulai dari jenjang menengah hingga perguruan tinggi. Tanpa harus membuka NIK, alamat rumah, atau data pribadi yang tidak relevan.
Maka Tanjabtim akan menjadi contoh. Daerah kecil di ujung timur provinsi Jambi ini akan tercatat sebagai daerah pertama yang berani transparan, sebelum dipaksa oleh petisi, sebelum dipaksa oleh desakan publik.
Sebaliknya, jika DPRD memilih diam, publik akan membaca diam itu sebagai ketakutan. Dan ketakutan itu jauh lebih berbahaya daripada tuduhan itu sendiri.
Verifikasi ijazah secara sukarela ini tidak akan berjalan maksimal jika hanya dibebankan kepada anggota DPRD secara perorangan. Verifikasi ini diharapkan didukung dan didorong oleh pimpinan partai politik yang memiliki kursi di parlemen DPRD Tanjabtim.
Pimpinan parpol adalah pintu pertama. Merekalah yang merekrut, menyeleksi, dan mengajukan nama calon legislatif ke KPU. Merekalah yang paling tahu dokumen apa yang diserahkan kadernya saat pencalonan. Karena itu, merekalah yang seharusnya paling bertanggung jawab untuk memastikan kadernya bersih dari persoalan ijazah.
Jika pimpinan parpol di Tanjabtim berani menginstruksikan seluruh kadernya yang duduk di DPRD untuk membuka ijazah secara sukarela, maka tidak ada lagi alasan bagi Kadernya untuk menunda. Perintah partai akan menjadi kekuatan moral, bukan sekadar imbauan pribadi.
Sebaliknya, jika pimpinan parpol justru diam, melindungi, atau menunggu polemik ini mereda dengan sendirinya, maka publik akan menilai partai tersebut tidak serius menjaga integritas kadernya. Padahal, partai yang kadernya berani transparan akan mendapatkan kepercayaan yang jauh lebih besar dari rakyat pada pemilu berikutnya. (Jdk)
Oleh: Kabiro mapikornews.com Tanjabtim, Muara Sabak Barat, Senin, 23 November 2026.