Tanjabtim-Jambi | mapikornews.com — Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Tahun Anggaran 2027 disetujui lima fraksi DPRD.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Kata-Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Laporan Banggar terhadap Ranperda APBD 2027, yang berlangsung di Gedung DPRD Komplek Perkantoran Bukit Benderang, Rabu 18 November 2026.
Total pagu anggaran 11 kecamatan setelah pembahasan menjadi Rp 52.458.996.131, naik Rp 285.592.000 dari sebelumnya Rp 52.173.404.131. Dari jumlah tersebut, lima kecamatan mengalami kenaikan, lima kecamatan mengalami penurunan, dan satu kecamatan tidak mengalami perubahan.
Kecamatan Muara Sabak Barat menjadi penerima pagu terbesar. Sebelum pembahasan sebesar Rp 11.963.609.521, setelah pembahasan menjadi Rp 12.064.059.521, naik Rp 100.450.000 atau 23,00 persen dari total anggaran kecamatan.
Sebaliknya, Kecamatan Mendahara Ulu menjadi penerima pagu terkecil. Sebelum pembahasan sebesar Rp 2.972.016.377, setelah pembahasan menjadi Rp 2.960.286.377, turun Rp 11.730.000 atau 5,64 persen dari total anggaran kecamatan.
Secara umum, anggaran kecamatan diperuntukkan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, operasional kantor, pelayanan publik, koordinasi pemerintahan dan pembinaan desa/kelurahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat melalui PKK, karang taruna, keagamaan dan kepemudaan, serta pemeliharaan gedung kantor dan kendaraan operasional. Anggaran tersebut bukan diperuntukkan bagi pembangunan fisik besar seperti jalan dan jembatan, yang umumnya berada pada OPD teknis.
Berikut rincian lengkapnya. Muara Sabak Barat Rp 12.064.059.521, naik Rp 100.450.000. Muara Sabak Timur Rp 5.730.097.730, turun Rp 25.024.000. Mendahara Rp 3.094.396.585, turun Rp 13.294.000. Mendahara Ulu Rp 2.960.286.377, turun Rp 11.730.000. Geragai Rp 3.676.287.683, turun Rp 11.884.000. Kuala Jambi Rp 4.745.176.917, turun Rp 39.504.000, menjadi penurunan terbesar. Dendang Rp 3.663.805.899, naik Rp 49.218.000. Berbak Rp 3.131.940.870, tidak berubah dan menjadi satu-satunya yang tetap. Rantau Rasau Rp 3.857.559.810, naik Rp 75.000.000. Nipah Panjang Rp 6.126.957.397, naik Rp 35.000.000, menjadi terbesar kedua. Sadu Rp 3.408.427.342, naik Rp 127.360.000, menjadi kenaikan terbesar.
Sebagai gambaran wilayah, Kecamatan Muara Sabak Barat terdiri dari 7 kelurahan tanpa desa. Sementara itu, Kecamatan Mendahara Ulu terdiri dari 1 kelurahan dan 6 desa. Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) kecamatan ke desa, sebagian desa di Mendahara Ulu masih memiliki keterbatasan konektivitas, di antaranya Desa Sina Wajo dan Desa Sungai Beras yang belum dapat diakses menggunakan mobil.
Dengan persetujuan lima fraksi DPRD tersebut, Ranperda APBD 2027 selanjutnya diproses menjadi Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik pada Tahun Anggaran 2027. (Jdk)