23 November 2026 | Dilihat: 12 Kali

Pejuang Babel Berdarah-darah Melahirkan Provinsi, Wakil Rakyat Malah Mangkir! Tokoh Masyarakat Murka

Pejuang Babel Berdarah-darah Melahirkan Provinsi, Wakil Rakyat Malah Mangkir! Tokoh Masyarakat Murka
Caption: Paripurna HUT ke-26 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, absennya anggota DPR, DPD RI dan sebagian dari anggota DPRD Babel, Sabtu (21/11/2026)

Pangkalpinang | mapikornews.com  — Gelombang kekecewaan terhadap ketidakhadiran sejumlah anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-26 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin menguat. Minggu (22/11/2026). 

Caption: Sobri, Tokoh Presidium Bangka Belitung

Setelah sebelumnya kritik keras disampaikan Agus Adaw, salah satu tokoh pejuang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kini giliran sejumlah tokoh presidium, akademisi, dan tokoh masyarakat ikut angkat bicara. Mereka menilai sikap para wakil rakyat tersebut mencederai semangat penghormatan terhadap sejarah dan perjuangan lahirnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ironisnya, provinsi yang dahulu diperjuangkan dengan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi oleh para tokoh dan masyarakat, kini justru menjadi tempat para wakil rakyat mendapatkan mandat politik dan menduduki kursi kekuasaan. Namun, ketika daerah ini memperingati hari kelahirannya, sejumlah dari mereka justru tidak terlihat dalam agenda paripurna.

Sobri, salah satu tokoh Presidium Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengaku sangat kecewa. Baginya, ketidakhadiran para legislator bukanlah persoalan sepele. Ada persoalan etika dan penghargaan terhadap sejarah yang seharusnya tidak boleh diabaikan oleh seseorang yang mengemban amanah rakyat.

“Sungguh kami kecewa kepada wakil rakyat yang diamanatkan oleh rakyat Babel sebagai anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD Babel tidak hadir di paripurna. Yang jelas masyarakat Babel kecewa dengan mereka. Mereka tidak tahu diri kalau tidak ada provinsi, sudah pasti mereka tidak menjadi anggota,” tegas Sobri.

Pernyataan Sobri menjadi keras bagi legislator. Sebab, jabatan politik yang mereka duduki hari ini tidak bisa hilang dari keberadaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah yang memiliki pemerintahan sendiri.

Kritik lebih jauh datang dari Eddy Supriyadi, akademisi dari Uniper. Ia menilai ketidakhadiran para wakil rakyat dalam momentum bersejarah tersebut memberikan teladan yang buruk bagi generasi muda.

Menurutnya, peringatan hari lahir provinsi bukan sekadar agenda protokoler atau seremoni tahunan. Lebih dari itu, momentum tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada para tokoh masyarakat, pejuang, dan seluruh elemen yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, serta materi demi terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Seharusnya mereka harus hadir menunjukkan sikap menghargai dan menghormati pengorbanan para tokoh masyarakat, pejuang, elemen masyarakat lainnya yang telah berjuang mengorbankan waktu, materi dan lainnya demi lahirnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sikap mereka yang kurang baik,” ujar Eddy.

Sementara itu, Guid Cardi, akademisi sekaligus tokoh masyarakat Belitung, melontarkan sindiran yang tak kalah pedas. Ia menyimpulkan apakah ketidakhadiran tersebut berkaitan dengan tidak adanya pengalaman perjuangan dalam proses pembentukan provinsi atau karena para pembuat undang-undang merasa tidak memiliki kewajiban moral untuk hadir.

“Boleh kalau saya katakan, barangkali karena merasa tidak berjuang dan kursi yang didapat dari materi jadi merasa tidak perlu hadir di paripurna HUT ke-26 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini contoh yang tidak baik bagi generasi muda dan masyarakat kita. Maka itu menjadi pelajaran yang berharga bagi masyarakat kita untuk memikirkan kembali memilih mereka jika mencalonkan diri sebagai wakil rakyat,” sindir Guid.

Pernyataan tokoh tersebut mengungkapkan bahwa permintaan publik ketiga terhadap wakil rakyat yang tidak hadir bukan sekadar persoalan kursi kosong di ruang paripurna. Lebih jauh lagi, hal ini menyangkut kepantasan moral seseorang yang telah menerima kepercayaan rakyat untuk duduk di lembaga legislatif.

Sebab, menjadi wakil rakyat bukan hanya tentang memperoleh suara terbanyak, mendapatkan jabatan, menikmati fasilitas, dan membawa nama daerah dalam berbagai kesempatan. Ada tanggung jawab untuk hadir, menghargai sejarah, serta menunjukkan rasa memiliki terhadap daerah yang dituju.

Para tokoh masyarakat tersebut juga mengingatkan agar masyarakat Bangka Belitung tidak mudah melupakan sikap dan rekam jejak para wakil rakyat ketika menentukan pilihan pada pemilu legislatif mendatang.

Jangan sampai rakyat hanya dijadikan penting ketika musim pemilu tiba, ketika suara dibutuhkan untuk merebut kursi kekuasaan. Namun, saat daerah memperingati hari kelahirannya dan mengenang perjuangan para pendahulunya, justru sebagian wakil rakyat tidak menunjukkan kehadirannya.

Babel lahir melalui perjuangan, bukan hadiah. Oleh karena itu, siapa pun yang menikmati kursi kekuasaan di provinsi ini seharusnya tidak pernah melupakan sejarah dan orang-orang yang telah memperjuangkannya. (RF/Yolanda/KBO Babel)