Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Nuweletetu Bersedia Ganti Rugi dan Tandatangani Surat Pernyataan Tidak Mengulangi Perbuatan
Malteng | mapikornews.com — Laporan dugaan mengacu pada kewenangan yang diduga dilakukan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Nuweletetu, Adelina Kokorule, terhadap masyarakat kelompok penerima manfaat bantuan sosial (bansos) non-tunai akhirnya menemui titik terang.
Perkara yang sebelumnya dilaporkan oleh sejumlah masyarakat penerima manfaat kepada Polres Maluku Tengah tersebut berakhir melalui penyelesaian secara damai antara pihak Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Nuweletetu dan masyarakat yang merasa dirugikan.Masohi 03 Oktober 2026.
Kepala media mapikornews.com - melalu telepon selulernya oknum masyarakat yang juga termasuk penerima manfaat yang minta namanya tidak disebutkan menjelaskan, masala yang terjadi antara kami dengan kepala pemerintahan negeri administratif Nuweletetu sudah berakhir dengan damai, dalam proses penyelesaian tersebut, Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Nuweletetu Adelina Kokorule disebut telah bersedia ganti rugi kepada para korban/penerima manfaat.
Selain itu, yang bersangkutan juga membuat surat pernyataan tertulis untuk tidak kembali melakukan perbuatan serupa terhadap masyarakat, baik kepada pihak yang sebelumnya merasa menjadi korban maupun masyarakat Negeri Nuweletetu secara umum.
Sumber menjelaskan, Penyelesaian tersebut menjadi bagian penting dalam meredakan permasalahan yang sebelumnya telah menimbulkan persetujuan di tengah masyarakat.
SEMPAT TERJADI PERDEBATAN
Dalam proses penanganan laporan tersebut, informasi yang diterima menyebutkan bahwa sempat terjadi kejadian terkait kasus tersebut.
Penyuluhan termasuk menyampaikan kepada para Ibu-ibu yang menjadi pelapor/korban bahwa laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena dinilai tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk proses lebih lanjut.
Dari kelompok masyarakat yang sebelumnya terlibat, disebutkan bahwa pada tahap akhir hanya tersisa sekitar enam orang yang masih bertahan dalam proses tersebut.
Situasi sempat berlangsung banyak karena terdapat perbedaan pandangan mengenai langkah selanjutnya. Namun, setelah dilakukan perundingan dan penyelesaian antara kedua pihak, masyarakat akhirnya memilih untuk menerima kesepakatan penyelesaian yang disampaikan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Nuweletetu.
ADA GANTI RUGI DAN KOMITMEN TERTULIS
Kesepakatan damai tersebut tidak hanya berhenti pada pernyataan lisan. Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Nuweletetu disebut memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang merasa dirugikan serta membuat surat pernyataan sebagai bentuk komitmen untuk tidak kembali tindakan yang sama.
Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan setelah sebelumnya laporan masyarakat telah masuk dalam penanganan aparat kepolisian.
Meski demikian, penyelesaian secara damai tidak serta-merta mengubah fakta bahwa sebelumnya telah terdapat laporan dan persetujuan dari masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan menjadikan permasalahan tersebut sebagai bahan evaluasi agar pelayanan pemerintah dan penyaluran bantuan kepada masyarakat ke depan berjalan lebih transparan, tertib, dan sesuai ketentuan.
MASYARAKAT BERHARAP TIDAK TERULANG
Masyarakat berharap penyelesaian tersebut benar-benar menjadi titik akhir permasalahan dan tidak kembali terjadi tindakan yang dapat merugikan penerima manfaat bantuan sosial maupun masyarakat lainnya.
Surat pernyataan yang dibuat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Nuweletetu juga diharapkan menjadi bentuk komitmen untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah negeri dan masyarakat.
Dengan adanya penyelesaian tersebut, masyarakat kini berharap seluruh proses pemerintahan Negeri Administratif Nuweletetu dapat berjalan lebih terbuka, mengedepankan kepentingan masyarakat, serta memastikan setiap program bantuan pemerintah diterima oleh warga yang memang berhak.
Mapikornews.com — Selalu Memperjuangkan Aspirasi Rakyat. (MO-AH)
