Tanjabtim-Jambi | mapikornews.com — Sempat dikhawatirkan molor karena baru 5 dari 28 OPD yang dibahas hingga 23 September, kini melalui sinergitas total Legislatif-Eksekutif, seluruh pembahasan dinyatakan KLIR tinggal finalisasi.
Ketua DPRD Tanjabtim Zilawati memastikan pengesahan tidak akan molor dari batas waktu 30 September sesuai amanat Pasal 177 PP No 12 Tahun 2019.
"Win-win solution sinergitas Legislatif-Eksekutif. Rapat pembahasan APBD Perubahan anggaran 2026, Legislatif bersama 28 setingkat OPD Kabupaten Tanjabtim, pembahasan dinyatakan klir tinggal finalisasi," tegas Zilawati, Sabtu malam (26/09/26).
Ia menjelaskan, hari terakhir menjadi pembahasan paling krusial dengan sistem maraton.
"Setelah bekerja long time, terakhir pembahasan Sabtu siang hingga malam yaitu Bakeuda, Bagian Setda dan Sekwan. Jadi tinggal finalisasi, dengan demikian pengesahan APBD Perubahan hampir kita pastikan tidak akan terjadi molor," ungkapnya optimis.
Klirnya 28 OPD ini bukan sekadar kebut waktu. Mekanisme pembahasan dilakukan secara berjenjang dan komprehensif dari Tingkat Komisi: Setiap OPD dibedah program dan anggarannya bersama Komisi terkait di DPRD.
Pada tingkat Banggar, Hasil Komisi disinkronisasi oleh Badan Anggaran DPRD bersama TAPD untuk memastikan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Berikut finalisasi, tiga OPD kunci sebagai palang pintu terakhir yaitu Bakeuda sebagai pengelola keuangan, Bagian Setda sebagai koordinator kebijakan, dan Sekwan sebagai fasilitator dewan - dituntaskan Sabtu siang hingga malam, tandas Ketua.
Pola ini memastikan APBD-P 2026 tetap fokus pada program prioritas rakyat, bukan sekadar bagi-bagi anggaran.
Atas pencapaian ini, Ketua DPRD Zilawati menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada, Pimpinan dan Anggota Banggar DPRD Tanjabtim atas dedikasi dan kerja tanpa kenal waktu. Ketua dan Anggota TAPD serta 28 Kepala OPD yang sangat kooperatif dan transparan.Sekretariat DPRD, Bakeuda dan Setda yang menjadi motor penggerak hingga final.
"Ini bukti nyata sinergitas. Ketika eksekutif dan legislatif duduk bersama dengan semangat win-win solution untuk rakyat, semua hambatan bisa kita selesaikan. Terima kasih untuk semua pihak," ucap Zilawati.
Tahapan selanjutnya tinggal Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Bersama sebelum 30 September 2026 untuk kemudian dievaluasi Gubernur Jambi, jelasnya. (Jdk)
